Profil Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham yang Sebut Bahlil Kader Plus

Kamis, 15 Agustus 2024 08:35 WIB

Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham memberikan keterangan soal suksesi kepemimpinan usai mundurnya Airlangga Hartarto sebegai ketua umum saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024. Idrus mengklaim kader Golkar Bahlil Lahadalia telah memenuhi syarat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar karena sebelumnya pernah menjabat sebagai Bendahara DPD I Partai Golkar Papua. TEMPO/Ilham Balindra

TEMPO.CO, Jakarta - Idrus Marham, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Golkar, menyatakan dukungannya terhadap Bahlil Lahadalia sebagai calon Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar yang berikutnya, menggantikan Airlangga Hartarto.

Menurut Idrus, jika Bahlil maju sebagai calon Ketua Umum Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan berlangsung pada 20 Agustus mendatang, seluruh kader Partai Golkar di Indonesia akan memberikan dukungan penuh kepada Menteri Investasi tersebut.

Idrus mengungkap dirinya memberikan dukungan kepada Bahlil untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar definitif menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur pada Ahad lalu. "Sudah bagus, Adinda. Sudah berada di jalan yang benar," ujar Idrus menirukan ucapannya kepada Bahlil.

Idrus menerangkan bahwa Bahlil sempat bertanya soal alasan dirinya harus maju sebagai Ketum Golkar. Idrus meyakinkan Bahlil untuk tetap maju karena memiliki kompetensi yang memadai untuk memimpin Golkar.

"Memenuhi syarat ya secara organisatoris seperti itu. Bahkan, kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada, justru ya saudara Bahlil ini adalah kader plus," kata Idrus

Advertising
Advertising

Profil Idrus Marham

Idrus Marham adalah seorang politisi Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Karir politiknya di Senayan dimulai sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada pemilu 1997. Melalui Partai Golkar, Idrus kemudian terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama tiga periode berturut-turut, yaitu 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014, mewakili daerah pemilihan III Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2011, Idrus Marham memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR dengan tujuan untuk fokus pada persiapan Pemilu 2014. Karir politiknya semakin bersinar ketika pada Januari 2018, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantiknya sebagai Menteri Sosial, menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Namun, perjalanan politik Idrus Marham tidak selalu mulus. Setelah menjabat sebagai Menteri Sosial, ia terjerat dalam kasus suap terkait pembangunan PLTU Riau-1, yang juga melibatkan anggota Komisi Energi, Eni Saragih. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Idrus Marham, menandakan dimulainya proses hukum terhadap dirinya.

Berdasarkan status tersebut, Idrus mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial. Dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pukul 10.30 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Idrus juga mengirimkan surat pengunduran diri sebagai pengurus DPP Partai Golkar.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Idrus sudah dua kali diperiksa sebagai saksi oleh komisi anti rasuah. Dalam kesaksiannya, Idrus menyatakan memiliki hubungan dekat dengan tersangka kasus itu yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih dan pemegang saham BlackGold Natural Resources Ltd., Johanes Budisutrisno Kotjo.

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham dibebaskan hari ini Jumat 11 September 2020, setelah menjalani hukuman penjara selama dua tahun. Idrus sebelumnya divonis bersalah karena terlibat kasus korupsi proyek PLTU Riau-1.

"Telah dibebaskan pagi ini, 11 September 2020 dari Lapas Kelas I Cipinang," ujar Kepala Bagian Humas dan Publikasi Ditjen PAS, Rika Aprianti dalam keterangan tertulis, Jumat 11 September 2020.

Sejak muda, pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan, ini aktif dan terlibat pada organisasi kepemudaan dan keagamaan seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), serta Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII).

Politikus 56 tahun yang memiliki latar belakang sebagai akademisi itu pernah mengajar di sejumlah perguruan tinggi, antara lain, Universtas Islam Attahiriyah Jakarta, Untar (Universitas Tarumanagara), Universitas 17 Agustus 45 Jakarta, hingga sempat menjabat sebagai Pembantu Rektor (Purek) III di Universitas Islam Attahiriyah Jakarta pada kurun waktu 1987-1992.

Pada Desember 2009, Idrus Marham terpilih sebagai Ketua Pansus Century. Ia mengalahkan tiga orang pesaingnya yakni Gayus Lumbuun dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mahfudz Shidiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Yahya Sacawiriya dari Fraksi Partai Demokrat.

Setahun setelah terpilih sebagai Ketua Pansus, Idrus Marham mengeluarkan kesimpulan terkait Bank Century. Salah satunya kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) menetapkan Bank Century sebagai bank gagal tidak disertai data yang akurat, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian tapi dapat dipahami mengingat krisis saat itu.

SUKMA KANTHI NURANI | AHMAD FAIZ IBNU SANI | VINDRY FLORENTIN

Pilihan Editor: Idrus Marham Gencar Mendukung Bahlil Jadi Ketua Umum Golkar Pengganti Airlangga Hartarto

Berita terkait

Kala Pimpinan Lembaga Anti-Rasuah Jadi Capim KPK Dicecar Panelis

18 menit lalu

Kala Pimpinan Lembaga Anti-Rasuah Jadi Capim KPK Dicecar Panelis

Panelis tes wawancara seleksi capim KPK mencecar Pahala Nainggolan dan Johanis Tanak dengan pertanyaan-pertanyaan ini.

Baca Selengkapnya

Budi Arie Sebut Naik Jet Pribadi karena Istri Kaesang Hamil 8 Bulan, Dosen FH UII: Sangat Menghina Nalar Publik

33 menit lalu

Budi Arie Sebut Naik Jet Pribadi karena Istri Kaesang Hamil 8 Bulan, Dosen FH UII: Sangat Menghina Nalar Publik

Alasan Budi Arie mengenai kondisi hamil istri Kaesang yang jadi penyebab nebeng jet pribadi. "Sangat menghina nalar publik," kata Dosen FH UII.

Baca Selengkapnya

Kaesang Nebeng Jet Pribadi, Dosen FH UII Beri Tahu Cara Sederhana Buktikan Gratifikasi

58 menit lalu

Kaesang Nebeng Jet Pribadi, Dosen FH UII Beri Tahu Cara Sederhana Buktikan Gratifikasi

Dosen FH UII mengatakan sangat mudah membuktikan yang dilakukan Kaesang naik jet pribadi ke AS sebagai gratifikasi atau bukan gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

1 jam lalu

Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi memberlakukan bebas visa ketika berkunjung ke Indonesia bagi 13 negara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ngaku Nebeng Naik Jet Pribadi, Siapa Penumpang Lain dan Milik Siapa?

1 jam lalu

Kaesang Ngaku Nebeng Naik Jet Pribadi, Siapa Penumpang Lain dan Milik Siapa?

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep menjelaskan kepada KPK bahwa dia menggunakan jet pribadi dengan menumpang milik temannya.

Baca Selengkapnya

Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

2 jam lalu

Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

KPK menjelaskan perbedaan antara kasus Mario Dandy dan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep

Baca Selengkapnya

Ubedilah Badrun Sebut Alasan Kaesang Nebeng Jet Pribadi Benarkan Dugaan Gratifikasi

7 jam lalu

Ubedilah Badrun Sebut Alasan Kaesang Nebeng Jet Pribadi Benarkan Dugaan Gratifikasi

Ubedilah Badrun menyebut pengakuan Kaesang Pangarep yang nebeng pesawat jet pribadi temannya membenarkan dugaan adanya gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Hari Kedua KPK di Malang, Periksa 14 Pengurus Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jawa Timur

9 jam lalu

Hari Kedua KPK di Malang, Periksa 14 Pengurus Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jawa Timur

Selama dua hari di Malang, KPK telah memeriksa 21 pengurus pokmas atau kelompok masyarakat penerima dana hibah APBD Jatim.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

12 jam lalu

Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

Jokowi mengklaim tidak membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi. Apa beda keduanya?

Baca Selengkapnya

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

12 jam lalu

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.

Baca Selengkapnya