Jawab JK Soal Munaslub Golkar, Ketua Bappilu: Sudah Aturan Organisasi

Rabu, 14 Agustus 2024 01:42 WIB

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Maman Abdurrahman (kanan) bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia (kiri) dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich (tengah) memberikan terangan soal hasil Pemilu 2024 di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis, 21 Maret 2024. Partai Golkar bersyukur atas pencapaian hingga saat ini yang meraih suara sebanyak 23.208.654 atau 15 persen, untuk kedepanya Partai Golkar akan mendukung program di pemerintahan selanjutnya. TEMPO/ Febri Agga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan rapat pleno Partai Golkar untuk menghelat Musyarawah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Golkar pada 20 Agustus mendatang, rupanya tak sejalan dengan harapan politikus senior Jusuf Kalla.

Mantan Wakil Presiden ke-10 itu menginginkan Munas partai digelar sebagaimana agenda yang telah diputuskan oleh mekanisme internal partai sebelumnya, yaitu pada Desember 2024.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman, mengatakan keputusan untuk menggelar Munaslub telah mendapat suara penuh saat rapat pleno partai. "Munaslub harus dilaksanakan karena sudah aturan organisasi," katanya saat ditemui Tempo di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa, 13 Agustus 2024.

Wakil Ketua Komisi Energi DPR itu melanjutkan, dalam aturan partai Golkar, terdapat dua forum tertinggi dalam pengambilan keputusan, yaitu Munas biasa dan Munaslub.

Munas, Maman menjelaskan, digelar sebagaimana agenda keputusan partai dalam kondisi yang baik-baik saja. Sedangkan Munaslub, hanya dapat digelar apabila partai mengalami kondisi yang mendesak."Salah satu pertimbangannya, adalah Ketua Umum mengundurkan diri. Jadi, mau tidak mau ya harus dilakukan Munaslub," ujar dia.

Advertising
Advertising

Maman tak membantah maupun mengamini apabila dalam rapat pleno terdapat pro kontra dalam penentuan Munaslub partai ini. Ia menegaskan, Munaslub harus dilakukan karena partai dalam keadaan mendesak setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum.

"Ini kan sudah sesuai dengan Aturan Dasar/Aturan Rumah Tangga. Suka atau tidak, mau atau tidak, ya harus bisa diterima," ucap Maman.

Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, mengatakan JK berkeinginan Munas partai Golkar digelar Desember 2024 karena selalu taat azas. "Sikap Pak JK ini sejalan dengan keputusan partai. Jadi bukan soal menolak atau tidak. Tetapi, kepatuhan terhadap apa yang sudah diputuskan sesuai mekanisme organisasi," ujar Husain.

Pun, rapat pleno Partai Golkar pada Selasa, 13 Agustus 2024 malam, memutuskan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum partai.

Dalam sambutannya, Agus menyebut penunjukan sebagai Plt Ketua Umum dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Ia mengatakan, diberi tugas untuk melaksanakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai pada 20 Agustus mendatang.


Daniel Ahmad Fajri dan Savero Aristia Wienanto berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Agus Gumiwang Resmi Jadi Plt Ketua Umum Partai Golkar

Laporan Eksklusif Tempo: Cara Jokowi Mengatur Siapa yang Menjabat Ketua Umum Golkar

Berita terkait

Pilkada Jabar 2024: Kilas Balik Pencalonan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan

1 jam lalu

Pilkada Jabar 2024: Kilas Balik Pencalonan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan

Bagaimana kilas balik Dedi-Erwan hingga menjadi pasangan di Pilkada Jabar?

Baca Selengkapnya

Waka DPD Usul Ketum Parpol Jadi Pimpinan MPR, Bamsoet: Artinya, Seharusnya Saya Ketum Golkar

15 jam lalu

Waka DPD Usul Ketum Parpol Jadi Pimpinan MPR, Bamsoet: Artinya, Seharusnya Saya Ketum Golkar

Bamsoet menanggapi usulan Sultan B. Najamudin agar para ketua umum parpol tak lagi dilibatkan dalam urusan eksekutif.

Baca Selengkapnya

Menperin Agus Gumiwang: Industri Halal Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru Indonesia

20 jam lalu

Menperin Agus Gumiwang: Industri Halal Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru Indonesia

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan pertumbuhan ekonomi syariah melalui industri halal harus mendominasi ekonomi nasional

Baca Selengkapnya

Soal Calon Pimpinan DPR, Lodewijk Golkar: Kami Seperti Wayang, Tergantung Dalangnya

1 hari lalu

Soal Calon Pimpinan DPR, Lodewijk Golkar: Kami Seperti Wayang, Tergantung Dalangnya

Golkar menyebut, keputusan penunjukan pimpinan DPR berada di tangan pimpinan partai.

Baca Selengkapnya

Alasan MPR Menghapus Nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998

1 hari lalu

Alasan MPR Menghapus Nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998

MPR mencabut nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Penghapusan Nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998

1 hari lalu

Pro-Kontra Penghapusan Nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998

Beberapa pihak menanggapi keputusan MPR yang menghapus nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998. Ini pro dan kontranya.

Baca Selengkapnya

Doli Sebut Kewenangan Penentuan Calon Wakil Ketua DPR dari Golkar di Tangan Bahlil

2 hari lalu

Doli Sebut Kewenangan Penentuan Calon Wakil Ketua DPR dari Golkar di Tangan Bahlil

Ahmad Doli menyebut penentuan kader yang akan maju sebagai wakil ketua DPR dari Partai Golkar menjadi kewenangan Bahlil

Baca Selengkapnya

Bupati Serang Terima Penghargaan dari PMI Pusat

2 hari lalu

Bupati Serang Terima Penghargaan dari PMI Pusat

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang menerima penghargaan dari Palang merah Indonesia (PMI) Pusat yang diberikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) M. Jusuf Kalla.

Baca Selengkapnya

Blusukan di Pancoran, Ridwan Kamil Bagikan Wafer Coklat ke Anak-anak

2 hari lalu

Blusukan di Pancoran, Ridwan Kamil Bagikan Wafer Coklat ke Anak-anak

Saat blusukan di Pancoran, Jakarta Selatan, Ridwan Kamil membagikan wafer coklat dan pin bertuliskan Rido ke anak-anak.

Baca Selengkapnya

Profil dan Perjalanan Politik Awang Faroek, Eks Gubernur Kaltim yang Rumahnya Digeledah KPK

3 hari lalu

Profil dan Perjalanan Politik Awang Faroek, Eks Gubernur Kaltim yang Rumahnya Digeledah KPK

KPK menggeledah rumah eks Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, di Samarinda. Berikut profil dan perjalanan politik Awang Faroek.

Baca Selengkapnya