Sepenggal Kisah Jusuf Hamka: Di Antara Nasi Kuning dan Driver Ojek Online

Senin, 12 Agustus 2024 16:50 WIB

Jusuf Hamka. Foto/Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Pebisnis Jusuf Hamka alias Babah Alun menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Golkar. Pria berjuluk 'bos jalan tol' itu mengatakan, dirinya lebih pantas dagang nasi kuning daripada ikut partai kuning.

"Jadi mungkin buat saya, lebih pantas saya dagang nasi kuning aja, daripada ikut di partai kuning lagi," kata Babah Alun kepada awak media usai menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Senin, 12 Agustus 2024.

Saat ditanya wartawan apa yang akan dilakukan setelah mundur dari partai, ia menjawab dirinya punya banyak teman, yaitu umat. Dia menyebut, setiap hari melayani nasi kuning untuk Tenaga Harian Lepas (THL) dan pengemudi ojek online alias Ojol.

"Saya selalu rame, karena teman saya adalah umat. Setiap hari saya melayani nasi kuning buat teman-teman THL sama pengemudi Ojol. Jadi, they are my friend (mereka adalah temanku), all my friend (semua adalah temanku)," kata Babah Alun.

Atas keinginan rakyat dan gurunya, Babah Alun mengatakan, kiprahnya di partai politik sudah berakhir. Oleh karena itu, saat ini dia menyebut dirinya menjadi warga biasa.

Advertising
Advertising

"Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir. Dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa, sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya," katanya.

Namun, ia melanjutkan, dirinya akan tetap berkiprah, terutama di bidang sosial dan infrastruktur.

"Tapi namun demikian saya tetap berkiprah. Terutama di bidang sosial, saya akan bantu pemerintah untuk penanganan masalah sosial. Dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur," katanya.

Babah Alun pernah mencontohkan program yang dia lakukan selama membantu masyarakat. Salah satunya memberikan makanan berupa nasi kuning kepada masyarakat miskin melalui Warung Babah Alun.

Melalui program itu, lanjutnya, masyarakat dari kelompok miskin dapat membeli makanan dengan harga lebih murah. Sebab, dia memberikan subsidi atas makanan itu.

"Saya kasih dengan harga Rp 3 ribu daripada saudara-saudara kita makan seharga Rp 10 ribu per hari," kata Babah Alun saat ditemui di kediaman Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Juli 2024.

Dia mengatakan bahwa penjualan makanan yang dia lakukan itu turut melibatkan Uaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Langkah itu, kata dia, dapat mempermudah kaum dhuafa mendapatkan makanan layak dengan mudah.

Terkait Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hamka yang mengundurkan diri, ia mengatakan bahwa ingin menemaninya yang mundur secara tiba-tiba. Ia mengaku tak akan membiarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia itu berjalan sendiri.

"Pokoknya saya cuma bilang, Pak Airlangga, you are not alone (kamu tidak sendirian). I will be with you and I don't let you walk alone (Aku akan bersamamu dan tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian). I will walk with you together (Aku akan berjalan bersamamu)," tuturnya.

MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN

Pilihan Editor: Jusuf Hamka: Mungkin Saya Lebih Pantas Dagang Nasi Kuning daripada Ikut Partai Kuning lagi

Berita terkait

Bisnis-bisnis Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia Versi Munaslub

11 jam lalu

Bisnis-bisnis Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia Versi Munaslub

Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub yang menggeser Arsjad Rasjid. Apa saja bisnis-bisnisnya?

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

1 hari lalu

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

Isu mengenai susunan menteri dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto terus menjadi sorotan

Baca Selengkapnya

Janji Pramono Anung kepada Ojek Online: Jadi Pekerja Formal

2 hari lalu

Janji Pramono Anung kepada Ojek Online: Jadi Pekerja Formal

Pramono Anung ingin mengemudi ojek online bisa mendapatkan pendapatan yang setara dengan UMR.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

3 hari lalu

Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

Ahmad Riza Patria dipastikan oleh Ridwan Kamil menjadi Ketua Tim Kampanye Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024. Lantas, bagaimana profilnya?

Baca Selengkapnya

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

3 hari lalu

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

Kosgoro menyerahkan sepenuhnya nomenklatur maupun jumlah kementerian kepada Prabowo.

Baca Selengkapnya

Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

3 hari lalu

Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

Legislator Golkar Dave Laksono yakin Prabowo akan memilih sosok terbaik untuk menjadi Menlu.

Baca Selengkapnya

Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

3 hari lalu

Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

Politikus Golkar meminta permasalahan di Kementerian Komunikasi menjadi catatan pemerintahan Prabowo mendatang. Peretasan PDNS dan maraknya judi onlin

Baca Selengkapnya

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

4 hari lalu

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

4 hari lalu

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

Dave Laksono, meyakini kemungkinan presiden menambah jumlah kementerian dengan adanya revisi UU Kementerian Negara, tidak akan membebani APBN

Baca Selengkapnya

Singapura Sahkan UU Pekerja Platform, Kemnaker: Bukan Berarti RI Harus Ikutan

4 hari lalu

Singapura Sahkan UU Pekerja Platform, Kemnaker: Bukan Berarti RI Harus Ikutan

Kemnaker sebut Indonesia tak harus mengikuti jejak Singapura mengatur pekerja informal atau pekerja platform.

Baca Selengkapnya