TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hingga Partai Nasdem bakal menjadi partai politik "plus" alias tambahan untuk Koalisi Indonesia Maju atau KIM dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024.

Jika ketiga partai itu bergabung dengan KIM, kata dia, maka kondisi politik di Pilgub Jakarta hanya akan menyisakan PDI Perjuangan. Dia menuturkan KIM melakukan hal itu agar mampu dengan mudah memenangkan kursi Gubernur Jakarta.

"Kelihatannya KIM Plus itu skemanya, formatnya, memborong partai politik agar tidak ada lawan, biar bisa lawan kotak kosong," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Dia menilai keberadaan KIM Plus itu juga bertujuan menggagalkan kesempatan bagi Anies Baswedan untuk maju kembali di Pilgub Jakarta. Adapun sejauh ini Anies sudah didukung oleh PKS dan Nasdem.

Meski PKS dan Nasdem sudah mendukung Anies, kedua parpol itu juga masih punya kemungkinan bergabung dengan KIM, karena hal itu pun terjadi di Sumatera Utara setelah PKS menyatakan mendukung Bobby Nasution yang sebelumnya sudah diusung oleh parpol KIM.

"Lalu di Jawa Timur juga PKS dukung Khofifah, di Banten juga PKS gabung," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan KIM akan bekerja sama dengan parpol lain dalam pilgub di sejumlah provinsi, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. "Ada Jawa Tengah, ada DKI. Iya (Jawa Barat)," kata Dasco setelah menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024.

Parpol yang bergabung dalam KIM adalah empat partai parlemen yaitu Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat serta empat partai nonparlemen yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Gelora, dan Partai Garuda. Satu partai lokal, Partai Aceh, juga bergabung dalam koalisi ini.

Dasco mengatakan KIM Plus telah sepakat mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam Pilgub Jakarta 2024.

Selanjutnya, PKB belum memutuskan gabung KIM Plus…

<!--more-->

Adapun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengakui partainya turut diajak bergabung dalam KIM Plus dalam menghadapi Pilgub Jakarta 2024. Namun dia menyebutkan PKB belum merespons ajakan tersebut dan masih mencermati dinamika politik yang sedang berkembang.

"Dinamikanya memang terus berkembang sehingga masih banyak pertimbangan dan belum sampai pada tahap kesimpulan," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu mengatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB akan mempertimbangkan pula keputusan usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta yang mempersiapkan nama Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2024.

"DPW PKB DKI juga perlu kita ajak bicara apa yang sudah menjadi usulan dan keputusan DPW DKI juga harus kita pertimbangkan. Nah, munculnya wacana-wacana lain (bergabung dengan KIM Plus), tentu kami juga akan melihat sampai di mana wacana itu berkembang dan sampai di mana keputusannya," tuturnya.

Gus Jazil juga menuturkan PKB terus menjajaki komunikasi politik dengan partai-partai lainnya, meski sejauh ini pembicaraan yang bergulir belum sampai pada pembahasan dukungan untuk sosok tertentu pada Pilgub Jakarta.

“Komunikasi-komunikasi informal pasti ada di setiap partai. Masalahnya sampai hari ini tidak satu pun partai-partai yang ada ini duduk bersama-sama membahas siapa pasangan calonnya,” katanya.

Dia menepis anggapan wacana pembentukan KIM Plus sebagai upaya menjegal Anies Baswedan di Pilgub Jakarta.

“Koalisi KIM Plus saja belum ada dan belum duduk bersama, apalagi tuduhan menjegal atau apa. Jadi masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan,” kata dia.

Pilihan editor: Alasan PAN Sebut KIM Layak Pertimbangkan Kaesang di Pilgub Jakarta