Budi Arie soal Jaminan Prabowo Melanjutkan IKN: Urgensinya Bagi Bangsa

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Amirullah

Jumat, 2 Agustus 2024 11:06 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno (kiri) menjawab pertanyaan watawan saat perdana berkantor di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin 29 Juli 2024. Pada hari perdana berkantor di IKN, Presiden memimpin rapat dengan jajaran Otorita IKN didampingi Mensesneg dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim. ANTARA FOTO/Mentari Dwi Gayati

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menjawab soal jaminan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) warisan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Budi Arie menyinggung bahwa IKN ini memicu pertumbuhan ekonomi.

“Urgensinya bagi bangsa. Menurut saya bagus. Pertumbuhan ekonomi tidak Jawa-sentris tapi juga indonesiasentris,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Mengenai keberlanjutan IKN, Budi Arie mengingatkan bahwa pembangunan IKN ini memerlukan waktu yang panjang. Tidak cukup hanya dalam waktu 10 tahun. “Karena itu isu ini juga penting, bagian concern kita sebagai bangsa. Pemerintahan Pak Jokowi kan sudah mencanangkan, didukung semua komponen partai kan waktu itu di DPR,” katanya.

Spekulasi mengenai keraguan IKN dilanjutkan Prabowo muncul sebab mega proyek Jokowi itu bisa membebani anggaran negara. Sementara Prabowo, yang baru akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober, juga memiliki program prioritas seperti makan bergizi gratis.

Menurut catatan Tempo, terdapat sejumlah masalah dalam proses pembangunan IKN. Mulai dari akses terhadap air bersih untuk makan dan mandi yang masih sulit di kawasan inti IKN, serta pembangunan infrastruktur yang belum memadai karena terhambat masalah lahan.

Advertising
Advertising

Masalah juga timbul dari rantai pasok material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan yang belum lancar karena akses ke zona inti IKN belum terbangun sepenuhnya. Dan permasalahan utama adalah anggaran pembangunan IKN yang masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena investor maju-mundur dalam menanamkan modalnya.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Tumpukan Masalah IKN yang Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur,” persoalan itu membuat presiden terpilih Prabowo Subianto disebut kurang antusias untuk buru-buru merampungkan pembangunan IKN Nusantara.

Dua petinggi Tim Kampanye Nasional Prabowo mengatakan tak ada pembahasan IKN dalam setiap pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik penyokongnya. Prabowo lebih banyak bicara soal makan bergizi gratis, yang merupakan janji kampanyenya.

Pembicaraan antara Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang dibentuk Prabowo dan Kementerian Keuangan pun tak menyinggung IKN dalam Rancangan APBN 2025. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo malah menghidupkan kembali rencana pembangunan tanggul besar di Teluk Jakarta untuk menahan limpasan air laut agar tak menggerus daratan Jakarta.

“Kami perlu tanggul raksasa, itu program saya juga,” kata Prabowo dalam Qatar Economic Forum pada Mei 2024.

Seorang narasumber di lingkaran Prabowo mengatakan sudah ada kesepakatan di antara Prabowo dan calon wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, bahwa soal IKN diserahkan sepenuhnya kepada putra Jokowi itu.

Pilihan Editor: Jokowi Minta Maaf atas Kesalahan Selama Menjabat Presiden

Berita terkait

Terkini: AHY Sebut Tanggul Laut Bisa Bantu Ekonomi 1.600 KK Nelayan di Jakarta Utara, Posisi Simon Aloysius Mantiri di Partai Gerindra sebelum Jadi Dirut Pertamina

44 menit lalu

Terkini: AHY Sebut Tanggul Laut Bisa Bantu Ekonomi 1.600 KK Nelayan di Jakarta Utara, Posisi Simon Aloysius Mantiri di Partai Gerindra sebelum Jadi Dirut Pertamina

Menko Infrastruktur AHY mengatakan pembangunan proyek tanggul laut di Kalibaru upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Baca Selengkapnya

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

56 menit lalu

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

Pengangkatan anggota Dewan Ekonomi Nasional oleh Prabowo sesuai Keputusan Presiden Nomor 150 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Selengkapnya

Terima Surpes Prabowo, DPR Setujui Basuki Hadimuljono Jadi Kepala OIKN

1 jam lalu

Terima Surpes Prabowo, DPR Setujui Basuki Hadimuljono Jadi Kepala OIKN

DPR telah menyetujui Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita IKN. Sebelumnya Presiden Prabowo telah mengirimkan surpres soal Kepala OIKN.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tunjuk Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas, Tito Karnavian jabat Wakil

1 jam lalu

Prabowo Tunjuk Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas, Tito Karnavian jabat Wakil

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Politik dan Keamanan Budi Gunawan sebagai Kepala Kompolnas.

Baca Selengkapnya

AHY Sebut Tanggul Laut Bisa Bantu Ekonomi 1.600 Kepala Keluarga yang Jadi Nelayan di Jakarta Utara

2 jam lalu

AHY Sebut Tanggul Laut Bisa Bantu Ekonomi 1.600 Kepala Keluarga yang Jadi Nelayan di Jakarta Utara

AHY mengatakan pembangunan proyek tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara, adalah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Baca Selengkapnya

Prabowo Lantik Iffa Rosita sebagai Komisioner KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

2 jam lalu

Prabowo Lantik Iffa Rosita sebagai Komisioner KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

Prabowo melantik anggota KPU melalui Keppres pengangkatan anggota KPU Nomor 108/P 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Prabowo Bakal Cetak Sawah 500 Ribu Hektare di Kalimantan Selatan

2 jam lalu

Pemerintahan Prabowo Bakal Cetak Sawah 500 Ribu Hektare di Kalimantan Selatan

Pemerintahan Prabowo Subianto akan mencetak sawah baru seluas 500 ribu hektare di Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Tiba di Istana, Bakal Dilantik Prabowo sebagai Kepala Otorita IKN

3 jam lalu

Basuki Hadimuljono Tiba di Istana, Bakal Dilantik Prabowo sebagai Kepala Otorita IKN

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan bahwa Basuki Hadimuljono sudah diminta jadi Kepala Otorita IKN.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum Kaji Semua UU, Bagaimana Nasib Pemindahan Ibu Kota ke IKN?

3 jam lalu

Menteri Hukum Kaji Semua UU, Bagaimana Nasib Pemindahan Ibu Kota ke IKN?

Menteri Hukum sebelumnya mengungkap bahwa Prabowo menginstruksikan pihaknya mengkaji ulang semua undang-undang hingga peraturan menteri.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

3 jam lalu

Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

Ketua FPI menyinggung peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin. Berikut kilas balik peristiwanya.

Baca Selengkapnya