Anggota DPRD DKI Bantah Koperasi yang Dipimpinnya Monopoli Pengadaan Armada JakLingko

Reporter

Desty Luthfiani

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 31 Juli 2024 12:45 WIB

Seorang sopir JakLingko dan mantan pengemudi mikrolet se-DKI Jakarta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru membentangkan poster saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Selasa 30 Juli 2024. Dalam aksinya massa menuntut agar mereka dapat bertemu langsung dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyuarakan kegelisahan mereka. Salah satunya adalah gaji yang belum turun. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum pengurus koperasi Wahana Kalpika (KWK) sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Azhar buka suara soal polemik tudingan diperlakukan anak emas dalam penyediaan unit kendaraan Jaklingko Mikrotrans dengan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta.

Taufik merespons unjuk rasa yang dilakukan delapan kelompok koperasi dari Kopamilet Jaya, Kolamas Jaya, Purimas Jaya, Komika Jaya, Komilet Jaya, Kojang Jaya, PT Kencana Sakti Transport dan PT Lestari Surya Gemapersada dalam kelompok forum komunikasi laskar biru. Dalam demo itu mereka menuding ada anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus pengelola koperasi disebut memonopoli pengadaan angkutan Jaklingko. Dia menepis koperasinya dijadikan anak emas oleh Transjakarta.

"Enggak benar itu. Saya ceritakan detailnya," kata Taufik ditemui di kantornya di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 31 Juli 2024 sore.

Dia menjelaskan duduk perkara kenapa koperasinya dituding melakukan monopoli. Menurut dia sebenarnya pada 2019 ada 11 koperasi yang bekerja sama dengan Transjakarta untuk pengadaan transportasi bus kecil Jaklingko Mikrotrans.

Sebelas koperasi itu adalah Puskopau, PT Lestari Surya Gema Persada, Koperasi Komika Jaya, Koperasi Wahana Kalpika, Koperasi Budi Luhur, Koperasi Komilet Jaya, PT Kencana Sakti, Koperasi Purimas Jaya, Koperasi Kojang Jaya Koperasi Kopamilet Jaya dan Koperasi Kolamas Jaya. Menurut dia masing-masing koperasi memiliki jumlah kendaraan berbeda-beda sehingga penyerapannya berbeda juga. Ada 8 yang membuat forum, mereka yang melakukan demo. Dan tiga lainnya tidak berkelompok.

Advertising
Advertising

Sementara untuk KWK, kata Taufik, memiliki jumlah armada paling banyak di antara yang lain. "Jadi kami punya 6.238 armada namun yang dipakai hanya 44,9 persen atau 2.801 unit. Sedangkan realisasinya baru 1.435," ujarnya.

Taufik membenarkan ada 1.435 unit armada koperasinya yang saat ini terpakai untuk angkutan integrasi Transjakarta. Angka itu separuh total armada yang lolos dari 10 koperasi lain jika digabungkan. Namun, menurut dia pemakaian armada koperasi lain sebenarnya juga sama bahkan terlampau lebih banyak. "Misal ada koperasi yang armadanya 1.645, itu dipakai 53,6 persen atau 880 unit. Sedangkan realisasi baru 383," tuturnya.

Taufik menjelaskan armada KWK paling banyak digunakan untuk JakLingko karena memang koperasinya memiliki kendaraan yang paling banyak juga.

Koordinator lapangan aksi demonstrasi sopir JakLingko di Balai Kota DKI Jakarta, Fahrul Fatah menuding adanya politisasi JakLingko yang diduga dilakukan Direksi Transjakarta dengan anggota DPRD DKI . Ia menyebut anggota dewan itu adalah ketua salah satu operator mitra Jaklingko yang memonopoli penyerapan unit bus kecil di Transjakarta.

Versi Fahrul Fahrul ada 11 operator yang saat ini bekerja sama dengan Transjakarta untuk menyuplai 2.795 unit bus kecil untuk program Jaklingko. Tetapi sebanyak 1.435 unit disuplai hanya dari satu operator saja. Sisanya 1.357 unit dibagi ke sepuluh operator.

Ia mengklaim operator itu selalu mendapatkan kemudahan, padahal operator lain dipersulit oleh Transjakarta. "Dicari-cari kesalahannya dan pembagian kuota yang kecil. Namun harus dibagi ramai-ramai. Kami menuntut keadilan atas semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," kata Fahrul melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 30 Juli 2024.

Merespons hal itu Taufik menyebut 1.435 unit itu sebenarnya tidak untuk rute di Jakarta saja. Namun ada yang untuk angkutan pinggir kota. "KWK itu adalah angkutan pinggir kota. Contoh, dari Munjul, Pondok Ranggon serta perbatasan lain. Jadi bukan monopoli" ujarnya.

Kemudian tahun 2024 ini, menurut Taufik Transjakarta berencana melakukan pengadaan sebanyak 200 unit. Pendemo itu juga khawatir jika kuota yang disediakan itu didominasi oleh KWK. "Ini ada tambahan 200. Ini kan dalam proses," ujarnya. Menurut dia saat ini masih proses negosiasi harga dengan Transjakarta dan masing-masing koperasi memiliki patokannya sendiri. Itu juga bakal menentukan realisasi kouta armada yang lolos. "Mereka (koperasi lain) maunya harganya tinggi, Tapi misal dari Transjakarta maunya terlalu rendah," ujarnya. Maka kesepakatan kuota juga ditentukan antara Tranjakarta dan masing-masing koperasi sesuai dengan proses negosiasinya.

Taufik membeberkan saat ini KWK memiliki 5.110 anggota. Sementara dia memiliki armada kurang dari 10 saja.

"Saya sedikit, punya di Condet saja lebih dari 10 saja tidak ada," tuturnya.

Menanggapi tudingan itu, Taufik mengaku tidak akan mengambil langkah hukum apa pun. "Kami bisa saja bikin somasi. Tapi biarin lah sesama operator melampiaskan kepuasannya," tuturnya.

Berdasarkan data Ingub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 berdasarkan persentase realisasi kendaraan Mikrotrans.

1.Puskopau memiliki 175 unit armada, yang lolos 45,1 persen atau 79 unit. Sementara yang terealisasi baru 77 unit.

2. PT Lestari Surya Gema Persada memiliki 197 unit armada dan bisa bertambah lagi, yang lolos 101,5 persen atau 200 unit. Sementara yang terealisasi baru 151 unit.

3. Koperasi Komika Jaya memiliki 309 unit armada, yang lolos 45,3 persen atau 140 unit. Sementara yang terealisasi baru 91 unit.

4. Koperasi Wahana Kalpika memiliki 6.238 unit armada, yang lolos 44,9 persen atau 2.801 unit. Sementara yang terealisasi baru 1.435 unit.

5. Koperasi Budi Luhur memiliki 742 unit armada, yang lolos 45,3 persen atau 336 unit. Sementara yang terealisasi baru 168 unit.

6. Koperasi Komilet Jaya memiliki 1.645 unit armada, yang lolos 53,5 persen atau 880 unit. Sementara yang terealisasi baru 383 unit.

7. PT Kencana Sakti memiliki 135 unit armada, yang lolos 45,2 persen atau 61 unit. Sementara yang terealisasi baru 25 unit.

8. Koperasi Purimas Jaya memiliki 1.054 unit armada, yang lolos 45.3 persen atau 477 unit. Sementara yang terealisasi baru 132 unit.

9. Koperasi Kojang Jaya memiliki 405 unit armada, yang lolos 33,7 persen atau 135 unit. Sementara yang terealisasi baru 36 unit.

10. Koperasi Kopamilet Jaya memiliki 1.819 unit armada, yang lolos 45,2 persen atau 822 unit. Sementara yang terealisasi baru 199 unit.

11. Koperasi Kolamas Jaya memiliki 1.093 unit armada, yang lolos 39,2 persen atau 429 unit. Sementara yang terealisasi baru 99 unit.

Pilihan Editor: Dishub DKI dan Transjakarta Ungkap Hasil Audiensi dengan Pendemo Sopir Jaklingko

Berita terkait

Soal Gagasan Transjakarta Laut, Pramono Anung: Bukan Program Baru, tapi Belum Ada yang Eksekusi

20 jam lalu

Soal Gagasan Transjakarta Laut, Pramono Anung: Bukan Program Baru, tapi Belum Ada yang Eksekusi

Pramono Anung mengatakan gagasan Transjakarta Laut sebetulnya sudah lama, namun belum ada yang mengeksekusinya.

Baca Selengkapnya

Suswono soal Anggaran Perpanjangan Rute Transjakarta: Bisa dari APBD atau Investasi

1 hari lalu

Suswono soal Anggaran Perpanjangan Rute Transjakarta: Bisa dari APBD atau Investasi

Penjelasan dari bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono soal anggaran perpanjangan rute transjakarta.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Janji Perluas Rute Transjakarta ke Bodetabek dalam 1-2 Tahun

2 hari lalu

Ridwan Kamil Janji Perluas Rute Transjakarta ke Bodetabek dalam 1-2 Tahun

Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berjanji akan memperluas rute moda Transjakarta hingga wilayah Bodetabek dalam waktu 1-2 tahun.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Nama Heru Budi dalam Daftar Nama Usulan Calon Pj Gubernur Jakarta

4 hari lalu

Tak Ada Nama Heru Budi dalam Daftar Nama Usulan Calon Pj Gubernur Jakarta

Berikut 3 daftar nama usulan Pj Gubernur Jakarta yang diusulkan DPRD DKI. Tidak ada nama Heru Budi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Sepakat Kirim 3 Nama Calon Pj Gubernur Jakarta ke Kemendagri

5 hari lalu

DPRD DKI Sepakat Kirim 3 Nama Calon Pj Gubernur Jakarta ke Kemendagri

DPRD DKI Jakarta sepakat untuk mengusulkan tiga nama Penjabat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

Baca Selengkapnya

Bursa Pj Gubernur DKI, NasDem Condong Pilih Sekda Joko Agus Ketimbang Heru Budi

6 hari lalu

Bursa Pj Gubernur DKI, NasDem Condong Pilih Sekda Joko Agus Ketimbang Heru Budi

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta memberi tanda bakal memilih Sekda Joko Agus Setyono sebagai Pj Gubernur ketimbang Heru Budi. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Heru Budi Sebut 6 Program Ini Harus Berlanjut untuk Atasi Masalah Jakarta, Apa Saja?

6 hari lalu

Heru Budi Sebut 6 Program Ini Harus Berlanjut untuk Atasi Masalah Jakarta, Apa Saja?

Heru Budi mengatakan, untuk mengatasi banjir, upaya yang dilakukan pemerintah tak sebatas pada normalisasi Sungai Ciliwung.

Baca Selengkapnya

NasDem Bicara soal Peluang Heru Budi Dicalonkan Lagi Jadi Pj Gubernur Jakarta

6 hari lalu

NasDem Bicara soal Peluang Heru Budi Dicalonkan Lagi Jadi Pj Gubernur Jakarta

DPRD DKI Jakarta bakal mengusulkan maksimal tiga nama calon yang diajukan menjadi Penjabat atau Pj Gubernur menggantikan Heru Budi Hartono.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Peluang Heru Budi Jadi Pj Gubernur Jakarta Lagi?

6 hari lalu

Bagaimana Peluang Heru Budi Jadi Pj Gubernur Jakarta Lagi?

DPRD DKI menilai Heru Budi masih berpeluang untuk menjabat sebagai Pj Gubernur setelah masa jabatannya habis 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Janji-janji Ridwan Kamil, Kurangi Polusi Udara Jakarta hingga Tetap Gratiskan JakLingko

16 hari lalu

Janji-janji Ridwan Kamil, Kurangi Polusi Udara Jakarta hingga Tetap Gratiskan JakLingko

Ridwan Kamil berjanji akan melakukan berbagai program jika terpilih jadi Gubernur Jakarta. Ia akan kurangi polusi udara dan pembangunan merata.

Baca Selengkapnya