Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bursa Pj Gubernur DKI, NasDem Condong Pilih Sekda Joko Agus Ketimbang Heru Budi

image-gnews
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 8 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 8 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Anggota Fraksi NasDem, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jupiter, membandingkan sosok Penjabat Gubernur, Heru Budi Hartono, dengan Sekretaris Daerah DKI  Joko Agus Setyono.

Menurut Jupiter, Joko Agus Setyono lebih layak diusulkan menjadi Pj Gubernur menggantikan Heru Budi Hartono. Bahkan, Fraksi NasDem lebih condong memilih Joko Agus Setyono karena rekam jejaknya di pemerintahan yang disebutnya berkarakter.

"Kemungkinan besar Pak Sekda (Joko Agus Setyono) yang akan dicalonkan. Kami melihat karakter yang luar biasa. Secara pribadi saya nilai ada rekam jejak yang baik," kata Jupiter saat dihubungi Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Jupiter menyebut, Joko Agus Setyono sangat aktif dalam memantau pemerintahan dan kerap ikut rapat bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta untuk pembentukan peraturan daerah, rapat badan anggaran dan sejenisnya. "Sekda-sekda yang sebelumnya menurut saya tidak seaktif beliau," ujar Jupiter.

Menurut Jupiter, syarat Pj Gubernur yang akan diusulkan harus berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau Eselon I. Di wilayah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta saat ini terdapat dua orang dengan pangkat tersebut, yaitu Heru Budi Hartono dan Joko Agus Setyono.

Pilihan yang hanya menjurus pada dua tokoh itu, dianggap Jupiter akan sangat sulit untuk diputuskan. Sebab keduanya sama-sama mempunyai pendukung. Hanya saja, Jupiter secara pribadi beserta Fraksi NasDem hingga kini masih condong kepada Joko Agus Setyono untuk diusulkan.

Rapat Pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk mengusulkan nama calon Pj Gubernur itu bakal berlangsung pada Jumat, 13 September 2024, pukul 10.00 WIB. Setelahnya Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, bakal mengantarkan nama yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengusulan nama berjumlah maksimal tiga orang. Nantinya setiap fraksi akan berembuk dan mendiskusikan pilihan mereka. Tiga calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diusulkan menjadi Pj Gubernur. Mereka tidak harus Eselon I dari Pemprov Jakarta, melainkan juga bisa pejabat dari kementerian atau sejenisnya.

"Kami sebagai wakil rakyat tentu harus betul-betul memberikan usulan berdasarkan pertimbangan yang memang kerja nyata. Usulan kami harus berdampak kepada rakyat Jakarta," ucap Jupiter.

Nama Heru Budi Hartono dan Joko Agus Setyono memang mencuat di Rapat Pimpinan DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. Kedua sosok ini dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi Pj Gubernur. Namun, belum banyak dari fraksi yang secara gamblang menyampaikan pilihan mereka ketika rapat itu berlangsung.

"Tunggu sampai besok ya," kata Anggota Fraksi Demokrat, DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, ketika dihubungi Tempo, kemarin. Lalu, salah seorang Anggota Fraksi PAN ketika rapat juga menyinggung pihaknya sudah punya nama calon untuk diusulkan, tapi masih dirapatkan di internal partai.

Pilihan Editor: Aturan Pencalonan Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Masih Berpeluang?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Suswono Komentari 7 Politisi KIM Plus yang Dukung Pramono Anung, Bestari NasDem: Konsentrasi Jadi Cawagub Saja

4 hari lalu

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Syukri (kanan), memberikan keterangan pers seusai mendatangi kediaman calon gubernur Jakarta, Pramono Anung. Foto : Tim Pramono Anung
Suswono Komentari 7 Politisi KIM Plus yang Dukung Pramono Anung, Bestari NasDem: Konsentrasi Jadi Cawagub Saja

Tujuh politikus dari KIM Plus menyatakan mendukung Pramono Anung-Rano di Pilkada Jakarta.


Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

4 hari lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto memanggil ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

Surya Paloh mengatakan penetapan Menteri Perdagangan 2015-2015, Tom Lembong, sebagai tersangka kasus impor gula amat memprihatinkan.


Bestari Barus NasDem Sebut Ridwan Kamil Tertutup, Buka Peluang Dukung Pramono?

5 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus. twitter.com
Bestari Barus NasDem Sebut Ridwan Kamil Tertutup, Buka Peluang Dukung Pramono?

Bestari menyatakan hingga saat ini dirinya belum mengumumkan secara terbuka arah dukungan di pilkada Jakarta, untuk Ridwan Kamil atau Pramono.


DPRD DKI Sebut Revisi Perda soal MRT Jakarta Rampung Akhir November

6 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan jalur MRT di kawasan Olimo, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024. PT MRT Jakarta (Peseroda) mencatatkan progres pekerjaan sipil jalur North South (NS) Fase 2A sebesar 37,55% hingga kuartal II/2024. Corporate Secretary MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan progres pembangunan fase 2A, yang terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah mulai dari Thamrin hingga Kota, telah mencapai 37,55% per Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
DPRD DKI Sebut Revisi Perda soal MRT Jakarta Rampung Akhir November

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, sudah bertemu dengan perwakilan PT MRT Jakarta untuk pembahasan revisi tersebut.


Politikus NasDem Ingatkan DPR Prioritaskan RUU dalam Prolegnas

8 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna terakhir periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024. Selama periode 2019-2024, DPR telah menyelesaikan 225 Undang-Undang yang terdiri dari 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024 dan 177 RUU kumulatif terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus NasDem Ingatkan DPR Prioritaskan RUU dalam Prolegnas

DPR 2024-2029 diminta mematuhi RUU yang telah ditetapkan dalam Prolegnas.


Reaksi Nasdem atas Pernyataan Bahlil Soal Tukar Kursi Ketua MPR dengan Jatah Menteri

11 hari lalu

Viktor Bungtilu Laiskodat. ANTARA
Reaksi Nasdem atas Pernyataan Bahlil Soal Tukar Kursi Ketua MPR dengan Jatah Menteri

Nasdem menyatakan pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.


Pj Gubernur Agus Fatoni Pimpin Deklarasi Netralitas ASN Sumatera Utara

11 hari lalu

Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni  diwawancarai pewarta setelah acara Deklarasi Netralitas ASN se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Dok. Pemprov Sumatera Utara
Pj Gubernur Agus Fatoni Pimpin Deklarasi Netralitas ASN Sumatera Utara

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni memimpin deklarasi netralitas ASN se-Sumut untuk Pilkada 2024. Siap menindak tegas ASN yang tidak netral.


Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

12 hari lalu

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. Komisi yang baru dibentuk ini membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia. TEMPO/Nandito Putra
Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

Perolehan jumlah 3 kursi pimpinan komisi bagi NasDem di DPR, menjadi panasea bagi Surya Paloh dan jajaran setelah menyatakan tak masuk kabinet.


Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM

13 hari lalu

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM

DPR RI menetapkan Willy Aditya sebagai Ketua Komisi XIII. Komisi tersebut membidangi soal reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM).


Legislator NasDem Sebut Pengawasan DPR akan Lebih Efektif Ketika Kemenkumham Dipecah Tiga

13 hari lalu

Willy Aditya saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Legislator NasDem Sebut Pengawasan DPR akan Lebih Efektif Ketika Kemenkumham Dipecah Tiga

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, menilai pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian akan mempermudah proses pengawasan oleh DPR.