TEMPO.CO, Jakarta - Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Fauzi Muhamad Azhar dan Aditya Ramadhan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada. Regulasi tersebut hanya mengatur larangan kampanye bagi Aparatur Sipil Negara, anggota Polri, dan anggota TNI.

“Namun terhadap jabatan presiden/wakil presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala badan/lembaga negara itu tidak dilarang,” ujar kuasa hukum Pemohon, Viktor Santoso Tandiasa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024 pada Senin, 29 Juli 2024, dilansir dari laman resmi MK.

Lantas apa alasan mereka mengajukan uji materiil MK terhadap Pasal 70 ayat (1) huruf b UU Pilkada tersebut?

1. Dinilai merugikan dan berpeluang menciptakan Pilkada tak adil

Menurut para Pemohon, tidak masuknya frasa “presiden/wakil presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala badan/lembaga negara” dalam ketentuan norma tersebut telah menimbulkan kerugian yang dialami para Pemohon untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada.

Sebab, calon-calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi dalam Pilkada tidak akan mendapatkan pertarungan yang adil apabila salah satu calonnya didukung dan dikampanyekan oleh presiden/wakil presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala badan/lembaga negara.

“Para Pemohon menyebut Pasal 70 ayat (1) huruf b UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945,” demikian bunyi argumentasi pemohon seperti dikutip dari laman MK.

2. Menyebabkan rule of law dan rule of etic tak berimbang karena berpeluang penyalahgunaan kekuasaan

Kendati Indonesia menganut rule of law, tetapi untuk dapat mewujudkan demokrasi substansial maka di dalamnya harus juga terkandung rule of etic. Prof. Jimly Asshiddiqie dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebut rule of law dan rule of etic harus berimbang penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keterlibatan penyelenggara negara seperti presiden/wakil presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala badan/lembaga negara dalam kontestasi Pilkada tentunya banyak menimbulkan persoalan. Selain menimbulkan ketidakadilan bagi peserta pilkada lainnya, juga rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

“Mengingat dalam perhelatan Pemilu 2024 yang belum lama ini berlangsung telah terjadi banyak pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan lembaga-lembaga negara yang berdampak pada jatuhnya wibawa negara tidak hanya di mata masyarakat Indonesia namun juga di mata masyarakat internasional,” ujar Viktor.

3. Pemohon meminta presiden/wakil presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala badan/lembaga negara juga dilarang kampanye Pilkada

Dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 70 ayat (1) huruf b UU Pilkada dimaknai menjadi: “b. Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara, aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.”

Adapun perkara ini disidangkan Majelis Hakim Panel yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.

Ridwan mengatakan, pihak yang secara langsung berpotensi mengalami kerugian akibat ketentuan pasal tersebut sebenarnya adalah calon kepala daerah. Karena itu, para Pemohon semestinya dapat menjelaskan potensi kerugian konstitusional dengan pasal tersebut yang dialami beserta kausalitasnya.

“Saudara belum menjelaskan sebenarnya secara spesifik atau potensial kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon ini akibat keberlakuan pasal a quo, pasal yang Saudara uji,” kata Ridwan.

Sementara itu, Suhartoyo mempertanyakan ketepatan ketentuan larangan pelibatan presiden/wakil presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala badan/lembaga negara dalam kampanye pilkada masuk pasal yang diuji sesuai petitum para Pemohon.

Sebab, menurut dia, ketentuan ayat (1) ditujukan bagi pasangan calon untuk dilarang melibatkan pihak-pihak yang dapat bersinggungan langsung dengannya saat kampanye. Sedangkan, ketentuan ayat (2) disebutkan beberapa pihak yang dapat ikut kampanye dengan syarat.

“Diksinya melibatkan bukan larangan sebagai peserta (kampanye),” kata Suhartoyo.

Sebelum menutup persidangan, Suhartoyo mengatakan para Pemohon mempunyai waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Dengan demikian, perbaikan permohonan diterima Mahkamah paling lambat Senin, 12 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB.

Pilihan Editor: Dosen dan Mahasiswa UGM Gelas Aksi Kampus Menggugat Tuntut Putusan MK yang Adil