TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa saat ini bidang militer sudah memasuki generasi peperangan ke-5. Jokowi meyoroti aksi militer non-kinetik yang bisa melumpuhkan pertahanan negara.

Jokowi menyatakan ini saat menyampaikan amanat dalam Upacara Prasetya Perwira di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Eks Gubernur Jakarta menyampaikan pesan itu kepada 906 perwira TNI-Polri yang dilantik pagi ini.

Awalnya, Jokowi mengingatkan ilmu pengetahuan dan tekologi berkembang saat ini sangat berkembang pesat. Disrupsi, kata dia, terus berlangsung. Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 menyebabkan digitalisasi otomasi, kecerdasan buatan, hingga perang dagang dan ketegan geopolitik yang tak terhindarkan.

"Di bidang pertahanan misalnya kita berada di generasi yang ke-5, tidak semata-mata perang fisik tapi juga aksi militer non-kinetik, serta perang siber yang bisa melumpuhkan fungsi keamanan pertahanan dan pelayanan publik," kata Jokowi.

Bekas Wali Kota Solo itu juga menyoroti perubahan iklim dan transisi energi yang tengah terjadi saat ini. Begitu juga bidang penegakan hukum.

"Ketertiban keamanan, kejagatan transnasional, judi online, perdagangan orang, narkotika dan obat-obatan terlarang, serta peretasan siber yang saat ini juga makin canggih," katanya.

Melihat kompleksitas perkembangan zaman, Jokowi meminta perwira TNI-Polri yang baru dilantik menjadi sosok yang bisa beradaptasi dengan capat. Termasuk mempelajari perkembangan mutakhir teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Para perwira yang dilantik oleh Presiden, terdiri atas 417 Capaja Akademi Militer (Akmil), 129 Capaja Akademi TNI AL (AAL). Berikutnya 113 Capaja Akademi TNI AU (AAU), dan 247 Capaja Akademi Kepolisian (Akpol).

Pesan Jokowi ini muncul di tengah kritik publik beberapa pekan ini mengenai rentannya Pusat Data Nasional (PDN). PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan BSSN, diretas sejak 20 Juni 2024, oleh Ransomware LockBit 3.0.

Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data. Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya itu mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah.

Pemerintah saat ini masih terus berupaya memulihkan PDN yang diretas. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, melalui keterangan tertulis, 12 Juli 2024, menyampaikan pemulihan layanan pada PDNS 2 telah bertambah menjadi 86 layanan, yang berasal dari 16 tenant.

Pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memulihkan layanan publik yang terdampak peretasan PDN. Langak ini termasuk pengauditan pusat data nasional itu akan dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Strategi tersebut baru akan dijalankan pada September, dengan target penerapan hasil audit dilakukan paling lama November 2024.

Pilihan Editor:5 Nahdliyin Bertemu Isaac Herzog, Ini Penjelasan tentang Diplomasi Gus Dur dengan Israel