TEMPO.CO, Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melarang kekerasan dan perundungan saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) jenjang SMA/SMK/ SLB Negeri dan swasta se-Jawa Barat pada Senin, 15 Juli 2024.

"Dalam MPLS ini tidak ada kekerasan dan perundungan. Kita bersama-sama berkomitmen menghilangkan tindakan perundungan baik secara fisik maupun ucapan," kata Bey dikutip dari keterangannya, Senin, 15 Juli 2024.

Pembukaan masa MPLS yang akan berlangsung tiga hari dibuka Bey secara simbolis di SMA Negeri 5 Kota Bekasi dan disaksikan secara daring oleh seluruh SMA/SMK/SLB negeri dan swasta di Jawa Barat, Senin. Di sana dibacakan deklarasi Jawa Barat Anti Kekerasan dan Perundungan sebelum kegiatan MPLS. Bey meminta deklarasi tersebut dijalankan semua pihak selama MPLS.

Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tingkat SMA/SMK/SLB tahun ini mengangkat tema "MPLS 2024-2025 Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Berkualitas, Nyaman, dan Inklusif bagi Semua”. Dalam masa MPLS tersebut materi yang diberikan pada siswa baru mencakup wawasan wiyata mandala, belajar efektif, kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan karakter, tata krama siswa, kegiatan kesiswaan, dan profil pelajar Pancasila.

"Saya ingin pada MPLS ini semua siswa baru bergembira dan tidak tegang. Bangun karakter yang kuat kepada siswa baru dan tanamkan sejak awal nilai-nilai kejujuran dan bertanggung jawab," kata Bey.

Peserta MPLS merupakan siswa baru yang telah dinyatakan lulus PPDB 2024. "Untuk siswa dari jalur zonasi saya sarankan ke sekolahnya bisa jalan kaki supaya lebih sehat karena itu adalah salah satu tujuan dari jalur zonasi," kata Bey.

Catatan Dinas Pendidikan Jawa Barat, proses PPDB 2024 untuk jejang SMA/SMK/SLB negeri dan swasta telah menerima 302.713 calon peserta didik (CPD) dari 544.324 pendaftar. Rinciannya, SMA negeri sebanyak 173.995 CPD dari 308.222 pendaftar, SMK sebanyak 116.672 CPD dari 227.639 pendaftar, sementara SLB negeri sebanyak 1.106 CPD dari 1.117 pendaftar.

Bey mengatakan, selama periode PPDB 2024 telah dianulir sebanyak 277 calon peserta didik. Sebagian besar dianulir karena kedapatan memanipulasi data tempat tinggal yakni 233 pendaftar pada PPDB tahap 1, selebihnya yakni 54 pendaftar dianulir di tahap 2.

Bey mengaku kecewa karena jumlah yang dianulir cukup besar. Namun, aturan tetap harus ditegakkan. Ia berharap pada PPDB selanjutnya orang tua tidak memanipulasi data dan mematuhi aturan.

"Kami sebetulnya sedih, mengapa orang tua harus mengambil langkah kecurangan agar anaknya diterima. Kami harap tahun depan tidak ada lagi kecurangan sehingga kami tidak perlu menganulir," kata Bey.

Pilihan Editor: 10 Contoh Alasan Masuk Sekolah untuk MPLS yang Menarik dan Menginspirasi