TEMPO.CO, Solo - Ratusan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 11 Juli 2024.

Mereka menyoroti berbagai program pemerintah di antaranya Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang menuai polemik dan dianggap merugikan masyarakat.

Para mahasiswa itu juga menyampaikan tuntutan berkaitan beberapa rancangan revisi undang-undang atau RUU yang problematis. Di antaranya RUU Penyiaran, RUU Perampasan Aset, dan RUU TNI-Polri.

Dari pantauan Tempo, massa berdatangan dari arah barat Kantor DPRD Solo dan tiba di lokasi sekitar pukul 14.15 WIB. Mereka membawa spanduk di antaranya bertuliskan ‘Indonesia Cemas’, 'Hentikan represif, tindakan keparat’, 'Tolak tabungan pemerasan rakyat’, 'Lindungi masyarakat jangan main petak umpet’, dan beberapa lainnya.

Mahasiswa yang hadir dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta (IIM), Universitas Slamet Riyadi (Unisri), dan beberapa perguruan tinggi lain, melalui perwakilannya menyampaikan orasi secara bergantian.

Koordinator aksi Rozin Afianto dari Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta (IIM) menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah sangat mengecewakan. Birokrasi jug sangat gagal.

“Maka dari itu kami mengambil kritikan yang sangat besar, yakni Indonesia Cemas bukan lagi Indonesia Emas 2045,” kata Rozin saat ditemui awak media di sela-sela aksi hari ini.

Unjuk rasa yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam itu sempat diwarnai adu mulut dengan pihak kepolisian saat massa hendak bergerak di Jalan Adi Sucipto. Ban yang mereka bawa di dalam mobil komando diambil oleh petugas polisi.

Mahasiswa kemudian mencoba membakar MMT, dengan cepat polisi memadamkannya menggunakan alat pemadam api ringan atau apar. Tindakan polisi itu rupanya tak menghalangi para mahasiswa. Mereka kemudian membakar MMT yang lain.

“Api ini sebagai tanda kobaran semangat kita kawan-kawan, meskipun ada yang memadamkannya,” kata Presiden BEM UNS, Agung Lucky Pradita saat berorasi.

Lucky mengatakan aksi tersebut sebagai upaya agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan keluarganya tidak merusak tatanan demokrasi. Apalagi, kata dia, Jokowi merupakan warga Solo.

Para mahasiswa juga berharap para anggota DPRD Solo yang merupakan wakil rakyat itu mau mendengarkan dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat dan DPR RI. “Banyak isu hari ini mencapai keresahan sangat klimaks, apalagi Presiden kita hari ini Joko Widodo berasal dari Solo dan anaknya wakil presiden juga berasal dari Solo," kata Lucky.

Dia menegaskan harapan agar melalui gerakan dari Solo sebagai narasi "memulangkan" Jokowi. "Kami coba pulangkan Jokowi, jangan sampai Jokowi dan dinastinya keluarganya merusak demokrasi Indonesia,” kata Lucky.

Sekitar pukul 16.00 WIB saat unjuk rasa masih berlangsung, para mahasiswa yang semula melakukan aksi mereka di depan gedung, mulai bergerak mencoba memasuki halaman kantor tersebut. Namun polisi dengan sigap membuat barikade agar mereka tidak semakin masuk ke dalam.

Para mahasiswa itu pun akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua DPRD dari Golkar, Taufiqurahman dan anggota DPRD dari PDIP, Paulus Haryoto. Mahasiswa kemudian menyampaikan aspirasi mereka kepada keduanya.

Menanggapi aspirasi para mahasiswa itu, Taufiqurrahman mengatakan pihaknya akan mengirimkan yang menjadi tuntutan para mahasiswa tersebut ke DPR RI. "Kalau kita tetap akan kirimkan ke DPR RI. Ini kan masukan dari masyarakat, harapan kita ya DPR RI ini menindaklanjuti, harus diperhatikan oleh pansus, tidak boleh diabaikan,' katanya.

Pilihan Editor: Pemilihan Rektor Unpad Diwarnai Aksi Protes, BEM Siapkan Pakta Integritas