Di Tengah Peluang Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, PDIP Tegaskan Utamakan Kader Sendiri

Reporter

Antara

Editor

Sapto Yunus

Minggu, 30 Juni 2024 11:39 WIB

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria

Dia mengatakan keputusan DPP PKS mengusung Anies-Sohibul diambil dengan mempertimbangkan usulan dari struktur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, serta mendengarkan berbagai masukan para tokoh, ulama, tokoh lintas agama, para cendekiawan, hingga masyarakat perihal Pilgub Jakarta.

Meski demikian, kata dia, PKS menyadari tidak bisa sendirian mengusung calon karena jumlah kursi yang dimiliki belum memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan sehingga pihaknya terus menjalin komunikasi politik dengan partai-partai lain, seperti Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Meski menjadi partai pemenang Pemilu 2024 di Jakarta, PKS tidak dapat mengusung pasangan calon secara mandiri. Sebab, jumlah perolehan kursi PKS di DPRD Jakarta tidak mencukup syarat minimal 20 persen sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Jumlah total kursi DPRD Jakarta adalah sebanyak 110. Artinya, diperlukan 22 kursi untuk dapat mengusung pasangan calon sementara PKS hanya memperoleh 18 kursi di DPRD Jakarta.

Soal Peluang Dukung Anies, PDIP Tunggu Arahan Mega

Namun, Hasto mengatakan PDIP tak menutup kemungkinan mendukung figur di luar kader partai. Figur yang dimaksud ialah Anies Baswedan. Menurut Hasto, partai banteng menaruh perhatian kepada Anies, sebagaimana dinyatakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Tetapi, kami menunggu arahan ketua umum, Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk arah dukungannya," kata Hasto.

Hasto mengatakan, saat ini, PDIP terus mencermati dinamika politik yang berkembang, termasuk juga mendengarkan aspirasi rakyat di akar rumput yang nanti bakal pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut dia, Megawati juga menekankan agar peluang kerja sama dengan parpol lain di wilayah strategis, salah satunya Jakarta, dipertimbangkan dengan amat matang.

"Jadi tidak sebatas terpaku pada hasil survei. Soal koalisi dan pengusungan akan dipertimbangkan berdasarkan aspirasi rakyat di akar rumput," ujar Hasto.

ANDI ADAM FATURAHMAN | ANTARA

Pilihan editor: PPP Berikan Rekomendasi kepada Eri Cahyadi-Armuji di Pilkada Surabaya, Apa Alasannya?

Berita terkait

Kaesang Unggul dalam Hasil Sigi LSI soal Pilgub Jateng, PDIP Tetap Prioritaskan Kader Internal

9 jam lalu

Kaesang Unggul dalam Hasil Sigi LSI soal Pilgub Jateng, PDIP Tetap Prioritaskan Kader Internal

Chico Hakim, mengatakan PDIP tetap memprioritaskan kader internal di Pilkada Jateng setelah Puan Maharani menyebut pertimbangkan nama Kaesang

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Sebut Heru Budi Sering Temui Mega untuk Bahas Jakarta

10 jam lalu

Hasto PDIP Sebut Heru Budi Sering Temui Mega untuk Bahas Jakarta

Menurut Hasto, Heru kerap menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membahas masalah-masalah yang ada di ibu kota.

Baca Selengkapnya

Puan PDIP soal Nama Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024, Ada Bobby hingga Kaesang

12 jam lalu

Puan PDIP soal Nama Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024, Ada Bobby hingga Kaesang

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebutkan sederet nama bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. Selain Bobby dan Kaesang, siapa lagi?

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Lantik Ahok hingga Adian Napitupulu Jadi Pengurus DPP Partai

14 jam lalu

Alasan PDIP Lantik Ahok hingga Adian Napitupulu Jadi Pengurus DPP Partai

Selain menambah personel baru, PDIP juga mengubah struktur kebidangan di kepengurusan pusat.

Baca Selengkapnya

6 Pernyataan Menarik Megawati Saat Pidato di Sekolah Partai PDIP Soal Jokowi, Ketua KPU, KPK dan Hasto

16 jam lalu

6 Pernyataan Menarik Megawati Saat Pidato di Sekolah Partai PDIP Soal Jokowi, Ketua KPU, KPK dan Hasto

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah pernyataan menarik saat berpidato di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta kemarin.

Baca Selengkapnya

PDIP Sebut Heru Budi Ogah Maju Pilgub Jakarta, Bagaimana Peluang Ahok?

18 jam lalu

PDIP Sebut Heru Budi Ogah Maju Pilgub Jakarta, Bagaimana Peluang Ahok?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang mempertimbangkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pertimbangan ini didasarkan pada kemajuan Jakarta saat masih dipimpin oleh Ahok.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Ungkap Alasan Puan Pertimbangkan Kaesang di Pilgub Jateng

18 jam lalu

Hasto PDIP Ungkap Alasan Puan Pertimbangkan Kaesang di Pilgub Jateng

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya mempertimbangkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP, Puan Maharani.

Baca Selengkapnya

PDIP Pertimbangkan Nadiem Makarim dan Pramono Anung untuk Pilkada Jakarta 2024

21 jam lalu

PDIP Pertimbangkan Nadiem Makarim dan Pramono Anung untuk Pilkada Jakarta 2024

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Puan Maharani memunculkan sejumlah nama pejabat pemerintah yang berpeluang diusung partainya untuk Pilkada Jakarta 2024. Mereka adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca Selengkapnya

Puan Sebut PDIP Bisa Saja Usung Bobby Nasution di Pilgub Sumut

1 hari lalu

Puan Sebut PDIP Bisa Saja Usung Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Puan membuka peluang PDIP akan mengusung Bobby Nasution di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun, partai banteng belum menentukan pilihan hingga saat ini.

Baca Selengkapnya

Puan Ungkap Alasan Masa Kerja Pengurus DPP PDIP Diperpanjang hingga 2025

1 hari lalu

Puan Ungkap Alasan Masa Kerja Pengurus DPP PDIP Diperpanjang hingga 2025

Puan berujar penambahan personel baru dan perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP itu dilakukan berdasarkan hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum.

Baca Selengkapnya