TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar stabilitasi politik tetap terjaga menjelang pergantian pemerintah atau kepemimpinan.

"Harus menjadi perhatian yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintah sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik," kata Jokowi saat memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna soal ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.

Seperti diketahui, Pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Dia akan digantikan oleh Prabowo Subianto, yang memenangkan pemilihan presiden 2024 berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.

Lantas, apa alasan Presiden Jokowi meminta turbulensi politik terus dijaga.

Presiden Jokowi meminta turbulensi politik terus dijaga supaya tidak berdampak pada daya saing RI di tingkat global. Jokowi pun mengungkit daya saing Indonesia pada 2024 yang naik signifikan. Merujuk pada data IMD atau World Competitiveness Ranking, ia mengatakan saat ini Indonesia berada pada posisi 27, yang mengalahkan Malaysia, Jepang, dan Filipina.

Ia juga menyebut ada kecendurangan negara seperti Malaysia dan Jepang kehilangan daya saing diakibatkan pelemahan mata uang dan penurunan produktifitas. Presiden Jokowi mengklaim kenaikan utama daya saing Indonesia karena kepemerintahan, dunia usaha, dan ekonomi.

"Artinya apa? Stabilitas politik itu penting. Artinya, stabilitas mata uang itu penting. Artinya, peningkatan produktivitas itu penting," kata Jokowi.

Disamping itu, Presiden Jokowi menyampaikan agar jajaran kementerian dan lembaga berhati-hati mengenai isu-isu yang berkembang setiap hari. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya menyampaikan isu-isu yang baik agar pasar menjadi yakin dan optimis terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang sebetulnya memang berada dalam posisi baik.

"Di tengah inflasi dunia yang meningkat dan depresiasi nilai tukar menekan ekonomi semua negara, daya saing Indonesia tahun 2024 dapat naik signifikan," ujar Presiden Jokowi, dikutip dari Tribratanews.polri.go.id.

Di sisi lain, Prabowo tidak membentuk secara khusus tim transisi dalam pemerintahannya. Berbeda ketika transisi pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi pada 2014 lalu. Setelah memenangkan pemilihan presiden 2014, Jokowi yang berpasangan Jusuf Kalla membentuk tim transisi.

Adapun Prabowo hanya membentuk tim gugus tugas sinkronisasi, yang diisi internal Partai Gerindra. Gugus tugas itu dipimpin oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menjabat wakil ketua tim gugus tugas. Lalu anggota gugus tugas di antaranya Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono, dan Prasetyo Hadi.

Gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran diproyeksikan untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah mereka dilantik pada 20 Oktober 2024. Gugus tugas ini sudah menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran di Kementerian Keuangan pada Jumat, 31 Mei lalu. Mereka juga sudah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 terkini bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Direktorat Jenderal Pajak pada Senin, 24 Juni lalu.

KHUMAR MAHENDRA | DANIEL A. FAJRI
Pilihan editor: Grace Natalie Jelaskan Maksud Jokowi Soal Turbulensi Politik di Masa Transisi