TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah angkat bicara soal isu pergantian sekretaris jenderal di partainya. Isu tersebut mencuat usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) pada pekan lalu.

Said mengklaim wacana penggantian Hasto belum pernah dibicarakan di internal PDIP. “Memang tidak ada isu pergantian Sekjen PDIP,” kata Said saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Senin, 24 Juni 2024.

Maka dari itu, Said menepis kabar Hasto bakal diganti dari posisi yang telah dia jabat sejak 2015 itu. “Karena tidak mendengar, tidak dibicarakan, berarti tidak ada penggantian Sekjen DPP partai,” ujar Said.

Selain itu, Said menyatakan PDIP tidak ikut campur dalam pemeriksaan KPK terhadap Hasto. Menurut Said, PDIP akan membiarkan KPK menjalankan wewenangnya. “Mengganggu kerja-kerja KPK, intervensi atau kita membuat kegaduhan, itu tidak perlu. PDIP tidak memerlukan itu,” ujar Said.

Said berujar dirinya yakin bahwa Hasto sebagai Sekretaris Jenderal telah melaksanakan tugasnya secara clean and clear atau bersih dan jelas. PDIP, kata Said, akan melakukan pendampingan hukum atau advokasi untuk Hasto dalam pemeriksaan yang dijalaninya.

Sebelumnya, dalam laporan Majalah Tempo edisi 24-30 Juni 2023, PDIP disebut sedang bersiap menggantikan Hasto dari posisi sekretaris jenderal partai. Penggantian itu dipertimbangkan setelah Hasto diperiksa KPK terkait kasus suap Harun Masiku.

Politikus PDIP, Deddy Yevi Sitorus, mengatakan ada dugaan upaya penggantian sekretaris jenderal karena Hasto dianggap menghalangi komunikasi antara Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Komentar-komentar Hasto terhadap Jokowi dan keluarganya diduga juga membuat dia kembali terjerat dalam pemeriksaan kasus Harun Masiku. Deddy menaruh kecurigaan bahwa ada upaya menempatkan perwakilan Istana menjadi pengganti Hasto.

Berdasarkan temuan Tempo, sejumlah politikus PDIP menyebut tiga nama yang digadang-gadang berpeluang untuk menggantikan Hasto, yaitu Politikus PDIP Andi Wijayanto, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, dan Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto.

Sementara itu, Hasto sendiri menilai upaya untuk menggantikan posisinya merupakan langkah untuk memecah belah partai. Dia mengaku pernah ingin mundur dari jabatannya pada 2023 namun ditolak oleh Megawati.

Pilihan editor: Pengadilan Rakyat Diadakan Besok, Gugat Nawadosa Rezim Jokowi