Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru
Reporter
Hendrik Khoirul Muhid
Editor
S. Dian Andryanto
Senin, 10 Juni 2024 16:16 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Harun Masiku hari ini, Senin, 10 Juni 2924. Hasto sebelumnya juga dipanggil Polda Metro Jaya pada Selasa, 4 Juni 2024 lalu soal kasus dugaan tindak pidana penghasutan.
Pengalaman Hasto dipanggil kepolisian dan KPK itu ditanggapi dengan gelak tawa oleh pimpinannya, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP. Respons itu diberikan Megawati saat dikunjungi Hasto di Bali, Rabu, 5 Juni 2024. Kata Megawati, nasib Hasto rupanya serupa dengan pengalamannya di era Orde Baru, kepemimpinan Presiden Soeharto.
“Kemarin habis dari Bali saya jemput Ibu. Ibu turun langsung tertawa ‘Eh, To, kamu rasakan seperti saya waktu zaman Orde Baru dipanggil polisi’,” ujar Hasto usai mengisi diskusi Hari Lahir Bung Karno di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Kamis, 6 Juni 2024.
Cerita Megawati dipanggil kepolisian
Megawati tercatat beberapa kali menyampaikan pengalaman dirinya pernah dipanggil kepolisian di era Orde Baru. Salah satunya saat berbicara di depan para pendukungnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu, 3 Februari 2024 lalu. Kala itu dia membahas soal adanya intimidasi oknum aparat kepolisian terhadap PDIP di musim Pemilu 2024.
“Ibu udah dibawa polisi tiga kali lho waktu zaman Pak Harto. Wah galak-galak juga, tapi ibu sih kalem-kalem aja,” kata Megawati kala itu di hadapan simpatisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Pada Rabu, 22 November 2023, dalam konsolidasi pemenangan pemilu DPD PDIP Bali, Megawati juga menyampaikan pengalamannya itu di hadapan para kader. Megawati mengaku sudah mendapat berbagai laporan mengenai kejadian seperti penurunan baliho paslon Ganjar-Mahfud di Bali hingga kejanggalan hukum yang mereka lihat. Pihaknya berpetuah agar kader PDIP agar tak gentar.
“Ga usah keder (kebingungan), tidak usah takut kalau digituin. Ini bukan zaman Orba dulu. Ini Orde Reformasi. Tapi kita respons baik-baik caranya, dengan santun dan taat pada hukum,” kata dia, dikutip dari Antara.
Pemanggilan Megawati oleh kepolisian di era Orde Baru itu terjadi kala awal dirinya terjun ke dunia politik pada 1987. Saat itu dirinya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), kini PDIP, banyak pihak yang tidak senang. Megawati menuturkan para lawan politik ketakutan karena putri Presiden Pertama RI Sukarno ujuk-ujuk ikut perpolitikan.
“Orang mulai ketakutan. Ketika saya tiba-tiba menjadi anggota PDI,” cerita Megawati dalam pengukuhan pengurus DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) periode 2021-2026 secara virtual, Sabtu, 26 Maret 2021 lalu.
Usai bergabung dengan PDI itulah Megawati kemudian dipanggil polisi sebanyak tiga kali. Di Antara pemanggilan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Di Gedung Bundar Kejaksaan Agung itu, Megawati mengaku diinterogasi dari pagi sampai malam. Namun, tidak ada kesimpulan pasti yang membuat dirinya bertanya-tanya alasan pemanggilan tersebut.
“Pada waktu itu saya dipanggil ke polisi saja 3 kali. Ke kejaksaan, gedung bundar, dan dipanggil dari pagi sampai malam. Saya sampai tanya, sebenarnya kalian ini mau mencari dari saya apa, tho?” cerita Megawati.
Tak hanya itu, ketika akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Pemilu Legislatif atau Pileg 1987, Megawati menyebut dirinya juga pernah menjalani penelitian khusus (litsus) di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam). Ketika itu, para tentara yang bertugas rupanya menginterogasi dirinya perihal rencana Megawati soal menjadi anggota DPR tersebut.
“Ketika mau menjadi anggota DPR, saya dilitsus di Rindam sana. Ditanyakan (oleh tentara),” ujar Megawati.
Aparat kepolisian Orde Baru bahkan menjuluki putri proklamator itu sebagai “Ratu Preman”. Julukan itu menjadi kode perlawanan Megawati dan kader PDI saat menghadapi tekanan dari aparat pemerintahan Presiden Soeharto yang ingin menenggelamkan partainya. Cerita itu disampaikan Megawati dalam perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT PDIP ke-50 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta pada Selasa, 10 Januari 2023 lalu.
“Zaman dulu, ibumu ini dikasih nama ‘ratu preman.’ Nggak tahu polisi waktu itu bantuin atau tidak,” tutur Megawati.
Kilas balik Megawati dipanggil KPK
Berdasarkan Tempo, KPK pernah memanggil Megawati dalam kasus suap cek pelawat (traveler cheque) pada Februari 2011. Permintaan itu semula datang dari Max Moein, politikus PDIP yang menjadi tersangka kasus ini.
Saat itu, KPK sudah menahan 24 tersangka penerima cek pelawat yang merupakan anggota DPR periode 1999 -2004. Dari jumlah itu, 13 di antaranya adalah politikus PDIP.
Menurut Max, cek pelawat Rp 500 juta yang dia terima dari bendahara Fraksi PDIP pada 2004 disebut-sebut sebagai uang partai. “Kami hanya pelaksana partai. Tanpa kejelasan status uang, ini ada simpang siur,” ujar Max saat itu.
Pemanggailan itu juga dibenarkan oleh KPK. “(Pemanggilan) itu berdasarkan permintaan kuasa hukum tersangka. Kami penuhi karena kami wajib perhatikan,” ujar Wakil Ketua KPK saat itu Haryono Umar, 18 Februari 2011.
Tapi, Megawati tak memenuhi panggilan KPK tersebut. Megawati hanya menunjuk Tim Hukum PDIP ke KPK mempertanyakan urgensi pemanggilan tersebut.
Ketua KPK Abraham Samad, Agustus 2014, juga pernah menyebut nama Megawati dalam kasus lain, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Abraham menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak merasa takut apabila harus memeriksa Ketua Umum PDIP tersebut.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ANDI RUSLI | MUHAMMAD TAUFIK | IMA DINI SHAFIRA | SUNDARI
Pilihan Editor: Sekjen PDIP Dipanggil KPK, Apa Sangkutpaut Hasto Kristiyanto dengan Kasus Harun Masiku?