TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan di bawah 1 persen pada 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Nunung Nuryartono, mengatakan, pihaknya bakal memastikan kementerian yang mengurusi masalah kemiskinan bekerja secara maksimal.

“Jadi beberapa minggu terakhir ini kami memastikan kementerian/lembaga untuk sisa waktu kurang dari tujuh bulan ke depan benar-benar bekerja. Jadi sisa 7 bulan ini betul-betul kami pastikan agar semua rencana berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan,” katanya dalam acara "Deputy Meet the Press" di kantor Kemenko PMK Jakarta, Senin 3 Juni 2024.

Dalam hal ini, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diminta memaksimalkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).

Kemenko PMK juga selalu melibatkan lembaga keuangan negara untuk pengawasan anggaran, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sekarang (kemiskinan ekstrem) Indonesia tinggal 1,12 persen ya per Maret 2023. Nanti bulan Juli akan keluar hasil terbarunya, mudah-mudahan bisa di bawah satu persen, kami optimistis,” kata Nunung.

Pemerintah sebetulnya menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024. Namun, ada beberapa provinsi yang angka kemiskinannya masih tinggi seperti Provinsi Papua.

"Kemudian untuk yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat, itu juga kami pastikan melakukan program dan monitoring. Karena otomatis kalau jumlah penduduknya banyak, meskipun persentasenya kecil, kan jadi cukup banyak," kata Nunung.

Pilihan editor: Muhammadiyah Akan Godok Tawaran Konsensi Tambang, Bahas Segi Positif dan Negatifnya