TEMPO.CO, Semarang - Sejumlah rektor perguruan tinggi negeri di Kota Semarang serempak mengumumkan tak menaikkan uang kuliah tunggal atau UKT. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim telah membatalkan kenaikan UKT pada Senin, 27 Mei 2024.

"Unversitas Negeri Semarang mengumumkan bahwa pada tahun 2024 tidak memberlakukan kenaikan UKT dan iuran pengembangan institusi atau IPI," kata Rektor Unnes, Martono, pada Selasa, 28 Mei 2024.

Namun, Unnes belum memberikan penjelasan mekanisme keputusan tersebut. "Aturan teknis sebagai konsekuensi dari hal tersebut akan segera diumumkan melalui media resmi Unnes," ujar dia.

Hubungan Masyarakat Unnes, Rahmat, menyebutkan tak ada calon mahasiswa yang mengundurkan diri karena keberatan nominal UKT atau IPI. "Sejauh ini kami belum menerima surat pengunduran diri dari calon mahasiswa," sebutnya.

Menurut dia, pembayaran UKT semester 1 bagi mahasiswa yang diterima melalui seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP sudah difasilitasi secara bertahap. Kemudian, pada semester 2 mahasiswa juga dapat melakukan peninjauan ulang UKT. Sementara IPI hanya untuk mahasiswa baru yang diterima seleksi mandiri. "Adapun proses seleksi mandiri belum dimulai," kata Rahmat.

Sebelumnya, pada awal Mei lalu, ratusan mahasiswa menggeruduk Rektorat Universitas Negeri Semarang (Unnes). Mereka memprotes naiknya biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) 2024 yang mencapai ratusan juta rupiah. Nominal IPI pada 2023 maksimal adalah Rp 25 juta. Namun, tahun ini mencapai Rp 200 juta untuk Program Studi Farmasi dan Kedokteran.

Rektor Undip Suharnomo juga mengumumkan tak ada kenaikan UKT di kampusnya. "Undip tahun 2024 ini tidak menaikkan UKT. Tetap sama dengan tahun 2023," kata dia melalui keterangan tertulis.

Undip juga berkomitmen tak menaikkan IPI tahun ini. "Semoga menjadi kontribusi kecil Undip untuk mimpi besar akan keterjangkauan pendidikan yang berkualitas," sebutnya.

Pilihan Editor: Revisi UU TNI, Masa Dinas Panglima hingga Kepala Staf Bisa Diperpanjang 2x Lewat Persetujuan Presiden