TEMPO.CO, Jakarta - Polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia masih memicu protes dari mahasiswa dan orang tua. Beberapa kenaikan UKT bahkan mencapai tiga kali lipat. Meskipun tidak semua PTN menaikkan UKT tertingginya, penggolongan UKT terbaru menunjukkan selisih yang signifikan, sehingga terkesan melonjak.

Namun, masih ada beberapa PTN yang memilih untuk tidak menaikkan UKT. Alasan utama PTN yang tidak menaikkan UKT adalah kondisi ekonomi masyarakat yang baru pulih dari pandemi Covid-19 dan pertimbangan ekonomi masing-masing mahasiswa. Berikut beberapa kampus yang tidak menaikkan UKT mahasiswanya tahun ini:

1. Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat

Unand memastikan tidak ada kenaikan UKT untuk tahun ajaran baru 2024-2025. Rektor Universitas Andalas (Unand), Efa Yonnedi, menyatakan, "Unand telah memutuskan tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal." Pernyataan ini disampaikan usai pengukuhan enam guru besar Fakultas Teknik di Padang.

Rektor Unand menegaskan, "Tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal." Unand menyediakan skema pembayaran UKT level 1 Rp 500 ribu dan level 2 Rp 1 juta, dengan tertinggi Rp 2,7 juta hingga Rp 3 juta.

Keputusan ini diambil terkait polemik kenaikan UKT di 10 PTN lainnya di Indonesia. Efa Yonnedi, mantan konsultan Bank Dunia, menegaskan bahwa UKT di Unand tetap mengikuti ketentuan sebelumnya. Mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025 yang masuk lewat jalur prestasi maupun seleksi berbasis tes tidak akan dikenai tambahan atau kenaikan UKT. Unand, yang memiliki 56 program studi, telah menyiapkan skema pembayaran UKT level satu dan dua.

2. Universitas Airlangga (Unair)

Unair tidak menaikkan UKT tahun ini. Direktur Keuangan Unair, Ardianto, menegaskan bahwa UKT 2024 tetap sama. Unair mendapatkan pemasukan 50 persen dari UKT mahasiswa dan 50 persen dari dana hibah kementerian, kerja sama, APBN untuk gaji, dan usaha milik Unair. Ardianto menyatakan, "Unair berprinsip agar tidak ada mahasiswa yang terhambat studi karena masalah ekonomi."

3. Universitas Negeri Surabaya (Unesa)

Unesa juga tidak menaikkan UKT tahun ini. Rektor Unesa, Nurhasan, menyebut menaikkan UKT tidak tepat karena ekonomi baru pulih dari pandemi. "Komitmen kami adalah memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa kenaikan UKT," jelasnya. Unesa mengoptimalkan pengelolaan aset sebagai sumber pendapatan dan memberikan UKT terendah serta jalur prestasi bagi mahasiswa kurang mampu. UKT di Unesa terbagi menjadi 10 golongan, dari Rp 500 ribu hingga Rp 9 juta, tergantung prodi.

4. Universitas Hasanuddin (Unhas)

Rektor Unhas, Jamaluddin, memastikan tidak ada kenaikan UKT, hanya penambahan kelompok UKT dari delapan menjadi sembilan. "Perubahan ini karena kelompok I yang sebelumnya gratis dihapus sesuai aturan Kementerian Diktiristek," ujarnya. Besaran UKT ditetapkan sesuai kondisi ekonomi mahasiswa untuk memastikan mereka tidak putus kuliah karena biaya.

5. Universitas Terbuka (UT)

Universitas Terbuka atau UT, yang kini berstatus PTNBH, juga tidak menaikkan UKT. Rektor UT, Ojat Darojat, menyatakan, "Kami tidak menerapkan biaya UKT yang mahal. Dengan 90 persen pendanaan dari mahasiswa, Ojat memastikan UKT tetap terjangkau, maksimal sekitar Rp 3 juta untuk sarjana atau diploma, atau Rp 35 ribu per SKS.

6. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Unpad tidak menaikkan UKT tahun ini. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad, Arief S Kartasasmita, menyampaikan, "Tidak ada kenaikan UKT tahun 2024." Unpad menetapkan UKT berdasarkan prinsip keadilan dan kemampuan orang tua, serta melakukan efisiensi agar kualitas pendidikan tetap terjaga tanpa menaikkan biaya.

7. Universitas Syiah Kuala (USK)

USK juga mempertahankan UKT seperti tahun sebelumnya. Rektor USK, Marwan, mengatakan, "UKT tetap sama mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa, khususnya dari Aceh." USK menurunkan UKT untuk mahasiswa baru sebesar 5-31% dan sekitar 45% mahasiswa USK menerima beasiswa atau UKT terendah.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA I NINIS CHAIRUNNISA

Pilihan Editor: Mahasiswa UGM, Unsoed, Unri, USUm dan UIN Jakarta Kritisi Soal Kenaikan UKT