Jokowi Sebut Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi: Sedikit-sedikit Diviralkan

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Amirullah

Rabu, 22 Mei 2024 10:39 WIB

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat Welcoming Dinner World Water Forum ke-10 2024 di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Bali, Minggu, 19 Mei 2024. ANTARA /Media Center World Water Forum 2024/Fikri Yusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan tuntutan masyarakat kepada pemerintah saat ini sangat tinggi. Oleh karena itu, kepala negara mengatakan pembangunan harus dirasakan nyata oleh masyarakat.

Jokowi menyampaikan ini saat meresmikan pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah yang diselenggarakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024. Jokowi mengatakan BPKP harus fokus pada manfaat pembangunan bukan penyimpangan.

"Ke depan kita tahu tantangan akan makin berat, program dan belanja pemerintah akan semakin besar. Pasti ini membesar. Dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ada apa dikit viralkan, ada apa dikit viralkan. Ke depan makin banyak tuntutan masyarakat itu," kata Jokowi.

Dia mengatakan tugas BPKP itu seperti rambu untuk mengingatkan jika ada penyimpangan dalam pembangunan. Jokowi mendorong BPKP harus berinovasi dalam penggunaan teknologi.

Ketua BPKP Muhammas Yusuf Ateh, dalam sambutannya mengatakan, lembaganya akan mengawal penuntasan pembangunan jangka menengah untuk kesinambungan pembangungan.

Advertising
Advertising

Yusuf mengatakan rakornas pengawasan internal ini untuk melaksanakan untuk mengordinasikan pengawasan agar efektif mengawasi pembangunan 2024 tersisa.

BPKP mencatat sepanjang tahun 2020 s.d Triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68T, penghematan belanja negara senilai Rp192,93T, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75T. "Kami tidak hanya memantau aktifitas keuangan, tapi efektifitas pembangunan," kata Yusuf.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mendampingi Jokowi dalam pembukaan rakornas BPKP. Turut hadir di Istana Negara, jajaran BPKP, Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Pilihan editor: Ketua KPU: Ikhtiar PPP Capai Ambang Batas Parlemen Lewat MK Tidak Tercapai

Berita terkait

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

13 menit lalu

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

57 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

10 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

10 jam lalu

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.

Baca Selengkapnya

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

12 jam lalu

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

18 jam lalu

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

19 jam lalu

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.

Baca Selengkapnya

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

21 jam lalu

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

22 jam lalu

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

Akademisi menilai tidak akan ada reshuffle kabinet setelah mundurnya Tri Rismaharini dan Pramono Anung karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

22 jam lalu

Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Sementara Ganjar berpendapat begini.

Baca Selengkapnya