TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Juri Ardiantoro dan Grace Natalie sebagai Staf Khusus (Stafsus) Presiden. Kabar itu dikonfirmasi Stafsus Presiden Ari Dwipayana pada Rabu, 15 Mei 2024.

“Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI,” kata Ari kepada Tempo. Lalu, seperti apa profil Juri Ardiantoro?

Juri dikenal sebagai mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2016-2017. Dia terpilih setelah rapat pleno anggota KPU untuk menggantikan Husni Kamil Manik yang tutup usia pada Kamis, 7 Juli 2016.

Sebelum menjabat di KPU tingkat pusat, pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah, 6 April 1973 itu lebih dahulu menduduki kursi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta sejak 2003. Selanjutnya, dia dipercaya menjadi Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta selama periode 2008-2013.

Sebelum terjun ke pemerintahan, Juri mengawali kariernya sebagai staf pengajar Sosiologi di SMA Labschool Jakarta pada 1999 hingga 2000. Kemudian, dia beberapa kali pindah tempat mengajar di perguruan tinggi Indonesia, yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bung Karno (2001-2003) dan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sejak 2005.

Pada 2002, lulusan Sarjana Pendidikan Sejarah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Jakarta (sekarang UNJ) itu mulai mendedikasikan dirinya sebagai Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI) dan Lab Sosio Departemen FISIP UI. Dia diketahui memiliki ketertarikan pada penelitian di bidang sosial dan politik.

Pada Kamis, 16 September 2021, Juri secara resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) masa khidmat 2021-2025 oleh Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj. Dia menggantikan Mochammad Maksoem Machfoedz yang telah menjabat pada 2015 hingga 2021.

Namun, Juri sempat mengajukan permohonan nonaktif sebagai Rektor Unusia pada Senin, 6 November 2023 hingga pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) pada Rabu, 14 Februari 2024. Pengajuan itu disebut karena alasan penting yang tidak diketahui secara pasti.

“Pengajuan tersebut juga didasari karena Juri tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan dengan alasan penting lainnya, dan akan segera bertugas kembali dengan waktu yang telah ditetapkan,” rilis Unusia melalui laman resminya pada Senin, 20 November 2023.

Selain menjabat Rektor Unusia, Juri dilantik menjadi Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Informasi dan Komunikasi Politik pada Senin, 22 Juni 2020. Akan tetapi, dia memilih mundur dari jabatannya dengan dalih untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) lantaran bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

“Alasan pengunduran diri saya untuk menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024,” ucap Juri Ardiantoro melalui pernyataan tertulis yang terbit di Jakarta, Senin, 6 November 2023, seperti dikutip dari Antara.

Sebelum bergabung dengan TKN Prabowo-Gibran, Juri diketahui juga sempat menjadi bagian dari TKN Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Saat itu, dia ditunjuk menjadi Wakil Direktur TKN yang kerap membantu memberi masukan dalam persiapan Jokowi-Ma’ruf dalam pencalonan, termasuk persiapan debat capres-cawapres.

Usai Jokowi-Ma’ruf meraih kemenangan, Juri ditunjuk menjadi Ketua sekaligus anggota Tim Seleksi KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penunjukkan itu pun menuai beragam reaksi karena disebut berpotensi menghasilkan konflik kepentingan.

“Hal ini tidak bisa dipisahkan begitu saja. Independensi timsel sangat penting karena kalau ingin terpilih penyelenggara pemilu yang independen, maka timselnya juga harus independen,” ucap Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati saat dihubungi Tempo, Selasa, 12 Oktober 2021.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: