TEMPO.CO, Jakarta - Kerusuhan Mei 1998 menjadi bagian suram dalam sejarah Indonesia, di mana terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara besar-besaran. Akhir dari pemerintahan Soeharto dan tumbuhnya semangat reformasi, dimulai ketika puluhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto yang menyerahkan agenda reformasi nasional

Puncak ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat tercermin dalam aksi mahasiswa di depan Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Kerusuhan ini menjadi bagian suram dalam sejarah, dengan korban jiwa empat mahasiswa Trisakti akibat bentrokan dengan aparat. Di antara korban Tragedi Trisakti tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hertanto, dan Hendirawan Lesmana.

Kerusuhan dimulai pada 13 Mei 1998, kemarahan rakyat terhadap rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, ditambah dengan krisis moneter 1997/1998 yang melumpuhkan ekonomi, meledak dalam bentuk aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Di Jakarta, situasi semakin memanas pada 14 Mei 1998. Kerusuhan mulai menargetkan etnis Tionghoa, disertai penjarahan, pembakaran toko dan rumah, serta pelecehan seksual. Kebencian dan sentimen anti-Tionghoa yang telah lama terpendam, diperparah oleh tuduhan palsu bahwa etnis Tionghoa adalah penyebab krisis moneter.

Puncak kerusuhan terjadi pada 15 Mei 1998. Setidaknya 273 orang tewas terpanggang api di dua pusat perbelanjaan yang dijarah dan dibakar massa, yaitu Sentra Plaza Klender di Jakarta Timur yang dikenal sebagai Tragedi Mall Klender, serta Ciledug Plaza di Tangerang.

Lengsernya Soeharto

Pada 18 Mei 1998, Harmoko, Ketua DPR/MPR periode 1997-1999, menyampaikan pidato yang meminta Presiden Soeharto untuk mundur secara arif dan bijaksana. Namun, pada pukul 23.00, Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwa pernyataan Harmoko merupakan pandangan pribadi, karena tidak melalui mekanisme rapat DPR.

Pada 19 Mei 1998, Soeharto memanggil sembilan tokoh Islam yang menjelaskan situasi mengenai tuntutan masyarakat dan mahasiswa agar Soeharto mundur. Soeharto menyatakan bahwa ia tidak ingin dipilih kembali sebagai Presiden, tetapi pernyataan tersebut tidak meredakan aksi massa. Gedung MPR semakin dipadati oleh mahasiswa yang berunjuk rasa.

Pada 20 Mei 1998, Ribuan mahasiswa kemudian semakin memadati gedung MPR/DPR untuk mendesak Soeharto mundur. Akhirnya, pada Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan di Istana Merdeka pukul 09.05, dan digantikan oleh BJ. Habibie. Momen runtuhnya era Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia dan disiarkan di berbagai media. Reformasi ini juga dipicu oleh Tragedi Trisakti yang menjadi salah satu pendorong utama perubahan yang diinginkan rakyat Indonesia.

Lahirnya Reformasi

Dilansir dari kesbangpo.kulonprogokab.go.id, melihat dampak dari demonstrasi dan Tragedi Trisakti, sidang paripurna diusulkan untuk digelar. Ketua DPR/MPR Harmoko menyatakan bahwa Wakil Ketua dan Ketua Dewan setuju mengadakan sidang paripurna pada 19 Mei 1998, menandakan reformasi semakin dekat.

Setelah reformasi, terjadi amandemen UUD yang menjamin kebebasan berpendapat, perlindungan HAM, dan kepastian hukum di Indonesia. Reformasi juga membuat Indonesia lebih demokratis dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, pemilihan langsung Kepala Daerah, dan munculnya banyak partai politik.

Pemerintah mulai menerapkan desentralisasi kekuasaan setelah sebelumnya sangat sentralistik di tangan Presiden selama Orde Baru. Otonomi Daerah memungkinkan daerah mengatur urusannya sendiri dan memajukan daerahnya.

SUKMA KANTHI NURANI | TIARA JUWITA | MUHAMMAD RAFI AZHARI | NI MADE SUKMASARI

Pilihan Editor: 26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat