Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rekam Jejak Pernyataan Kontroversial Wamen Perumahan Fahri Hamzah: Soal Kritik KPK, Demo Mahasiswa, dan Oposisi Kritis

image-gnews
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Iklan

TEMPO.CO, JakartaFahri Hamzah, seorang politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, dikenal sebagai figur vokal, dan kerap menyuarakan pendapat-pendapat yang kontroversial setidaknya sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi. Sebagai salah satu pendiri Partai Gelora Indonesia, Fahri sering membuat pernyataan yang mengundang perhatian, perdebatan, dan terkadang kritik dari berbagai kalangan. Berikut adalah beberapa pernyataan kontroversial sosok yang kini menjadi Wakil Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih, yang pernah menjadi sorotan publik:

1. Kritik Terhadap KPK

Fahri Hamzah secara terbuka sering mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu pernyataannya yang paling kontroversial adalah ketika ia menyarankan agar KPK dibubarkan. Ia berpendapat bahwa KPK telah menyalahgunakan kekuasaan, menjadi lembaga yang terlalu dominan, dan tidak tunduk pada mekanisme kontrol demokrasi.

Menurutnya, KPK harus dibubarkan dan fungsinya dikembalikan ke Kepolisian dan Kejaksaan, yang merupakan lembaga penegak hukum resmi negara. Pernyataan ini menimbulkan polemik besar karena KPK dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Sikap Terhadap Demonstrasi Mahasiswa

Pada 2019, Fahri Hamzah memberikan pernyataan yang juga menuai kritik ketika ia menyebut bahwa demo mahasiswa yang menentang RUU KUHP dan beberapa undang-undang lainnya bersifat berlebihan dan tak substansial.

Fahri berpendapat bahwa aksi-aksi tersebut lebih banyak diwarnai oleh emosi daripada substansi, dan ia menyarankan agar mahasiswa berdialog dengan parlemen secara langsung, ketimbang melakukan aksi protes di jalan. Kritik ini menimbulkan perdebatan, terutama dari kalangan mahasiswa yang merasa bahwa aksi mereka merupakan wujud partisipasi demokrasi.

3. Pernyataan Mengenai Tenaga Kerja Asing

Di tengah kontroversi tentang membanjirnya tenaga kerja asing, khususnya dari China, Fahri Hamzah menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu khawatir dengan keberadaan tenaga kerja asing, karena menurutnya Indonesia membutuhkan investasi asing dan tenaga kerja asing untuk menggerakkan ekonomi.

Pernyataan ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak yang khawatir bahwa pekerja asing, terutama dari China, dapat menggeser kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

4. Komentar Tentang Isu LGBT

Fahri Hamzah juga pernah melontarkan pernyataan yang keras terkait isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Ia secara tegas menyatakan bahwa ia menolak adanya legalisasi atau dukungan terhadap LGBT di Indonesia.

Menurutnya, budaya Indonesia dan agama mayoritas di Indonesia menolak perilaku LGBT, dan ia menganggap bahwa isu ini tidak seharusnya diangkat sebagai sesuatu yang harus diakomodasi oleh negara. Sikap keras Fahri terhadap LGBT menuai kritik dari aktivis hak asasi manusia yang menyuarakan perlindungan dan hak-hak dasar bagi kelompok minoritas seksual.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Pernah Beri Dukungan Penuh Adanya Oposisi Kritis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana, Ratas soal Subsidi Pemerintah

30 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana, Ratas soal Subsidi Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Untuk rapat kebijakan soal subsidi.


Prabowo Subianto Bayar Retret Kabinet Merah Putih dengan Uang Pribadi, Ini Artinya

1 jam lalu

Presiden Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melakukan inspeksi pasukan dalam Parade Senja di tengah guyuran hujan, di Lapangan Pancasila, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat, 25 Oktober 2024. Peserta upacara Parade Senja diguyur hujan deras mulai dari para taruna peserta defile, anggota Kabinet Merah Putih sampai Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Prabowo Subianto Bayar Retret Kabinet Merah Putih dengan Uang Pribadi, Ini Artinya

Prabowo menekankan bahwa retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang merupakan 'The Military Way' yang biasa dilakukan di pemerintahan.


Telah Periksa 30 Saksi, Polisi Segera Tentukan Status Kasus Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

3 jam lalu

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak saat ditemui di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Rabu, 30 Oktober 2024. TEMPO/Dani Aswara
Telah Periksa 30 Saksi, Polisi Segera Tentukan Status Kasus Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Polda Metro Jaya akan menggelar ekspose pada pekan ini dalam kasus Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.


Bisik-bisik Prabowo kepada Fahri Hamzah Wakil Menteri Perumahan Soal Program 3 Juta Rumah

3 jam lalu

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, sesaat sebelum serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Senin malam, 21 Oktober 2023. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Bisik-bisik Prabowo kepada Fahri Hamzah Wakil Menteri Perumahan Soal Program 3 Juta Rumah

Akhirnya Fahri Hamzah masuk Kabinet Merah Putih sebagai Wakil Menteri Perumahan. Saat pelantikan, Prabowo bisikkan ini.


Usut Kasus TPPU SYL, KPK Periksa Auditor Utama BPK

3 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, bersiap memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa Mahardika mengungkapkan hasil analisis gratifikasi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sudah dipaparkan dalam rapat pimpinan komisi antirasuah. TEMPO/Imam Sukamto
Usut Kasus TPPU SYL, KPK Periksa Auditor Utama BPK

KPK memeriksa seorang auditor utama BPK sebagai saksi di kasus dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Apa yang didalami?


Keyakinan Maruarar Sirait Realisasikan 3 Juta Rumah Program Prabowo, Profil Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih

4 jam lalu

Politikus Maruarar Sirait saat memberi keterangan usai mendampingi kunjungan capres Prabowo Subianto ke Kantor PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, Jumat (19/1/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Keyakinan Maruarar Sirait Realisasikan 3 Juta Rumah Program Prabowo, Profil Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih

Sosok Maruarar Sirait, tokoh dengan jejak politik panjang. Kini ia menjabat Menteri Perumahan di Kabinet Merah Putih, siap bangun 3 juta rumah.


Zarof Ricar Punya Uang Tunai Miliaran, KPK Dorong DPR Sahkan RUU Pembatasan Uang Kartal

6 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
Zarof Ricar Punya Uang Tunai Miliaran, KPK Dorong DPR Sahkan RUU Pembatasan Uang Kartal

KPK menanggapi Zarof Ricar, tersangka kasus dugaan pengurusan perkara Ronald Tannur, yang memiliki uang tunai Rp 920 miliar atau hampir Rp 1 triliun.


Sahbirin Noor Belum Dipanggil, KPK Bantah Pilih Kasih

6 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
Sahbirin Noor Belum Dipanggil, KPK Bantah Pilih Kasih

KPK membantah tudingan pilih kasih karena belum memanggil Sahbirin Noor, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap lelang proyek.


Apa Imbas dari Perubahan Nomenklatur di Kabinet Merah Putih?

7 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama dengan menteri Kabinet Merah Putih (KMP) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Menteri KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Apa Imbas dari Perubahan Nomenklatur di Kabinet Merah Putih?

Perubahan nomenklatur di Kabinet Merah Putih memberikan dampak yang luas bagi sektor birokrasi.


Anggota DPR Nilai Dorongan Prabowo Gunakan Mobil Maung Bentuk Kecintaan Produk Lokal

18 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto berdiri di sunroof Pindad Maung Garuda saat tiba di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Anggota DPR Nilai Dorongan Prabowo Gunakan Mobil Maung Bentuk Kecintaan Produk Lokal

Prabowo menyatakan keinginannya untuk menjadikan Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas Kabinet Merah Putih.