TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem resmi menyatakan mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dilansir dari Tempo, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap alasan partainya mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jawaban yang jujur? Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya, satu hal, saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki," ujar Paloh usai bertemu dengan Prabowo di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024.

Menurut Paloh, keputusan bergabung dengan pemerintahan baru adalah keputusan yang terbaik. Paloh menegaskan itu adalah pilihan NasDem.

“Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta. Tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintahan saya pikir itu lebih baik. Inilah pilihan saya, pilihan NasDem,” tuturnya.

Paloh juga menyebut keputusannya itu didasari pada usianya yang sudah memasuki hari-hari senja, di mana dirinya dan Prabowo punya keinginan yang sama, yakni ingin bangsa Indonesia bisa terus maju.

“Setelah kami memasuki usia sama, hari-hari senja kami, satu hal tolong beri kesempatan, kepercayaan kami berdua, kami ingin bangsa ini maju,” kata dia.

Dia kemudian mengatakan bahwa menjadi oposisi bisa dilakukan setiap saat. Tapi bekerja membantu pemerintahan, dibutuhkan semangat, keikhlasan hati yang mengedepankan objektivitas seraya menjaga nalar dan daya kritis.

Sementara itu, Prabowo mengaku pertemuan lebih dari satu jam dengan jajatan elite NasDem berlangsung efektif dan produktif.

“Kami sepakat bahwa kami akan kerja sama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

<!--more-->

PKB sepakat kerja sama dengan Gerindra

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga mengungkapkan pertemuannya dengan Prabowo pada Rabu, 24 April 2024, untuk membahas peluang kerja sama antara Gerindra dan PKB setelah gelaran Pilpres 2024 usai.

"PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi," kata Muhaimin dalam konferensi pers di kantor DPP PKB, Rabu, 24 April 2024.

Apalagi, kata dia, Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

Muhaimin mengklaim kerja sama antarpartai politik adalah harapan rakyat setelah kontestasi Pilpres selesai. Maka dari itu, Muhaimin berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerja sama dalam berbagai bidang, baik di legislatif maupun maupun bidang-bidang lain.

Muhaimin berujar dirinya juga menyampaikan delapan agenda perubahan PKB kepada Prabowo sebagai sosok yang akan menjadi presiden kedelapan.

"Di mana delapan agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu," ucap Wakil Ketua DPR itu.

Diketahui, Muhaimin merupakan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adapun Prabowo-Gibran diusung partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut mengamini pernyataan Muhaimin soal peluang kerja sama PKB dan Gerindra.

"Saya menerima tadi penyampaian pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto, untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya," ujar mantan Danjen Kopassus itu.

Prabowo menyatakan persaingan yang terjadi saat Pilpres sudah dianggap usai. Dia pun memuji sikap Muhaimin yang tetap bisa tersenyum meski kontestasi tersebut berjalan dengan ketat dan panas.

Senada Muhaimin, Prabowo juga mengklaim bahwa persaingan yang diikuti dengan kerja sama adalah harapan dari masyarakat Indonesia.

"Pemimpin-pemimpinnya harus adu gagasan, harus bersaing demokrasi. Tapi di ujungnya, setelah pertarungan selesai, dan saya anggap sudah selesai dan memang sudah selesai, sekarang kita harus melihat ke depan," kata dia.

<!--more-->

Bagaimana dengan PDIP?

Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, pada Kamis, 25 April 2024, menyebut akan melihat perkembangan lebih lanjut perihal potensi bergabungnya partai lain usai pernyataan kerja sama dari NasDem dan PKB.

Hal ini disampaikan merespons pertanyaan soal partai apa saja yang akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

“Kita lihat perkembangan ya,” ujar Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024.

Namun, Prabowo enggan merespons ketika ditanya soal peluang bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke dalam pemerintahan.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam barisan pemerintahan ataupun menjadi oposisi. Menurut dia, PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Indonesia.

Dia menyinggung masa kolonialisme silam, ketika Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927.

"Di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kami mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain,” kata Basarah dalam keterangan tertulis pada Senin, 22 April 2024.

Basarah menuturkan, PDIP telah teruji tangguh, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Dia mencontohkan ketika masa orde baru beragam intimidasi politik berdatangan. Kala itu, PDI mampu bertahan dan memenangkan Pemilu 1999.

“Kami pernah berada di pemerintahan, lalu berada di luar pemerintahan dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun,” tuturnya.

Dalam lima tahun ke depan, Basarah mengungkapkan sikap politik PDIP akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Mei mendatang. Melalui Rakernas tersebut, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres. Di sanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya, akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” kata Basarah.

Seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Namun, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.

"Apa pun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kami dilatih, kami dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional," katanya.

DEFARA DHANYA PARAMITHA | SULTAN ABDURRAHMAN | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Sekjen Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo dan Megawati Tengah Mencocokkan Waktu