Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Rabu, 24 April 2024 05:30 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK telah menolak gugatan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres. Putusan MK yang dibacakan dalam sidang di Gedung MK pada Senin, 22 April 2024 itu diwarnai dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

Putusan MK tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari dua organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia: Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

1. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf: Kami Ucapkan Selamat Bertugas

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden RI terpilih dalam Pilpres 2024. Hal ini disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.

"Kami ucapkan selamat kepada pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran atas kemenangannya. Kami ucapkan selamat bertugas," kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf dalam pernyataan resminya pada Senin, 22 April 2024.

Advertising
Advertising

Penyataan itu ditandatangani Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Ahmad Said Asrori, dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

PBNU mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama dan segenap elemen masyarakat Indonesia untuk sama-sama berdoa. "Mendoakan agar pemimpin terpilih benar-benar dapat membawa bangsa dan negara kita lebih sejahtera, maju, adil, makmur dan bermartabat," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Gus Ipul menuturkan PBNU mengajak seluruh Nahdliyin dan masyarakat menerima dan menghormati hasil Pilpres 2024. "Dengan mengedepankan spirit empat nilai dasar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bertindak seimbang, berperilaku moderat, bersikap toleran, adil dan proporsional.”

PBNU juga menyerukan agar semua pihak mematuhi putusan MK sebagai solusi konstitusional yang bersifat final dan mengikat. PBNU juga mengajak semua elemen bangsa mengakhiri polemik atas hasil Pemilu. "Sehingga, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan seperti sedia kala.”

Tak hanya itu, PBNU juga mengimbau seluruh elemen penyelenggara pemilihan untuk dapat mengambil pelajaran dari pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang dapat lebih baik.

2. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir: Ini Sebuah Pertanggungjawaban Politik

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai pasangan calon presiden dan calon Wakil presiden yang kalah dalam Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, telah menunjukkan sikap negarawan.

Berita terkait

Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Din Syamsuddin Sempat Curhat soal PAM

5 jam lalu

Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Din Syamsuddin Sempat Curhat soal PAM

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menuturkan Ridwan Kamil adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta.

Baca Selengkapnya

Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

13 jam lalu

Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menuturkan Ridwan Kamil adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta.

Baca Selengkapnya

PBNU Sarankan GP Ansor Urungkan Niat Laporkan Suswono ke Polisi

18 jam lalu

PBNU Sarankan GP Ansor Urungkan Niat Laporkan Suswono ke Polisi

Menurut Ketua PBNU, permintaan maaf dari Suswono cukup menyelesaikan permasalahan atas pernyataan janda kaya yang dinilai merendahkan agama Islam.

Baca Selengkapnya

Menaker Bahas Putusan MK tentang UU Cipta Kerja: Fokus Terkait Upah Minimum Dulu

20 jam lalu

Menaker Bahas Putusan MK tentang UU Cipta Kerja: Fokus Terkait Upah Minimum Dulu

Menteri Ketenagakerjaan Yassierly berkata pemerintah akan fokus pada upah minimum terlebih dahulu dalam tindak lanjut putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya

5 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional Sebulan Lebih Bila Skema Pengupahan Tidak Ikuti Putusan MK

1 hari lalu

5 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional Sebulan Lebih Bila Skema Pengupahan Tidak Ikuti Putusan MK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengumumkan rencana mogok nasional buruh pada 19 November

Baca Selengkapnya

Pemerintah Targetkan Aturan UMP Rampung dalam Dua Hari

1 hari lalu

Pemerintah Targetkan Aturan UMP Rampung dalam Dua Hari

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemerintah menghormati putusan MK soal cipta kerja dan menyiapkan aturan soal UMP

Baca Selengkapnya

Massa Aksi 411 Tuntut Jokowi Segera Diadili dan Tangkap Pemilik Akun Fufufafa

1 hari lalu

Massa Aksi 411 Tuntut Jokowi Segera Diadili dan Tangkap Pemilik Akun Fufufafa

Simpatisan FPI meminta agar mantan Presiden Jokowi diadili atas sejumlah pelanggaran yang terjadi selama dia menjabat.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum: Pasca Putusan MK soal Cipta Kerja, Pemerintah Segera Tetapkan UMP 2025

1 hari lalu

Menteri Hukum: Pasca Putusan MK soal Cipta Kerja, Pemerintah Segera Tetapkan UMP 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut, pemerintah tengah menindaklanjuti putusan MK perihal penetapan UMP 2025.

Baca Selengkapnya

Catat, Ini Perkiraan Hari Raya Idul Fitri 2025 Versi Pemerintah

1 hari lalu

Catat, Ini Perkiraan Hari Raya Idul Fitri 2025 Versi Pemerintah

Kapan hari raya Idul Fitri 2025? Berikut ini perkiraannya versi pemerintah dan Muhammadiyah.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Gelar Rakor Terbatas Bersama 7 Menteri dalam Lingkup Kemenko Perekonomian, Bahas Apa?

1 hari lalu

Airlangga Hartarto Gelar Rakor Terbatas Bersama 7 Menteri dalam Lingkup Kemenko Perekonomian, Bahas Apa?

Airlangga Hartarto menggelar rakor terbatas bersama 7 menteri di lingkungan Kemenko Perekonomian. Apa hasilnya?

Baca Selengkapnya