Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Senin, 22 April 2024 10:43 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna

Dia menuturkan laporan pengawasan tersebut akan memuat tindakan Bawaslu bila menemukan pelanggaran terkait Pileg 2024.

Sebelumnya, Bagja mengatakan lembaganya siap menghadapi 270 perkara PHPU Pileg 2024 di MK. Dia bersama empat pimpinan Bawaslu lainnya akan berbagi tugas untuk menghadiri sidang di MK. Bagja juga menyiapkan jajaran panitia pengawas (panwas) ad hoc untuk persiapan khusus menghadapi sengketa Pileg.

"Kami akan minta keterangannya. Jika tidak bisa, mungkin kita harapkan Bawaslu kabupaten/kota bisa memberikan keterangan sebagai pengganti panwas kecamatan yang tidak bisa hadir," kata Bagja pada Selasa, 16 April lalu.

"Ini harus kami selesaikan sampai akhir bulan ke depan dan pertengahan bulan Mei. Kami harapkan selesai semua," ujarnya.

Tahapan Penanganan Sengketa Pileg 2024

Tahapan penanganan perkara sengketa Pileg 2024 diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut aturan itu, berikut ini tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara sengketa Pileg 2024:

1. Pengajuan permohonan: 20-23 Maret 2024.

2. Melengkapi dan memperbaiki permohonan: 23-26 Maret 2024.

3. Pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan: 23-26 Maret 2024.

4. Penerbitan hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan pemohon: 26-27 Maret 2024.

5. Pencatatan permohonan pemohon dalam e-BRPK: 28 Maret-24 April 2024.

6. Penyampaian salinan permohonan kepada termohon dan pemberi keterangan: 23-24 April 2024.

7. Pengajuan permohonan sebagai pihak terkait: 23-24 April 2024.

8. Penetapan dan penyampaian ketetapan sebagai pihak terkait: 24-29 April 2024.

9. Pemberitahuan hari sidang pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan: 24-29 April 2024.

10. Pemeriksaan pendahuluan: 29 April-3 Mei.

11. Penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan pemberi keterangan: 3-13 Mei 2024.

12. Pemeriksaan persidangan: 6-15 Mei 2024.

13. Rapat Permusyawaratan Hakim: 15-20 Mei 2024.

14. Pengucapan putusan: 21-22 Mei 2024.

15. Pemeriksaan persidangan (Lanjutan): 27-31 Mei 2024.

16. Rapat Permusyawaratan Hakim: 3-6 Juni 2024.

17. Pengucapan putusan: 7-10 Juni 2024.

18. Penyampaian salinan putusan/ketetapan: 7-10 Juni 2024.

ANTARA | MKRI.ID

Pilihan editor: Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Berita terkait

Airlangga Harap Permenaker Soal Upah Minimum 2025 Terbit Paling Lambat Besok

57 menit lalu

Airlangga Harap Permenaker Soal Upah Minimum 2025 Terbit Paling Lambat Besok

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengharapkan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang akan mengatur soal upah minimum di tahun 2025 segera ditetapkan.

Baca Selengkapnya

Calon Bupati Bogor Rudy Susmanto Penuhi Panggilan Bawaslu

2 jam lalu

Calon Bupati Bogor Rudy Susmanto Penuhi Panggilan Bawaslu

Calon Bupati Bogor, Rudy Susmanto memenuhi panggilan undangan klarifikasi terkait adanya aduan pelanggaran kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor, pada Selasa, 5 November 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan KPU Batalkan Abdul Faris Umlati sebagai Cagub Papua Barat Daya

16 jam lalu

Alasan KPU Batalkan Abdul Faris Umlati sebagai Cagub Papua Barat Daya

KPU Provinsi Papua Barat Daya membatalkan pencalonan Abdul Faris Umlati sebagai gubernur di provinsi ke-38 itu.

Baca Selengkapnya

DKPP Kumpulkan 622 Penyelenggara Pemilu Jelang Pilkada 2024, Apa yang Dibahas?

16 jam lalu

DKPP Kumpulkan 622 Penyelenggara Pemilu Jelang Pilkada 2024, Apa yang Dibahas?

DKPP ingin penyelenggara pemilu memiliki frekuensi yang sama tentang pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya Pilkada 2024 yang berintegritas.

Baca Selengkapnya

Dugaan Pengerahan Kepala Desa di Jateng, Bawaslu Belum Ungkap untuk Dukung Siapa di Pilkada

1 hari lalu

Dugaan Pengerahan Kepala Desa di Jateng, Bawaslu Belum Ungkap untuk Dukung Siapa di Pilkada

Paguyuban Kepala Desa di Jawa Tengah kepergok tengah berkumpul di salah satu hotel di Semarang. Bawaslu masih memeriksa kasus ini.

Baca Selengkapnya

FPI Respons Aksi 411 Tuntut Penjarakan Suswono: Itu Bukan dari Kami

1 hari lalu

FPI Respons Aksi 411 Tuntut Penjarakan Suswono: Itu Bukan dari Kami

FPI menyatakan aksi 411 yang meminta agar Suswono dipenjarakan perihal dugaan penistaan agama tidak berhubungan dengan ormas tersebut.

Baca Selengkapnya

2 Aksi 411 Hari Ini, Tuntut Proses Hukum Suswono dan Fufufafa

2 hari lalu

2 Aksi 411 Hari Ini, Tuntut Proses Hukum Suswono dan Fufufafa

Aksi 411 yang dikepalai David Darmawan akan berlangsung di depan Gedung Bawaslu Jakarta terkait pernyataan Suswono yang dinilai menista agama.

Baca Selengkapnya

Dianggap Ganggu Ketenagakerjaan Indonesia, MK Minta Pemberi Kerja Asing Wajib Penuhi Persyaratan

3 hari lalu

Dianggap Ganggu Ketenagakerjaan Indonesia, MK Minta Pemberi Kerja Asing Wajib Penuhi Persyaratan

Hakim MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh serta Serikat Pekerja ihwal uji materiil Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Baca Selengkapnya

MK Kabulkan Permohonan Serikat Pekerja Buruh soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

3 hari lalu

MK Kabulkan Permohonan Serikat Pekerja Buruh soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Serikat Pekerja dalam UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Klaim Hormati Putusan MK soal UU Ciptaker, tapi Tak Jelaskan Nasib Skema Pengupahan

4 hari lalu

Kemnaker Klaim Hormati Putusan MK soal UU Ciptaker, tapi Tak Jelaskan Nasib Skema Pengupahan

Kemnaker menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca Selengkapnya