TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK memastikan bahwa rapat permusyawaratan hakim alias RPH mengenai sengketa hasil Pilpres 2024 tidak akan bocor.

"Kami sudah punya mekanisme untuk mensterilkan RPH," ujar Juru bicara MK Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 19 April 2024.

Dia lantas menjelaskan mekanisme tersebut. Fajar menyebut, para petugas yang terlibat dalam RPH telah disumpah untuk tidak membocorkan isi RPH.

Hakim konstitusi dan para petugas juga dilarang membawa handphone. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki teknologi untuk mencegah kebocoran.

"Ruang RPH juga restriktif, tidak semua orang bisa melintas atau bahkan masuk," tutur Fajar.

Tak hanya itu, Fajar menyebut, para aparat kepolisian yang berjaga di Gedung MK juga telah diatur sedemikian rupa. Sehingga, tidak semua orang bisa mengakses lift dan ruang RPH yang sudah disterilkan.

"Jadi kami memastikan, kalau ada bocor-bocor itu tentu bukan dari Mahkamah Konstitusi," ucap Fajar.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres pada Senin besok, 22 April 2024. Pembacaan putusan akan dilakukan sekitar pukul 09.00.

Hingga kini, hakim konstitusi masih melakukan RPH. Kedelapan hakim konstitusi dijadwalkan melakukan rapat permusyawaratan hakim hingga Ahad, 22 April 2024.

Kedelapan hakim tersebut adalah Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Sedangkan Anwar Usman tidak menangani perkara sengketa hasil Pilpres, karena melakukan pelanggaran etik berat. Hal ini sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi alias MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Pilihan Editor: Kapan Rapat Hakim MK Terakhir soal Sengketa Pilpres?