Pertemuan Mega-Jokowi: Gibran Bilang Silaturahmi Kok Dilarang, Hasto PDIP Respons Begini

Kamis, 18 April 2024 14:14 WIB

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendorong pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar bisa segera terwujud. Menurut Gibra, silaturahmi itu jangan dilarang, terlebih dalam suasana Lebaran.

“Silaturahmi kok dilarang. Silaturahmi untuk tujuan baik ya harusnya diperbolehkan. Dalam suasana Lebaran. Silaturahmi hal baik seharusnya tidak dilarang,” ujar Gibran saat ditemui awak media di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu sore, 17 April 2024.

Pernyataan Gibran itu merespons Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang sebelumnya menyebut tidak ada pertemuan Lebaran antara Mega dan Jokowi.

Putra sulung Jokowi itu pun meyakini jika pertemuan antara Megawati dan Jokowi akan membuat warga dan kader PDIP sangat senang. Dia pun berharap Megawati memberikan izin Jokowi untuk bertemu.

“Ya pasti, warga, kader PDIP pasti sangat senang sekali (Megawati bertemu Jokowi). Kalau Ibu Mega memberikan izin bertemu ya. Ya nanti tunggu saja,” kata Wali Kota Solo itu.

Hasto respons pernyataan Gibran

Advertising
Advertising

Hasto kemudian merespons pihak yang menyebutnya melarang pertemuan antara Mega dan Jokowi. Menurut Hasto, dia hanya menyuarakan sikap para kader anak ranting PDIP yang disampaikan kepada dirinya.

Sebagai bukti, Hasto menunjukkan pesan singkat dengan para kader akar rumput yang ada di telepon genggam pribadinya.

“Makanya saya bilang kan, ini anak ranting yang menolak. WhatsApp-nya banyak banget nih,” kata Hasto kepada Tempo di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024.

Hasto sempat memberikan telepon genggamnya kepada Tempo. Di layarnya terlihat beberapa pesan yang menyampaikan dukungan kepada Hasto untuk terus menolak pertemuan Megawati dan Jokowi.

“Saya tunjukkan, ‘jangan sampai Pak Hasto, Ibu (Megawati) bertemu Jokowi’,” ucap Hasto menirukan salah satu pesan yang dia terima. Pesan itu adalah salah satu dari banyak pesan sejenis yang ada di grup WhatsApp bernama “Pimpinan DPRD PDI Perjuangan”.

Hasto pun menepis anggapan pihak-pihak yang menuding dirinya sengaja menghalang-halangi pertemuan Megawati dengan Jokowi karena ketidaksukaan pribadi.

“Lalu tiba-tiba saya yang dituduh (menghalangi-halangi). Ini bukti nih,” ucap dia.

Hasto mengklaim tidak ada kader PDIP yang senang dengan sikap Jokowi di Pilpres 2024. Diketahui, Jokowi merestui anaknya, Gibran, untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Sikap Jokowi itu berbeda dengan PDIP yang mengusung salah satu kadernya, Ganjar Pranowo, sebagai kandidat presiden.

“Memangnya ada yang happy di partai ini terhadap pengkhianatan, membakar rumah sendiri? Urusan Jokowi clear, sama semua,” ujar Hasto.

Berita terkait

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

3 jam lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

4 jam lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

4 jam lalu

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

5 jam lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

5 jam lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

6 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

8 jam lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

8 jam lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

9 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

9 jam lalu

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Penugasan untuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro dari Jokowi berlaku per hari ini.

Baca Selengkapnya