Soal Peluang Jokowi Bertemu Megawati, Para Pengamat Politik Bilang Begini

Minggu, 14 April 2024 15:11 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memantik perhatian publik.

Pasalnya, hubungan Megawati dan Jokowi dinilai memanas sejak dimulainya pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024.

Bekas Wali Kota Solo itu dinilai melakukan manuver terhadap PDIP dengan merestui putra sulungnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara Megawati telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP.

Setelah hubungan keduanya dinilai merenggang, baru-baru ini berhembus wacana Jokowi ingin bersilaturahmi dengan Megawati. Namun, partai banteng bereaksi dan mensyaratkan Jokowi menemui pengurus ranting PDIP sebelum menemui Megawati.

Lantas, bagaimana para pengamat politik menilai peluang pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati? Dapatkah keduanya bertemu pasca-Pilpres 2024? Berikut pernyataan para pengamat politik yang dikutip dari Tempo.

Agung Baskoro: Hukuman politik

Advertising
Advertising

Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, syarat yang disampaikan PDIP kepada Jokowi untuk bertemu Megawati menjadi tanda kemarahan partai banteng terhadap bekas Gubernur DKI Jakarta itu.

"Ini adalah hukuman politik bagi kader yang dinilai melakukan pelanggaran berat," kata Agung saat dihubungi, Ahad, 14 April 2024.

Menurut Agung, pertemuan antara Jokowi dan Megawati sulit teralisasi melihat reaksi kader partai banteng yang telah kecewa dengan sikap presiden. Hubungan antara Jokowi dan Megawati, kata dia, justru berpotensi amat besar memburuk, bahkan setelah Jokowi menanggalkan jabatannya sebagai Presiden.

Jika Jokowi masih ingin bertemu Megawati, kata Agung, maka presiden mesti memenuhi syarat untuk menemui kader PDIP dari tingkat ranting terlebih dulu.

"Jokowi mesti memenuhi syarat yang dimintakan agar hubungannya dengan Megawati dan PDIP tetap terjaga," ujarnya. "Ini bukan degradasi politik. Mesti dilakukan karena yang tersakiti bukan hanya Megawati saja, tapi keseluruhan PDIP."

<!--more-->

Usep: Upaya ‘mensucikan’ kembali Jokowi

Peneliti senior Populi Center Usep S. Ahyar berpendapat senada. Usep mengatakan, syarat yang diberikan PDIP kepada Jokowi untuk menemui para pengurus ranting PDIP sebelum menemui Megawati adalah upaya untuk 'mensucikan' kembali Jokowi agar bisa masuk partai banteng.

Menurut Usep, PDIP adalah partai yang amat terstruktur dalam menjalankan operasional. Sehingga, kalau menyakiti Ketua Umum mereka sama saja menyakiti semuanya.

"Artinya ini mesti dilakukan dari bawah dulu sebelum naik ke atas," ujarnya.

Koordinator stad khusus presiden, Ari Dwipayana dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno belum menjawab pesan konfirmasi Tempo ihwal syarat yang diberikan PDIP kepada Jokowi untuk bertemu Megawati.

Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui nomor WhatsApp tersebut hanya menunjukkan notifikasi terkirim hingga laporan ini dipublikasikan.

Sebelumnya, Politikus PDIP Deddy Sitorus mengatakan Jokowi mesti menemui pengurus anak ranting PDIP sebelum menemui Ketua Umum PDIP. Menurutnya, anak ranting inilah yang paling kecewa dengan tindakan Jokowi. Maka dari itu, Jokowi mesti menemui mereka agar mawas diri sebagai kader PDIP.

"Jokowi tanpa anak ranting PDIP tidak mungkin bisa seperti yang sekarang,” kata Deddy melalui pesan singkat, Sabtu, 13 April 2024.

Deddy juga merespons sinis rencana Jokowi untuk bertemu Megawati. Menurut dia, Jokowi nyaris mustahil memiliki keberanian untuk bersilaturahmi dengan Megawati setelah catatan abuse of power yang dilakukan oleh Jokowi. Bahkan, ia menyebut wacana tersebut hanya gimik politik di tengah suasana Idul Fitri.

"Sama seperti statement Gibran yang ingin bersilaturahmi dengan Mas Ganjar. Menurut saya konteksnya hanya gimik,” kata Deddy.

Syarat bertemu anak ranting ini sebelumnya disampaikan pula oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto mensyaratkan agar Jokowi bertemu dengan anak ranting PDIP dulu sebelum menemui Megawati.

"Biar bertemu dengan anak ranting dulu, karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri. Bukan persoalan karena PDI Perjuangan, tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024," kata Hasto, Jumat, 12 April 2024.

ANDI ADAM FATURAHMAN | EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan Editor: PDIP Syaratkan Jokowi Temui Pengurus Ranting sebelum Bertemu Megawati, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Berita terkait

Diskusi Soal Pembentukan Pansel KPK dengan KSP, ICW dan PSHK Sampaikan 3 Hal Ini

25 menit lalu

Diskusi Soal Pembentukan Pansel KPK dengan KSP, ICW dan PSHK Sampaikan 3 Hal Ini

ICW menilai pembentukan Pansel KPK krusial bagi Presiden Jokowi karena ini peluang terakhir menyelamatkan KPK.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Perkuat Pasokan Air untuk Petani

8 jam lalu

Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Perkuat Pasokan Air untuk Petani

Prediksi menyebut pada 2050 sebanyak 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80 persen pangan dunia diprediksi akan mengalami kekeringan.

Baca Selengkapnya

Kedutaan Besar Iran Sebut Presiden Iran Ebrahim Raisi Wafat 3 Hari Sebelum ke Indonesia

8 jam lalu

Kedutaan Besar Iran Sebut Presiden Iran Ebrahim Raisi Wafat 3 Hari Sebelum ke Indonesia

Kedutaan Besar Iran menyebut Presiden Iran Ebrahim Raisi wafat 3 hari sebelum kunjungan yang direncanakan ke Indonesia pada 23-24 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Usung Rohmi-Musyafirin di Pilgub NTB, PDIP Harus Berkoalisi dengan Parpol Lain

10 jam lalu

Usung Rohmi-Musyafirin di Pilgub NTB, PDIP Harus Berkoalisi dengan Parpol Lain

Selain diusung PDIP, Rohmi juga didukung Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah di Pilgub NTB.

Baca Selengkapnya

Koalisi Antikorupsi Desak Jokowi Bentuk Pansel KPK yang Minim Konflik Kepentingan

10 jam lalu

Koalisi Antikorupsi Desak Jokowi Bentuk Pansel KPK yang Minim Konflik Kepentingan

Pembentukan Pansel KPK yang objektif dianggap akan mempertaruhkan keberhasilan kinerja Pimpinan dan Dewas KPK pada masa mendatang.

Baca Selengkapnya

Anggaran Program Lansia dan Disabilitas Era Jokowi Ditangguhkan untuk Beri Ruang Program Prabowo

10 jam lalu

Anggaran Program Lansia dan Disabilitas Era Jokowi Ditangguhkan untuk Beri Ruang Program Prabowo

Kedua program Jokowi itu adalah program permakanan untuk lansia dan penyandang disabilitas. Anggaran yang ditangguhkan Rp 1,2 triliun.

Baca Selengkapnya

Respons Pimpinan Dunia Terhadap Tragedi Tewasnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

10 jam lalu

Respons Pimpinan Dunia Terhadap Tragedi Tewasnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dalam kecelakaan helikopter yang ditumpanginya pada Ahad, 19 Mei 2024. Ini respons sejumlah pemimpin dunia.

Baca Selengkapnya

Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

12 jam lalu

Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

Soeharto lengser pada Kamis, 21 Mei 1998 berpengaruh besar terhadap karier militer menantunya dulu, Prabowo yang kini presiden terpilih Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Legislator PDIP Pesimistis KRIS BPJS Kesehatan Bisa Diimplementasikan Pertengahan Tahun Depan

12 jam lalu

Legislator PDIP Pesimistis KRIS BPJS Kesehatan Bisa Diimplementasikan Pertengahan Tahun Depan

BPJS Kesehatan masih menerapkan iuran mandiri peserta kelas I sebesar Rp 150 ribu dan kelas II Rp 100 ribu.

Baca Selengkapnya

Masuk Dalam Bursa Bakal Calon Pansel KPK, Bayu Dwi: Serahkan kepada Presiden

12 jam lalu

Masuk Dalam Bursa Bakal Calon Pansel KPK, Bayu Dwi: Serahkan kepada Presiden

Bayu tak menampik namanya masuk dalam daftar calon pansel KPK.

Baca Selengkapnya