TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan, syarat yang disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu Megawati Soekarnoputri menjadi tanda kemarahan partai banteng terhadap bekas Gubernur DKI Jakarta itu.

"Ini adalah hukuman politik bagi kader yang dinilai melakukan pelanggaran berat," kata Agung saat dihubungi, Ahad, 14 April 2024. Hingga saat ini, Jokowi masih menjadi kader PDIP.

Pada pemilihan presiden 2024, hubungan Ketua Umum PDIP Megawati dan Jokowi memanas. Bekas Wali Kota Solo itu dinilai melakukan manuver terhadap PDIP. Manuver tersebut terlihat saat Jokowi merestui putra sulungnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Padahal Megawati telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP. Jokowi juga disebut cawe-cawe untuk memenangkan anaknya.

Setelah hubungan keduanya merenggang, saat ini berhembus wacana Jokowi ingin bersilaturahmi dengan Megawati. Namun, partai banteng bereaksi dan mensyaratkan Jokowi menemui pengurus ranting PDIP sebelum menemui Megawati.

Menurut Agung, pertemuan antara Jokowi dan Megawati sulit teralisasi melihat reaksi kader partai banteng yang telah kecewa dengan sikap presiden. Hubungan antara Jokowi dan Megawati, kata dia, justru berpotensi amat besar memburuk, bahkan setelah Jokowi menanggalkan jabatannya sebagai Presiden.

Jika Jokowi masih ingin bertemu Megawati, kata Agung, maka presiden mesti memenuhi syarat untuk menemui kader PDIP dari tingkat ranting terlebih dulu. "Jokowi mesti memenuhi syarat yang dimintakan agar hubungannya dengan Megawati dan PDIP tetap terjaga," ujarnya. "Ini bukan degradasi politik. Mesti dilakukan karena yang tersakiti bukan hanya Megawati saja, tapi keseluruhan PDIP."

Peneliti senior Populi Center Usep S. Ahyar berpendapat serupa. Dia mengatakan, syarat yang diberikan PDIP kepada Jokowi untuk menemui para pengurus ranting PDIP sebelum menemui Megawati adalah upaya untuk 'mensucikan' kembali Jokowi agar bisa masuk partai banteng.

Menurut Usep, PDIP adalah partai yang amat terstruktur dalam menjalankan operasional. Sehingga, kalau menyakiti Ketua Umum mereka sama saja menyakiti semuanya. "Artinya ini mesti dilakukan dari bawah dulu sebelum naik ke atas," ujarnya.

Koordinator stad khusus presiden, Ari Dwipayana dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno belum menjawab pesan konfirmasi Tempo ihwal syarat yang diberikan PDIP kepada Jokowi untuk bertemu Megawati.

Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui nomor WhatsApp tersebut hanya menunjukkan notifikasi terkirim hingga laporan ini dipubllikasikan.

Sebelumnya, Politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus mengatakan Jokowi mesti menemui pengurus anak ranting PDIP sebelum menemui Ketua Umum PDIP. Menurutnya, anak ranting inilah yang paling kecewa dengan tindakan Jokowi.

Maka dari itu, Jokowi mesti menemui mereka agar mawas diri sebagai kader PDIP. "Jokowi tanpa anak ranting PDIP tidak mungkin bisa seperti yang sekarang,” kata Deddy melalui pesan singkat, Sabtu, 13 April 2024.

Deddy juga merespons sinis rencana Jokowi untuk bertemu Megawati. Menurut dia, Jokowi nyaris mustahil memiliki keberanian untuk bersilaturahmi dengan Megawati setelah catatan abuse of power yang dilakukan oleh Jokowi.

Bahkan, ia menyebut wacana tersebut hanya gimik politik di tengah suasana Idul Fitri. "Sama seperti statement Gibran yang ingin bersilaturahmi dengan Mas Ganjar. Menurut saya konteksnya hanya gimmick,” kata Deddy.

ANDI ADAM FATURAHMAN || EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan editor: PDIP Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK