17 Kiai NU di Lumajang Kirim Surat Protes ke PBNU, Ogah Dipolitisasi untuk Pilkada

Selasa, 9 April 2024 22:40 WIB

Konferensi pers Pengurus Besar Nahdatul Ulma di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty.

TEMPO CO, Lumajang - Bertarikh 6 April 2024, surat itu ditujukan kepada Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf. Isinya, daftar nama dan tanda tangan 17 kiai Lumajang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kiai Lumajang. Mereka menyatakan sikapnya karena terusik dan keberatan bila PCNU Kabupaten Lumajang dijadikan alat politik praktis untuk kepentingan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lumajang 2024.

Berawal saat acara silaturahmi dan buka bersama yang dilaksanakan PCNU Kabupaten Lumajang dan DPC PKB Kabupaten Lumajang di GOR Wirabakti, Jumat 5 April 2024. Dalam pelaksanaannya ternyata ada pernyataan dukungan dan deklarasi serta baiat kepada Thoriqul Haq, mantan Bupati Lumajang periode 2018 - 2023.

Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) di Jawa Timur khusus di internal PKB pada Pemilu 2024 baru-baru ini kabarnya akan kembali maju dalam Pilkada Lumajang. Pilkada langsung itu akan digelar pada 27 November 2024.

Salah satu poin dalam surat tersebut adalah NU secara institusi digunakan sebagai alat politik praktis. Hal ini bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketum PBNU yang menyatakan, "NU tidak diperuntukkan sebagai alat kampanye (dukung mendukung dalam perihal politik secara keseluruhan)".

"PCNU Lumajang telah jauh menyimpang dari apa yang telah digariskan, terbukti menjadi alat atau kendaraan kampanye dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Lumajang," bunyi surat yang beredar di sejumlah grup WhatsApp warga Lumajang itu.

Advertising
Advertising

Melalui surat itu, sejumlah ulama ini mengharap agar PBNU segera menindaklanjuti dan meluruskan kembali agar PCNU Lumajang fokus pada tugas-tugas organisasi dan tidak berfokus pada sesuatu yang dapat memecah belah kesatuan warga Nahdliyin.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur, Tempeh, Lumajang, KH Imron Fauzi Ali membenarkan keberadaan surat yang beredar luas itu. "Surat itu memang benar," kata Imron Fauzi dihubungi Tempo, Selasa, 9 April 2024.

Masalahnya, kata Imron Fauzi, bukan siapa yang didukung. "Tetapi, NU secara lembaga seperti dibuat mainan," kata Imron Fauzi.

Dia menganggap hal itu tidak bisa dibiarkan. "Bismillah, kami akan menjaga marwah NU," ujarnya tegas.

Informasi yang diperoleh Tempo menyebutkan, laporan tersebut langsung ditanggapi PBNU. Sekjen PBNU, Gus Saifullah Yusuf dikabarkan langsung menghubungi Ketua PCNU Kabupaten Lumajang, Gus Muhammad Darwis.

Dikonfirmasi pada Selasa malam ini, 9 April 2024, Gus Darwis tidak membantah keberadaan surat itu. "Biarkan masyarakat yang menilai. Kami sudah komunikasi dengan PBNU," kata Darwis.

Gus Darwis merasa tidak perlu untuk menanggapi surat itu. "PCNU nggak perlu menanggapi surat-surat seperti itu karena nggak ada manfaatnya dan eman-eman energi. Semoga Allah memaafkan mereka dan kita semua. Eman-eman momentum Ramadan dan Idul Fitri. Ayo kita saling memaafkan." ujar Gus Darwis menjawab konfirmasi TEMPO melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa malam ini.

Pilihan Editor: Selain Airlangga, Prabowo Juga Tak Dampingi Jokowi Salat Id di Istiqlal

Berita terkait

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

1 jam lalu

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

Belum lama Benny Sinomba Siregar ditunjuk ponakannya, Bobby Nasution sebagai Plh Sekda Kota Medan. Dikabarkan ia membantah siap maju Pilwakot Medan.

Baca Selengkapnya

Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP

3 jam lalu

Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP

Kabar paman Bobby Nasution melamar ke PDIP untuk maju di Pemilihan Wali Kota Medan dibantah.

Baca Selengkapnya

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

5 jam lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

5 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

5 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Apa Sebab Aceng Fikri Gagal Maju di Pilkada Garut? Berikut Profil dan Kontroversinya

1 hari lalu

Apa Sebab Aceng Fikri Gagal Maju di Pilkada Garut? Berikut Profil dan Kontroversinya

Eks Bupati Garut Aceng Fikri kembali ke kancah politik dengan maju melalui jalur independen, tapi KPU Garut menyatakan ia tak memenuhi syarat.

Baca Selengkapnya

Ingin Lanjutkan Program Ahok di Belitung Timur, Caleg Terpilih PDIP ini Akan Maju Jadi Cabup

1 hari lalu

Ingin Lanjutkan Program Ahok di Belitung Timur, Caleg Terpilih PDIP ini Akan Maju Jadi Cabup

Afa mengatakan keikutsertaannya dalam Pilkada Belitung Timur terinspirasi dan diklaim mendapat dukungan dari Ahok.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sindir Bakal Calon Kepala Daerah di Bangka Belitung Daftar ke Banyak Partai

1 hari lalu

Gerindra Sindir Bakal Calon Kepala Daerah di Bangka Belitung Daftar ke Banyak Partai

Kata Gerindra soal bakal calon kepala daerah yang daftar ke banyak partai.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

2 hari lalu

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.

Baca Selengkapnya