TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Saleh Partaonan Daulay menuding balik Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengenai aturan yang membuat barang pekerja migran Indonesia atau PMI tertahan di gudang.

"Saya sudah mencoba mengecek latar belakang aturan itu. Ternyata, justru Benny yang paling berperan atas lahirnya aturan tersebut, bukan Kementerian Perdagangan," kata Saleh dalam keterangan resminya pada Senin, 8 Maret 2024.

Beleid yang dimaksud itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Benny sebelumnya mengklaim bahwa aturan itu merugikan para pekerja migran.

"Menurut informasi valid yang saya terima, aturan itu berawal dari rapat terbatas yang dilaksanakan tanggal 3 Agustus 2023 yang lalu," ucap Saleh.

Dia menceritakan, rapat itu dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan dihadiri sejumlah peserta, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Negara BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani.

"Yang menarik, Benny Ramdhani memberikan paparan di depan semua peserta rapat," ujar Anggota Komisi IX DPR RI.

Dia menuturkan, rapat tersebut menghasilkan keputusan PMI diperbolehkan mengirim barang maksimal US$ 1.500 per tahun tanpa persyaratan sebagai importir. Pengiriman itu dapat dilakukan sebanyak tiga kali.

Saleh menyebutkan, hasil ratas tersebut lalu ditindaklanjuti dengan rapat teknis yang dihadiri oleh pejabat eselon I dan II. Dari BP2MI, kata dia, yang hadir adalah Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika bernama Sukarman.

"Dalam rapat teknis ini, diputuskan jenis dan batas nilai barang kiriman. Ada banyak jenis barang yang diperbolehkan, mulai dari pakaian, elektronik hingga mainan anak," ujar Saleh.

Hasil rapat teknis itu lah yang dituangkan dalam lampiran III Permendag 36/2023. Beleid ini lalu ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Umum PAN.

Setelah aturan itu terbit, kata dia, konon ada penumpukan barang kiriman PMI di beberapa tempat. Menurut Saleh, Benny seharusnya dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain, terutama dengan aparat bea cukai.

Dia menyayangkan tindakan Benny. Padahal setelah ditelusuri, kata dia, pihak bea cukai menyebut salah satu masalahnya adalah data PMI pengirim barang tidak dapat diakses dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI).

"Tapi anehnya, Benny malah teriak-teriak di media dan menyebut-nyebut Zulkifli Hasan dan pemerintah bertindak zalim. Kelihatan betul Benny ini sangat tendensius dan berupaya menyalahkan orang lain," tuding Saleh.

Sebelumnya, Benny viral di media sosial saat mengunjungi gudang tempat penimbunan sementara (TPS) di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis, 4 April 2024. Dalam video yang beredar luas, Benny tengah memeriksa tumpukan barang-barang PMI di gudang tersebut.

"Jujur saya marah sebagai Kepala BP2MI. Bisa Anda bayangkan, PMI bekerja keras dua, tiga sampai puluhan tahun mengumpulkan uang, membelikan barang-barang untuk orang-orang tercinta. Tiba-tiba karena peraturan yang dikeluarkan oleh Permendag mengakibatkan sebagian barang itu tidak bisa tiba di keluarga," ujar Benny dalam video yang diunggah di akun Instagram resminya. "Ini kan zalim menurut saya."

Pilihan Editor: Maruarar Sirait Sebut Jokowi Bakal Jadi Penasihat Khusus Prabowo