Muhammadiyah Beberkan Alasan Tetapkan Idulfitri Lebih Awal

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Senin, 8 April 2024 06:45 WIB

Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir saat diwawancarai tempo di Pesatren Diniyah Puteri Padang Panjang. TEMPO/Fachri Hamzah

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan pihaknya akan merayakan Idulfitri 1445 Hijriah pada 10 April 2024. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkap alasan pihaknya menetapkan Idulfitri lebih awal dibandingkan dengan pemerintah atau organisasi keagamaan Islam lainnya.

"Maklumat Muhammadiyah ini normal terjadi dilakukan, karena kami menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal," ujar Haedar melalui video di kanal YouTube Muhammadiyah Channel di Jakarta, Ahad, 7 April 2024 seperti dikutip Antara.

Haedar menegaskan maklumat yang disampaikan oleh pihaknya lebih awal tidak bermaksud untuk mendahului dan meninggalkan pihak tertentu dalam penentuan Idulfitri.

"Ini hal yang lumrah terjadi setiap tahun, sebagaimana juga berbagai organisasi Islam itu mengeluarkan kalender, baik kalender hijriah yang berisi tanggal dalam hijriah yang ada irisan dengan ritual ibadah, atau mungkin juga kalender miladiyah (Masehi) yang terkait dengan tanggal yang menyangkut kegiatan publik," katanya.

Bila terdapat kesamaan dan perbedaan dalam tanggal yang ditentukan, kata Haedar, hal tersebut harus bisa menjadikan umat Islam menjadi toleran, tasamuh (saling menghargai), dan tanawu (saling menghormati perbedaan cara dalam hal menjalankan ibadah).

Advertising
Advertising

"Sehingga, pesan ini justru akan memperkuat niat kita dalam beribadah," tuturnya.

Haedar menyebutkan, untuk menyelesaikan masalah perbedaan, Muhammadiyah terus mendorong seluruh pihak dalam mewujudkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Menurut dia, KHGT diharapkan tidak hanya berlaku untuk Indonesia, melainkan untuk umat Islam di seluruh dunia, sehingga perbedaan itu tidak terus berulang.

"Satu kalender global itu seperti juga kalender miladiyah (Masehi). Sehingga, tidak lagi ada perbedaan dan tidak lagi ada kegiatan yang bersifat membuat kita ikhtilaf atau berbeda dalam penentuan," ujarnya.

Tanggal Idulfitri Sama dengan Pemerintah

Sebelumnya, Haedar mengatakan Muhammadiyah akan merayakan Idulfitri 1445 Hijriah pada 10 April 2024. "Muhammadiyah akan ber-Idulfitri pada 10 April mendatang dan perayaan tahun ini tampaknya akan sama (tanggalnya) dengan pemerintah," ujar Haedar di Yogyakarta, Sabtu, 6 April 2024.

<!--more-->

Namun Haedar melanjutkan, jika nanti tanggal perayaan Idulfitri Muhammadiyah dengan pemerintah ternyata kembali muncul perbedaan, pihaknya meminta hal itu tak diributkan.

"Meskipun nanti tanggalnya (Idulfitri) berbeda dengan pemerintah, itu insyaallah kita sudah masuk pada fase saling memahami dan toleransi (tidak mempersoalkannya)," kata dia. "Kami harap masyarakat juga tidak perlu bingung, kenapa Ramadan-nya berbeda tapi Idulfitri-nya sama, karena ada perbedaan cara penetapan.”

Muhammadiyah, kata Haedar, justru mendorong Indonesia bisa menjadi pelopor terwujudnya kalender global tunggal nasional atau KHGT agar ada kepastian tentang datangnya tanggal baru dan memulai bulan baru sampai memulai tahun baru.

"Kami yakin dengan kalender global nasional itu, masyarakat terutama umat Islam tidak lagi disibukkan dengan perbedaan (seperti penetapan Idulfitri)," ujarnya.

Kalender global ini, kata Haedar, diharapkan tidak hanya berlaku untuk Indonesia saja melainkan untuk umat Islam di seluruh dunia. Haedar menilai, jika masih terus menggunakan kalender sesuai dengan negara masing-masing, maka besar kemungkinan masih akan terus terjadi perbedaan dalam menentukan waktu-waktu penting perayaan umat Islam.

PRIBADI WICAKSONO | ANTARA

Pilihan editor: Beda Sikap PBNU dan Muhammadiyah Soal Jemaah Aolia yang Rayakan Idulfitri Duluan

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

3 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

4 hari lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

5 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

5 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

6 hari lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

7 hari lalu

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

8 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

8 hari lalu

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

14 hari lalu

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

15 hari lalu

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.

Baca Selengkapnya