TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Relawan Projo Panel Barus menilai pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto belakangan ini menyeret PDIP ke garis oposisi terhadap pemerintah.

Oposisi tersebut terlihat akan dimulai di akhir masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini hingga pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Komentar-komentar yang tidak suportif itu residu kekalahan dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, publik ingin rekonsiliasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Panel Barus dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 2 April 2024.

Menurut Panel, demi kelangsungan demokrasi, pilihan politik oposisi atau koalisi terhadap pemerintah sama baiknya. Namun, lebih baik jika hal tersebut disampaikan dalam konteks sikap partai yang mewakili kepentingan rakyat.

Dia juga berpendapat bahwa Indonesia terlalu besar untuk diurus oleh satu pihak, apalagi hanya oleh individu. Maka dari itu, Panel menegaskan, negeri ini membutuhkan persatuan nasional untuk menghadapi tantangan agar bisa lompat ke jajaran negara-negara maju.

“Saya tidak tahu apakah komentar Mas Hasto mengenai Pak Jokowi dan Prabowo-Gibran menggambarkan dinamika internal partai yang terjadi pasca Pemilu 2024,” kata Panel Barus.

Dia menegaskan bahwa baik Presiden Jokowi maupun Prabowo-Gibran menjalin komunikasi yang intens dengan semua kekuatan politik. Komunikasi tersebut diyakininya bakal menghadirkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Panel Barus mengklaim legacy pemerintahan Jokowi pada 2014-2024 sangat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Bahkan, kata dia, kemenangan telak Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 menunjukkan kepercayaan rakyat bahwa program-program Jokowi akan berlanjut dan disempurnakan. “Publik membutuhkan kepemimpinan dan pemerintahan yang setia di garis rakyat, bukan yang baperan tak berujung,” ujar dia.

Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beberapa kali melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi berkaitan dengan pelaksanaan Pilpres 2024. Terakhir, Hasto mengaku PDIP sempat khilaf saat menyinggung pencalonan Gibran Rakabuming Raka di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kota Solo.

Dia mengatakan khilaf terhadap langkah politik yang sudah dilakukan PDIP empat tahun lalu, saat memberi lampu hijau kepada Gibran untuk maju menjadi Wali Kota Solo. "Jujur saja, kami khilaf," kata Hasto.

Pilihan Editor: Beda Puan dan Hasto PDIP soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu di DPR