MKGR Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Golkar 2024-2029

Selasa, 2 April 2024 20:36 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Ormas MKGR di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, pada Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Defara

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024—2029.

Pernyataan dukungan ini disampaikan oleh Sekjen DPP MKGR Ilham Permana dalam acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Ormas MKGR di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Selasa, 2 April 2024. Airlangga menghadiri langsung deklarasi dukungan ini.

“Kepada yang terhormat Bapak Airlangga Hartarto, Ketua umum DPP Partai Golkar di tempat. Dengan hormat sebagaimana perjalanan ormas MKGR mendukung dan selalu mengawal Bapak Airlangga Hartarto sejak Munas Partai Golkar 2019 sampai dengan hari ini,” ujar Ilham.

Oleh karenanya, kata dia, dengan keteguhan hati, ormas MKGR tegak lurus kepada seluruh kebijakan Partai Golkar dan mendukung Airlangga Hartarto untuk dapat kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029.

“Dukungan ormas MKGR kepada bapak Airlangga Hartarto akan dilanjutkan dan dikukuhkan pada rakernas dan majelis permusyawaratan organisasi MPO ormas MKGR,” kata Ilham.

Advertising
Advertising

Menurut Ilham, Ormas MKGR akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal dan mendukung Airlangga Hartarto dalam Munas Partai Golkar yang akan datang.

Deklarasi ini juga dihadiri Ketum DPP MKGR Adies Kadir. Setelah penyampaian dukungan, Airlangga menerima surat atau dokumen deklarasi tersebut dari Adies Kadir.

Airlangga kemudian mengucapkan terima kasih telah mendapatkan mandat dari MKGR. "Saya mengucapkan terima kasih atas mandat yang diberikan oleh MKGR ditandatangani dan bercap basah. Tentunya mandat ini menjadi tugas Partai Golkar ke depannya," kata dia.

Pilihan Editor: Wajib Penuhi Panggilan MK, Menteri Tak Perlu Izin Jokowi untuk Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

14 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

17 jam lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

18 jam lalu

Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

Berbagai reaksi muncul dari berbagai pihak, perdebatan terkait kenaikan UKT tinggi masih terus berlangsung.

Baca Selengkapnya

Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

19 jam lalu

Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

Khofifah mengatakan mengaku nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil Dardak, yang menjadi wakil Gubernur mendampingi dia.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

20 jam lalu

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

21 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

1 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

1 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya