TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko meyakini transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berjalan mulus. Moeldoko mengatakan pemerintah tetap perlu memastikan pelayanan terhadap publik tetap terjaga di masa peralihan.

“Kita harus optimistis. Semua kita siapkan dengan baik. Makanya sampai sekarang kita selalu menghitung efektivitas dari pelayanan,” kata Moeldoko di kantor KSP dalam Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka - putra Jokowi, sebagai pemenang Pilpres 2024. Proses sengketa pemilu di MK yang diajukan kubu pemenang bagaimana pun masih berjalan.

Sejauh ini belum ada keterangan atau bentuk resmi tim transisi baik dari pemerintah maupun Prabowo. Sejumlah pihak di Kubu Prabowo, seperti Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum mempertimbangkan pembentukan tim transisi pemerintahan yang sifatnya ad hoc.

Proses transisi, kata Viva, sedang berjalan tanpa membentuk tim ad hoc atau khusus. Sebab, Viva mengatakan, KIM sejak awal sudah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di masa Presiden Joko Widodo. Apalagi, Prabowo Subianto merupakan menteri di kabinet Jokowi. "Belum lagi seluruh anggota KIM adalah partai politik pendukung pemerintah," kata Juru bicara TKN Prabowo- Gibran ini saat dihubungi, Sabtu 23 Maret 2024.

Moeldoko, saat diwawancara pada Senin, mengatakan, selama ini juga belum ada komunikasi dengan kantor staf presiden soal transisi. Namun siapa pun, jikalau perlu informasi-informasi dia siap menyediakan.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan logika transisi sangat rasional jika ada peralihan kekuasaan yang berbeda secara politik. Dia mencontohkan saat era Megawati menuju era Susilo Bambang Yudhoyono. Tim transisi, kata dia, kala itu diperlukan dengan tujuan sinkronisasi.

“Tapi kalau presiden terpilih dengan presidennya satu kongsi tim transisi tak relevan. Langkah selanjutnya tinggal landas dan gaspol soal realisasi kerja,” kata Adi ketika dihubungi pada Rabu, 20 Maret 2024.

Kecuali, kata dosen Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Jakarta ini, jika Jokowi dan Prabowo dalam banyak hal mulai tak lagi sinkron baik dari segi kepentingan politik, maka tim transisi jadi penting.

Pilihan editor: Rentetan Ledakan Terjadi di Gudang Kodam Jaya Ciangsana, Bagaimana Prosedur Pemeliharaan Amunisi?