Faisal Basri Soroti Politik Gentong Babi di Sidang Sengketa Pilpres

Editor

Imam Hamdi

Senin, 1 April 2024 11:24 WIB

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyoroti politik gentong babi alias pork barrel dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Faisal memaparkan bahwa meskipun teori pork barrel berasal dari Amerika Serikat atau AS, tapi pelaksanaannya berbeda dengan di Indonesia.

Pork barrel di negeri Paman Sam itu berupa proyek-proyek mercusuar seperti jembatan dan sebagainya, sedangkan di Indonesia berupa sembako yang dibagikan lewat program bantuan sosial atau bansos. "Pork barrel di negara-negara berkembang ini wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi di Indonesia, penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, rentan miskin itu kira-kira hampir separuh dari penduduk," ujar Faisal dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1Jadi April 2024.

Sedemikian parahnya, kata dia, bahkan Kementerian Dalam Negeri mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan agar tidak ada bansos 2-3 bulan sebelum pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak. Menurut Faisal, aturan ini akan dibuat lewat peraturan daerah atau Perda. "Pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang, celengan juga kan simbolnya biasanya babi gitu. Lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontorkan uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah," ucap Faisal.

Dia pun mencontohkan saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartart, turut membagikan bansos. Saat itu, Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyampaikan pesan kepada penerima bansos bahwa bantuan itu berasal dari sumbangan Jokowi. Airlangga pun meminta para penerima bantuan berterimakasih kepada Jokowi dengan cara memilih yang didukung.

Pada Pemilihan Presiden 2024, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Golkar merupakan salah satup pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. "Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa 'silakan aja bikin sendiri Bu Risma (Menteri Sosial)'," ujar Faisal. "Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia? Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos."

Advertising
Advertising

Seperti diketahui, Risma sempat disoroti karena tidak terlihat membagikan bansos. Alil-alih Risma, justru Airlangga dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas yang membagikan bantuan sosial. Adapun Zulhas merupakan Ketua Umum PAN yang juga mengusung paslon 02 itu. Dalam video yang sempat beredar di media sosial, keduanya sempat mengatakan batuan itu adalah bansos dari Jokowi.

"Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Airlangga Hartato misalnya, banyak menteri lain, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil dan Zulkifli Hasan," ucap Faisal.

Pilihan editor: DPR Ragukan Dugaan Penyebab Ledakan Gudang Amunisi Imbas Amunisi Kedaluwarsa

Berita terkait

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

10 jam lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

13 jam lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

8 hari lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

10 hari lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Sebut Industri Nikel Merugikan Indonesia, Perkirakan 90 Persen Keuntungan Dinikmati Cina

10 hari lalu

Faisal Basri Sebut Industri Nikel Merugikan Indonesia, Perkirakan 90 Persen Keuntungan Dinikmati Cina

Faisal Basri menyebut industrialisasi nikel lebih memberikan keuntungan kepada investor asing tanpa memerhatikan kerugian bagi Indonesia

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Kritik Pameran Kendaraan Listrik, Sebut Ada Kepentingan Bisnis Elit

10 hari lalu

Faisal Basri Kritik Pameran Kendaraan Listrik, Sebut Ada Kepentingan Bisnis Elit

Faisal Basri mengkritisi promosi kendaraan listrik yang selama ini tak mengungkap adanya dampak negatif lantaran masih mengandalkan batu bara

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

12 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

12 hari lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

13 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya