TEMPO.CO, Jakarta - Upaya untuk menggulirkan hak angket guna membuka penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu di DPR masih samar. Sejumlah fraksi partai politik masih dingin belum menunjukkan sikap.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, terdapat banyak tekanan terhadap partai berlambang banteng tersebut dalam upaya menggulirkan hak angket di Senayan.

Namun, Hasto tidak mengatakan lebih detail ihwal tekanan seperti apa yang diperoleh oleh PDIP. "Salah satunya upaya Golkar untuk merebut kursi Ketua DPR dan revisi UU MD3," kata Hasto dalam diskusi daring bertajuk "Sing Waras Menggugat di MK, Hak Angket, Keputusan MKMK?" pada Sabtu, 30 Maret 2024.

Adapun Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPD atau UU MD3 mengatur ihwal mekanisme pemilihan Ketua DPR yang otomatis dipilih berdasarkan hasil perolehan kursi terbanyak partai di parlemen pada pemilihan legislatif 2024.

Hasto mengatakan, Golkar berupaya merevisi UU tersebut untuk memberikan jalan bagi kadernya duduk di kursi pucuk pimpinan DPR. "Tapi kami tidak akan biarkan, hormati suara rakyat," ujar Hasto.

Di sinilah Hasto menilai akan adanya upaya untuk menekan agar pengguliran hak angket di DPR melempem. Sebelumnya pun, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Golkar dan koalisi partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menolak untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Meski begitu, Hasto mengklaim PDIP tidak akan mundur dari rencana untuk menggulirkan hak angket ini. "Ibu Megawati ajarkan kita untuk tidak takut membela kebenaran," ucap Hasto.

PDIP, kata dia, akan menggulirkan hak angket setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan intruksi. "Kalau Ibu Mega katakan gulirkan, saat itu juga kami gulirkan," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Politikus Golkar, Firman Soebagyo menampik jika Golkar disebut tengah berencana untuk merevisi UU MD3 guna merebut kursi Ketua DPR dari partai banteng.

Firman mengklaim partainya tak melakukan lobi-lobi dengan fraksi lain untuk merevisi UU MD3. "Pak Airlangga juga sudah katakan tidak ada upaya itu," kata Firman.

Pilihan Editor: Begini Respons Prabowo Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK