TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir Koalisi Perubahan yang tampaknya tidak solid. Meski Pemilu 2024 masih belum selesai, AHY memandang partai anggota Koalisi Perubahan sudah berupaya cawe-cawe. Sindiran itu disampaikannya saat Buka Bersama Partai Demokrat di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2024.

“Kita tahu, (Pemilu) belum selesai semua, sudah ke sana kemari,” kata sosok yang juga menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini.

Acara tersebut juga dihadiri Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). AHY bersyukur partainya telah meninggalkan Koalisi Perubahan. Belakangan mereka gabung Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon presiden dan wakil presiden.

“Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kami bayangkan coba kami masih di tempat yang lama, hancur lebur betul?” kata AHY.

Sebelum sindiran cawe-cawe dari AHY melayang ke Koalisi Perubahan, sentilan serupa ternyata pernah dilontarkan putra SBY itu kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Itu terjadi saat Demokrat masih menjadi oposisi alias pihak yang berlainan sisi dengan pemerintah. Akhir-akhir ini kritik Demokrat terhadap petahana surut setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju.

Saat menjadi oposisi, AHY tercatat acap menyindir Jokowi ihwal cawe-cawe. Antara lain pada Mei dan Juli 2023 lalu. Sindiran itu buntut Presiden Jokowi yang dinilai terlalu mempromosikan sejumlah kandidat, kala itu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, untuk maju di Pilpres 2024. Jokowi merasa bertanggung jawab memberikan masukan kepada partai-partai ihwal sosok yang cocok.

“Bagian saya untuk memberikan bisikan kuat, kepada partai-partai yang sekarang ini koalisinya juga belum selesai,” kata Jokowi di Istora, Ahad, 14 Mei 2023.

Pernyataan Jokowi itu membuat AHY terusik. Waktu itu dia bahkan sampai dua kali menyindir Jokowi soal cawe-cawe. Pertama, saat berkunjung ke rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK pada Senin malam, 15 Mei 2023. Kedua, saat berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan berkas nama bakal calon legislatif Demokrat pada Ahad, 14 Mei 2023.

Menurut AHY, presiden memang memiliki hak sebagai warga negara untuk memilih calon. Namun, ia meminta agar presiden tetap fokus pada masalah kebangsaan. Sebab, kata dia, masih banyak isu yang belum terselesaikan, mulai dari masalah ekonomi, kesejahteraan, daya beli masyarakat, kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan, termasuk demokrasi dan keadilan.

“Silakan kalau beliau punya pilihan-pilihan, tapi mohon kita semua mengawal demokrasi ini menjadi ruang buat semua. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, tapi ada juga yang enggak boleh maju,” kata AHY usai menyerahkan berkas nama bacaleg Demokrat ke KPU tersebut.

Saat mengunjungi kediaman JK pada Senin malam, AHY menyindir Jokowi yang cawe-cawe dengan meminta para pemangku kepentingan di eksekutif untuk membuka ruang dengan adil pada Pemilu 2024. Pihaknya meminta jangan sampai seolah-olah ada kandidat yang diberikan dukungan langsung maupun tidak langsung. Sementara di sisi lain ada calon yang dihalang-halangi, atau tidak diharapkan untuk bisa maju.

“Kami sepakat, bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi Pemilu 2024, dibuka ruang bagi setiap individu setiap warga negara yang sama dan adil,” ujarnya.

Dalam pidatonya di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023, AHY kembali menyinggung soal cawe-cawe oleh pemimpin negeri dalam Pemilu 2024. Menurut AHY, jika cawe-cawe itu turut melibatkan instrumen kekuasaan negara, maka demokrasi Indonesia jelas dalam bahaya. “Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya,” kata AHY.

Mulanya, AHY bercerita bahwa belakangan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran secara fundamental. Saat ini, kata dia, rakyat takut bicara karena khawatir bakal diserang membabi buta. Menurut AHY, lawan politik penguasa kerap diidentikkan sebagai musuh negara. Tak hanya itu, netralitas dan independensi kekuasaan negara turut dipertanyakan.

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan praktik politik yang menyimpang dari konstitusi itu mesti segera dicegah. Menurutnya masih ada waktu untuk melakukan tindakan preventif terhadap hal tersebut. Caranya, kata AHY, dengan mengembalikan ruang kebebasan untuk rakyat, termasuk kemerdekaan pers. AHY juga menyebut hak rakyat untuk berbicara dan berpartisipasi mesti dijamin.

“Jangan biarkan kemunduran demokrasi semakin dalam,” kata AHY.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | IMA DINI SHAFIRA | EKA YUDHA SAPUTRA | YOHANES MAHARSO

Pilihan Editor: AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya