Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

Selasa, 26 Maret 2024 12:41 WIB

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan bakal berkunjung ke kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Wacana kunjungan Prabowo ke kantor PPP sebelumnya diungkap oleh Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. Namun, katanya, wacana tersebut baru sebatas perbincangan antar elite fraksi masing-masing partai, belum ada rencana kedatangan Prabowo ke kantornya.

“Belum ada (tanggal pasti). Baru bincang informal elite fraksi aja,” ujar Awiek, sapaan akrabnya, ketika dihubungi Selasa, 26 Maret 2024, dikutip dari Tempo.

Menurut Awiek, saat ini PPP masih berfokus menghadapi sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. “Kami masih fokus menyiapkan persidangan di MK,” ujarnya.

Sebelumnya, Awiek mengklaim telah terjadi komunikasi informal antar petinggi partai mengenai pertemuan PPP dengan Gerindra. Tetapi dari pernyataan pihak Gerindra, kata dia, telah terdapat keinginan untuk bersilaturahmi ke PPP.

Advertising
Advertising

Dengan adanya rencana silaturahmi dari Partai Gerindra tersebut, Awiek mengaku belum mau berandai-andai tentang rencana ke depannya, terutama terkait dengan posisi PPP yang merupakan salah satu partai pendukung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pilpres 2024.

"Saya kira soal silaturahmi, komunikasi politik, itu baik-baik saja. Itulah indahnya demokrasi di Indonesia," kata Awiek.

Awiek menegaskan dalam demokrasi, seluruh pihak boleh bersaing dan berkontestasi, tetapi tidak boleh memiliki dendam. Setelah pemilu selesai, dia menekankan agar seluruh pihak bisa berdamai dan membangun NKRI untuk kemajuan bangsa.

Dengan demikian, kata Awiek, silaturahmi politik maupun komunikasi politik antar elemen bangsa merupakan hal yang baik serta merupakan pengajaran demokrasi beradab bagi rakyat Indonesia.

Respons PDIP soal Prabowo temui Megawati

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, tak tertutup kemungkinan Megawati akan bertemu Prabowo. Akan tetapi, kata Hasto, pertemuan itu hanya mungkin terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) keluar.

"Jadi kalau bertemu, ya, tidak ada masalah. Tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan," katanya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Senin kemarin, 25 Maret 2024.

Hasto mengatakan, Megawati mempunyai rekam jejak yang sangat luas, terutama legitimasinya dengan PDIP dalam melawan rezim yang antidemokrasi dan otoriter.

"Tentu saja seluruh aspek-aspek pengkhianatan terhadap konstitusi, demokrasi, keadilan rakyat, kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema-tema sentral yang harus disuarakan oleh PDIP Perjuangan."

Hasto juga bicara perihal pertemuan Puan Maharani dengan Prabowo. Menurut dia, kapasitas Puan dalam hal ini sekadar sebagai Ketua DPR RI.

"Sehingga, tugas sebagai ketua DPR adalah melakukan komunikasi politik dan Pak Prabowo sekarang kapasitasnya masih sebagai Menteri Pertahanan," kata Hasto.

Dia menyatakan, saat ini PDIP masih menunggu hasil putusan PHPU di MK. Artinya, tidak ada persoalan bila pertemuan-pertemuan itu terjadi.

"Demikian pula antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi."

Kedeputian Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md diketahui telah mengajukan gugatan PHPU ke MK pada Sabtu, 23 Maret 2024 lalu.

TPN melampirkan sejumlah bukti dugaan kecurangan dalam rangkaian Pilpres 2024. Mulai dari dugaan politisasi bantuan sosial, mobilisasi kepala desa, hingga penyalahgunaan sistem data penghitungan cepat di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Anggota Kedeputian Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Heru Muzaki, mengatakan permohonan pendaftaran gugatan PHPU melibatkan 74 pengacara. Seluruhnya tergabung dalam Kedeputian Hukum TPN Ganjar-Mahfud. "Ada 469 bukti dari laporan berisi 208 halaman," katanya kepada Tempo.

AMELIA RAHIMA SARI | ANNISA FEBIOLA | ANDI ADAM FATURAHMAN | DEFARA DHANYA PARAMITHA

Pilihan Editor: PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

Berita terkait

Papua Tengah Jadi Provinsi dengan Jumlah Perkara Sengketa Pileg Terbanyak

5 menit lalu

Papua Tengah Jadi Provinsi dengan Jumlah Perkara Sengketa Pileg Terbanyak

MK mengungkapkan Papua Tengah menjadi provinsi dengan permohonan sengketa pileg 2024 terbanyak dengan 26 perkara.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

53 menit lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

59 menit lalu

Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

Saat ini, PKS dan pihak Prabowo masih terus berkomunikasi dua arah untuk membahas proses yang masih berjalan.

Baca Selengkapnya

Gerindra Usulkan 4 Kader Internal untuk Pilgub Jakarta, Ada 2 Keponakan Prabowo

1 jam lalu

Gerindra Usulkan 4 Kader Internal untuk Pilgub Jakarta, Ada 2 Keponakan Prabowo

Partai Gerindra mengusulkan empat nama kader internalnya untuk maju di gelaran Pilgub Jakarta November mendatang.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

2 jam lalu

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

2 jam lalu

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

Tidak ada kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perppu demi mengakomodir penambahan kementerian.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

2 jam lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Sempat Sampaikan Keinginan Maju Pilwalkot Bogor ke Prabowo

3 jam lalu

Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Sempat Sampaikan Keinginan Maju Pilwalkot Bogor ke Prabowo

Sekretaris Pribadi Iriana Joko Widodo, Sendi Fardiansyah, tengah berupaya mendapat tiket untuk mendaftar sebagai calon wali kota Bogor dalam pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

3 jam lalu

Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

Partai politik di koalisi berebut pengaruh untuk bisa menempatkan kadernya di kabinet Prabowo

Baca Selengkapnya