DPR Gelar Rapat dengan KPU Evaluasi Pemilu 2024, Ketua Komisi: Ada yang Harus Dikoreksi

Editor

Devy Ernis

Senin, 25 Maret 2024 12:41 WIB

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat kerja dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri juga hadir dalam rapat tersebut.

Rapat itu berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 25 Maret 2024. Selain jajaran Komisi II DPR, hadir juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, serta Ketua DKPP Heddy Lugito.

Rapat tersebut dimulai sekitar pukul 11.30 WIB dan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Saat membuka rapat tersebut, Doli mengatakan pihak-pihak yang hadir punya kepentingan untuk melihat secara lebih detail pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebabnya, kata Doli, ada banyak masukan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk dari masyarakat. “Ada hal-hal yang perlu dievaluasi, ada hal-hal yang perlu dikoreksi,” ucap politikus Partai Golkar itu.

Menurut Doli, rapat tersebut dilangsungkan dengan orientasi agar proses pemilihan di masa depan dapat berlangsung dengan lebih berkualitas. Maka dari itu, kata dia, rapat tersebut akan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikoreksi.

Advertising
Advertising

Meski begitu, Doli menyampaikan bahwa dirinya merasa Pemilu 2024 telah berlangsung dengan baik. “Secara umum saya kira dari segi tahapan, kita sudah bisa menyatakan bahwa teman-teman penyelenggara Pemilu sudah bisa melaksanakan seluruh rancangan tahapan itu dengan baik,” ucap Doli.

Dia lalu memberikan kesempatan kepada Hasyim mewakili KPU untuk memberi pemaparan tentang pelaksanaan Pemilu. “Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan catatan tentang pembahasan evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024,” ujar Hasyim.

Diketahui, KPU telah usai melaksanakan tahapan Pemilu pada 20 Maret 2024 lalu. Hal tersebut ditandai dengan penetapan hasil Pemilu yang dilakukan KPU di hari tersebut.

Adapun KPU menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan 58,59 persen suara.

Sementara itu, KPU menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang Pemilu legislatif. PDIP dinyatakan berada di posisi pertama partai politik dengan 16,72 persen suara. Mereka disusul Partai Golkar dengan 15,28 persen.

Saat ini, proses Pemilu 2024 sudah melanjuti tahapan selanjutnya, yaitu sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pilihan Editor: Kata Kemenag Soal Umrah dan Haji Khusus Berbiaya Murah

Berita terkait

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

19 menit lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

1 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

4 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

5 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

14 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

14 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

16 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

17 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

17 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya