TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan keputusan membentuk tim transisi pemerintah tergantung keinginan calon presiden Prabowo Subianto. Demokrat masih menunggu arahan dari calon presiden nomor urut 02 itu. "Kita menunggu arahan nanti sebaiknya bagaimana," kata Herzaky saat dihubungi, Sabtu 23 Maret 2024.

Isu pembentukan tim transisi disinggung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, Kamis lalu. Zulkifli menilai Prabowo tak perlu membentuk tim transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu. Sebabnya. orang yang nantinya melanjutkan pemerintahan akan tetap sama seperti di era Jokowi.

Herzaky mengatakan, belum mengetahui pencetus wacana tim transisi. Pasalnya, wacana itu belum menjadi pembahasan di internal partai pengusung. Koalisi Indonesia Maju saat ini masih merayakan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Itu usul dari mana? Kita masih bahagia merayakan kemenangan," kata Herzaky.

Menurut Herzaky, pembentukan tim transisi tergantung kebutuhan Prabowo. Format perpindahan kekuasaan itu bisa dalam bentuk tim atau tidak.

Bila Prabowo ingin membentuk tim, menurut dia direalisasikan. Namun, jika dianggap tidak perlu, kata dia, masing-masing anggota koalisi pendukung Prabowo-Gibran, bisa mengirim perwakilan di pemerintahan. Adapun anggota Koalisi Pendukung Prabowo-Gibran yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, dan Gelora. "Kalau tak perlu untuk apa dibentuk tim,'' kata Herzaky.

Wakil Ketua Umum Golkar, Erwin Aksa sebelumnya mengatakan, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak akan membentuk tim transisi tuk menyusun kabinet pemerintahan. Alasannya, bentuk pemerintahan Prabowo keberlanjutan dengan pemerintahan Joko Widodo.

"Tim transisi engga ada karena ini berkelanjutan," kata Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, saat dihubungi, Sabtu 23 Maret 2024.

Dalam keberlanjutan itu, Prabowo hanya perlu berkomunikasi dengan Jokowi. Keduanya juga sudah melakukan komunikasi. Namun, Erwin tak menjelaskan bentuk komunikasi itu. "Tentu komunikasinya untuk keberlanjutan," kata Erwin.

Pada Rabu, 20 Maret 2024, KPU mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024, dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mereka berhasil memenangkan 36 provinsi dengan total 96.214.691 suara.

Sementara itu, Anies-Muhaimin menempati peringkat kedua dengan 40.971.906 suara dan memenangkan dua provinsi, Aceh dan Sumatera Barat. Ganjar Pranowo-Mahfud Md, di posisi ketiga, meraih 27.040.878 suara tanpa memenangkan satu pun dari provinsi.

ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan editor: Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan