Ribka Tjiptaning Disebut Hasto PDIP Kehilangan Suara di Pileg 2024 gegara Kritis ke Jokowi, Ini Profilnya

Jumat, 22 Maret 2024 15:24 WIB

Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning P, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Ribka Tjiptaning, diperiksa sebagai saksi didalami kaitan mitra kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan tak sedikit calon anggota legislatif (caleg) dari partainya yang kehilangan suara dalam kontestasi pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Salah satunya, Ribka Tjiptaning, incumbent DPR RI dari Dapil Jawa Barat lV.

Hasto menyebut sejumlah caleg PDIP memang kerap mengkritisi sikap politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, ia mengatakan partainya tidak akan tinggal diam dan akan pasang badan membela caleg yang kehilangan suara tersebut.

Meski demikian, lanjut Hasto, dugaan itu harus dibuktikan lewat gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Secara empiris memang itu betul, tapi harus dibuktikan dan kami akan berjuang untuk membela kader-kader kami yang selama ini kritis di dalam menjalankan tugas demokrasinya,” ujar Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Maret 2024.

Hasto mengingatkan, jika kursi DPR RI hanya diisi oleh legislator yang tunduk pada kekuasaan, hal itu akan membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Advertising
Advertising

“Ketika nantinya DPR hanya diisi oleh mereka-mereka yang sekedar tunduk pada kekuatan intimidasi yang nantinya bisa bergeser semakin represif, hal itu bahaya bagi demokrasi kita,” kata Hasto. Hingga berita diunggah, Tempo masih berupaya mengkonfirmasi ke istana soal tudingan PDIP.

Profil Ribka Tjiptaning

Dikutip dari laman resmi DPR, Ribka lahir di Yogyakarta pada 1 Juli 1959. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah atas, Ribka menempuh pendidikan strata satu (S1) di Universitas Kristen Indonesia dengan jurusan kedokteran.

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan S2 dengan jurusan Ahli Asuransi Kesehatan di Universitas Indonesia pada 2012.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ribka pernah membuka praktek sebagai dokter di Klinik Partuha Ciledug. Situs DPR juga menulis, pada 1992-2000, ia pernah menjadi dokter di perusahaan Puan Maharani.

Ribka kemudian menjabat sebagai anggota DPR sekaligus Ketua Komisi IX DPR pada periode 2005-2009. Ia terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2019-2024 sebagai anggota Komisi IX.

Selanjutnya: Ribka sempat dipanggil KPK

<!--more-->

Ribka sempat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.

"Saksi Ribka Tjiptaning selaku anggota DPR RI hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan mitra kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kemnaker saat itu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, dikutip dari Antara, Kamis, 1 Februari 2024.

Ali juga mengatakan penyidik KPK turut memeriksa Ribka soal kaitan pelaksanaan dari pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker RI. Berikut ini data lengkap riwayat hidup Ribka:

Riwayat Pendidikan

  • SD - Kuningan Timur Pagi II. Tahun: 1965 - 1971
  • SMP - Dharma Satria. Tahun: 1971 - 1974
  • SMA - SMAN XIV Jakarta. Tahun: 1974 - 1977
  • S1 Dokter (dr), Universitas Kristen Indonesia. Tahun: 1978 - 2002
  • S2 Ahli Asuransi Kesehatan Universitas Indonesia. Tahun: - 2012

Profesi

  • Anggota DPR RI, Sebagai: Anggota Komisi IX. Tahun: 2019 - sekarang
  • Anggota DPR RI, Sebagai: Ketua Komisi IX DPR RI. Tahun: 2005 - 2009
  • Perusahaan Puan Maharani, Sebagai: Dokter Praktek. Tahun: 1992 - 2000
  • Klinik Waluya Sejati Abadi Ciledug, Sebagai: Dokter Praktek. Tahun: 1991 - 1992
  • RS.Tugu Ibu Cimanggis, Sebagai: Dokter Praktek. Tahun: 1990 - 1991
  • Karya Bakti Kalibata, Sebagai: Dokter Praktek. Tahun: - 1991
  • Klinik Partuha Ciledug, Sebagai: Dokter Praktek. Tahun: - 1991

Pengalaman Organisasi

  • Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana, Sebagai: Ketua. Tahun: 2019 - 2024
  • Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Sebagai: Ketua. Tahun: 2015 - 2019
  • Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja, Sebagai: Ketua. Tahun: 2010 - 2015
  • Pemuda Demokrat Indonesia, Sebagai: Sekretaris Jendral. Tahun: 2002 -
  • Pemuda Demokrat Jawa Barat, Sebagai: Wakil Ketua Dewan Pimpinan. Tahun: 2002 -
  • Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), Sebagai: Ketua Lembaga. Tahun: 2002 -
  • Paguyuban Korban ORBA(Pakorba), Sebagai: Ketua Paguyuban. Tahun: 2001 -
  • DPD PDIP Prov. Jawa Barat, Sebagai: Wakil Ketua. Tahun: 2000 - 2005
  • Dewan Perhimpunan Daerah Pemuda Demokrat, Sebagai: Wakil Ketua Dewan. Tahun: 1996 - 2002
  • DPC PDIP Kota Tangerang, Sebagai: Ketua DPC. Tahun: 1996 - 2000
  • Yayasan Waluya Sejati Abadi, Sebagai: Ketua Yayasan. Tahun: 1992 - sekarang
  • Dewan Perhimpunan Daerah Pemuda Demokrat, Sebagai: Wakil Ketua Dewan. Tahun: 1991 - 1996
  • DPD PDIP Prov. Banten, Sebagai: Wakil Ketua. Tahun: - 2007

INTAN SETIAWANTY | TEMPO

Pilihan Editor: KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

Berita terkait

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

17 menit lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

4 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

5 jam lalu

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

6 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

9 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

10 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

10 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

11 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

12 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

12 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya