TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Said Abdullah mengatakan, keputusan untuk menentukan bakal atau tidaknya partai banteng menggulirkan hak angket memang ada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Namun, kata dia, PDIP tidak menutup kemungkinan jika elite partai banteng lainnya dapat diperintahkan Megawati untuk menyampaikan keputusan PDIP ke khalayak luas. "Bisa Sekretaris Jenderal yang sampaikan pengumuman, tidak selalu Ketum," kata Said di Kompleks Parlemen, Rabu, 20 Maret 2024.

Meski begitu, Said melanjutkan, hingga saat ini DPP belum memperoleh tanda dari Megawati ihwal keputusan menggulirkan hak angket. "Sehingga kami lakukan terus pendalaman data, saksi dan bukti dokumentasi," ujarnya.

Sambil menunggu Megawati, kata Said, komunikasi dengan Fraksi lainnya pun terus berjalan, khususnya mereka yang menjadi legislator di Komisi yang sama. "Kalau komunikasi dalam konteks besar antara partai itu memang belum," ucap Said.

Ketua DPP bidang Perekonomian itu mengaku tidak dapat memastikan kapan waktu untuk berkoordinasi langsung dengan partai lain akan dilakukan pengurus teras partai banteng. "Kita sudah siap kalau diminta. Tetapi, keputusan ada di tangan Ketua Umum," kata dia.

Kemarin, Politikus PDIP, Adian Napitupulu juga mengatakan hal serupa. PDIP, kata dia, masih menunggu arahan langsung dari Megawati ihwal hak angket, meski tim hukum telah melakukan kajian akademik dengan sejumlah ahli.

Adian mengatakan kendati Fraksi lainnya menyatakan akan bersikap menggulirkan hak angket setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional, PDIP akan tetap bersikap mengikuti intruksi Megawati. "Karena ini adalah partai, komando organisasinya jalan dan aturannya harus kita ikuti," kata Adian. "Intinya kita tidak tunggu momen, tapi tunggu keputusan."

Pilihan Editor: Setelah Rekapitulasi KPU Rampung, PKB Tunggu Masukan Tim Hukum Tindaklanjuti Usulan Hak Angket