Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Selasa, 19 Maret 2024 16:34 WIB

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan terdapat sejumlah tokoh yang turut serta dalam aksi demonstrasi menolak penyelenggaraan pemilu curang di Komplek Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada hari ini, Selasa, 19 Maret 2024.

Mereka di antaranya, kata Refly, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal (Purn) Soenarko.

"Kami mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi (Presiden Joko Widodo)," kata Refly di depan Kompleks Parlemen, Selasa, 19 Maret 2024.

Refly melanjutkan, selain diikuti oleh kelompok Gerakan Pemuda Kedaulatan Rakyat atau GKPR, demonstrasi diikuti oleh jaringan serikat buruh dan masyarakat miskin kota.

"Ada kelompok yang berbeda, tapi tujuannya sama. Tolak pemilu curang dan makzulkan Presiden," ujarnya.

Advertising
Advertising

Di atas mobil komando, Presidium GKPR Didin S. Damanhuri mendesak DPR untuk segera menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Menurut Didin, rentetan kejanggalan dalam proses pemilu harus diusut. Salah satunya seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden hingga bantuan sosial.

"Kita desak ketua fraksi baik PDIP, NasDem, PKB, PKS dan yang concern kepada kecurangan agar hak angket dapat diloloskan," seru Didin saat berorasi.

Menurut Didin, rakyat harus mengawal pengguliran hak angket DPR RI. Ia pun mendorong agar akhir dari angket DPR RI dapat memberi kesimpulan untuk mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Itu harus punya konsekuensi paslon 2, didiskulifikasi. Betul?" seru Didin yang langsung disambut betul oleh para pengunjui rasa. "Kita juga makzulkan Presiden Jokowi melalui hak angket."

Pantauan Tempo, ratusan orang berpakaian warna hitam-putih berjalan memadati area depan Kompleks Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa 19 Maret 2024.

Dengan membawa bendera merah putih dan spanduk bergambarkan wajah Presiden Jokowi, serta pesan tolak penyelenggaraan pemilu curang, mereka meneriakan tuntutan makzulkan Presiden Jokowi. Mereka berdemonstrasi di tengah teriknya panas sinar matahari pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya: Polisi siagakan 2.970 personel

<!--more-->

Polisi siagakan 2.970 personel

Sebelumnya, beredar selebaran aksi di media sosial. Gerakan kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GKPR, bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Selasa, 19 Maret 2024.

Kepada Tempo, Din Syamsuddin mengonfirmasi aksi demonstrasi tersebut. "Ya, itu saya penggeraknya," ujar Din lewat aplikasi perpesanan kepada Tempo, Ahad, 17 Maret 2024.

Namun, dia enggan menjelaskan berapa jumlah massa yang akan hadir. Menurut Din, massa juga tidak bisa diperkirakan karena jumlahnya fluktuatif. "Tapi banyak yang ingin hadir," ucap Din.

Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro membenarkan ihwal akan adanya aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR siang hari ini.

Dia mengatakan, kelompok yang akan berdemonstrasi adalah kelompok GKPR dengan estimasi massa sekitar 500 orang. "Personel disiagakan sebanyak 2.970 orang," kata Susatyo.

Selain di depan Kompleks Parlemen, Susatyo melanjutkan, aksi demonstrasi juga digelar di depan area kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). "385 personil kami siagakan di sana," ujar Susatyo.

Mengenai rekayasa lalu lintas, kata dia, akan dilakukan kepolisian dengan melihat situasi dan kondisi terbaru di lapangan. "Jika jumlah massa meningkat, rekayasa akan dilakukan di Jalan Gatot Subroto," ucap Susatyo.

Perwira menengah Polri tersebut mengatakan, telah mengintruksikan kepada anggota di lapangan untuk tidak bertindak reaktif dan mengedepankan negosiasi apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Kami menghimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa," kata Susatyo.

ANDI ADAM FATURAHMAN

Pilihan Editor: Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

Berita terkait

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

1 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

6 jam lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

8 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

10 jam lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

11 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

12 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

14 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

1 hari lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

1 hari lalu

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

PPP sodorkan Achmad Baidow mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang maju untuk periode kedua Pilgub Jawa Timur. Begini sosoknya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya