TEMPO.CO, Jakarta - Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa , Abdul Halim Iskandar, mengatakan tidak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghentikan hak angket kecurangan pemilu di DPR. Kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut tidak ada pembahasan mengenai hal itu.

“Sama sekali tidak ada pembahasan itu,” kata Halim yang juga Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024.

Tiga sekretaris jenderal dari partai-partai Koalisi Perubahan – mencakup PKB, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera, mengusulkan agar koalisi mereka jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Pasalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PIDP) sebagai pihak yang pertama kali menggulirkan wacana hak angket belum juga mengajukan proses tersebut di DPR hingga saat ini.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Maret 2024. Dia baru saja bertemu dengan perwakilan dua partai Koalisi Perubahan lainnya, yaitu Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi dan Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid.

Awalnya, kata Hermawi, Koalisi Perubahan berencana menunggu PDIP untuk memulai pengguliran hak angket di DPR. Namun, para sekretaris jenderal Koalisi Perubahan mulai mempertimbangkan alternatif lain karena partai berlambang banteng tersebut belum kunjung merealisasikannya.

“Sekarang ini juga sudah banyak suara-suara mengatakan kenapa (hak angket) lambat? Tadi kita terpikir satu alternatif yang nanti kami akan laporkan kepada pimpinan. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak mulai saja?” kata Hermawi.

Hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.

PDIP dan PKB sudah menyiapkan naskah akademik. Beberapa substansi yang menjadi perhatian adalah mengenai campur tangan pemerintah dalam pengerahan aparat hingga pengerahan bantuan sosial.

Dalam keterangan pers di Kompleks Istana pada Senin, Abdul Halim Iskandar menyatakan tidak ada masalah dengan Jokowi, terlepas pihaknya mengusung tema perubahan dalam Pilpres 2024. Menghadap Jokowi bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Halim bilang keduanya turut membahas perkembangan suara PKB di Pemilu 2024.

“Loh kita ini kan koalisinya pak presiden, gimana toh? nggak pernah ada masalah. Wong kita ini koalisinya pak Presiden Jokowi sejak pemilu dulu sampai sekarang,” kata Halim. Namun dia mengatakan kepastian PKB masuk pemerintahan selanjutnya tergantung dari Cak Imin.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum, Begini Reaksi di Internal Golkar