Gibran Disebut Berpeluang Jadi Ketum Golkar, MKGR Ingatkan Aturan Main Partai

Minggu, 17 Maret 2024 22:00 WIB

Ketua Umum DPP Ormas MKGR periode 2020-2025 Adies Kadir memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus DPP Ormas MKGR 2020-2025 di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat malam, 19 Maret 2021. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR merespons wacana pencalonan Gibran Rakabuming Raka di bursa ketua umum Golkar dalam musyawarah nasional (munas) Desember 2024.

Ketua Umum DPP MKGR Adies Kadir, mengingatkan, Golkar memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang mengatur mengenai pencalonan ketua umum. Adies mengatakan, AD/ART itu mengatur seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum minimal harus lima tahun di dalam kepengurusan Partai Golkar.

"Kami punya aturan main. Kami tidak berani berandai-andai apakah ini akan diubah atau tidak," kata Adies di acara deklarasi dukungan untuk Airlangga Hartarto di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan pada Ahad, 17 Maret 2024.

Selama belum ada perubahan AD/ART, kata Adies, MKGR akan berpatokan pada aturan yang ada. "Itu (AD/ART) aturan baku dari Partai Golkar. Itu buku sakralnya partai Golkar, jadi sampai saat ini kami MKGR, masih mengacu kepada AD/ART," kata dia.

Adies juga membantah dugaan pihak eksternal partai Golkar yang berupaya mengambil alih posisi calon ketua umum. Apalagi, kata Adies, jika pihak yang dituduh adalah Presiden Joko Widodo atau Gibran Rakabuming. Adies mengklaim, Airlangga memiliki kedekatan dengan Jokowi dan Gibran, sehingga tidak mungkin mereka akan mengambil alih partai Golkar.

Advertising
Advertising

Dia juga mengutip pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan di pertemuan DPD I Golkar pada Jumat, 15 Maret 2024. Saat itu, Luhut mengingatkan pihak eksternal untuk tidak coba-coba mengganggu partai Golkar. "Jangan lagi ada yang coba coba aneh aneh yang ganggu pak Airlangga, ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi keberhasilan beliau," kata Adies.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan partainya sangat terbuka menerima siapa pun, termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, sebagai kader partai.

Menurut dia, Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapa pun. Bahkan partai berlambang pohon beringin ini memiliki program baru dalam merekrut kader partai.

“Kami punya program panca sukses, salah satunya adalah sukses inovasi kaderisasi dan keanggotaan. Kebetulan saya yang bertanggung jawab, jadi kami membuat database dengan aplikasi yang ada pada data kami untuk merekrut kader-kader baru, siapa pun boleh masuk, entah dia pemulung, entah pengusaha bisa masuk, sangat senang kami," kata Lodewijk di Nusa Dua, Bali Jumat, 15 Maret 2024.

Dia mengatakan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangat menguntungkan bagi Golkar. Hal ini dinilai akan sangat membantu program-program inovasi Golkar.

"Bayangkan, kalau ada presiden mau masuk atau calon presiden mau masuk tentunya akan sangat membantu Partai Golkar. Kalau kita bicara ada tambahan minimal catatan di situ, satu kader baru Partai Golkar karena programnya inovasi kaderisasi keanggotaan siapa pun kita, sebagai partai terbuka bisa masuk," katanya.

YOHANES MAHARSO | ANTARA

Berita terkait

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

6 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

10 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

12 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

16 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

16 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

17 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

17 jam lalu

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

Enam parpol membentuk koalisi Sama-sama di Pilkada Depok 2024 untuk menggusur dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

18 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

19 jam lalu

Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

Partai politik di koalisi berebut pengaruh untuk bisa menempatkan kadernya di kabinet Prabowo

Baca Selengkapnya