Mahfud Md Bicara Kesiapan Pengajuan Gugatan ke MK: Banyak Pengacara Sudah Daftar

Jumat, 15 Maret 2024 09:38 WIB

Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD berdialog bersama awak media sebelum menggunakan hak pilihnya di Yogya. Tempo/Pribadi Wicaksono.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud Md mengatakan, pihaknya sudah siap mengajukan gugatan dugaan kecurangan pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilu ke MK. Tim Pemenangan Nasional (TPN) juga sudah menyiapkan pengacara untuk gugatan itu. Namun, Mahfud belum berkenan menyebut siapa pengacara itu.

"Kita juga sudah menyiapkan, menunggu keputusan KPU saja," kata Mahfud di Kawasan Blok M, Jakarta, Jumat 15 Maret 2024.

Mahfud mengatakan, sudah banyak pengacara dari berbagai daerah berniat membantu. Namun, ia tak ingin terlalu ramai ada pengacara yang ikut.

"Banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah dari berbagai profesi pengacara tapi untuk apa terlalu ramai-ramai ya, tapi banyak juga ya kita suruh ikut aja nanti kalau mau ikut," kata Mahfud.

Tim Demokrasi Keadilan, Ganjar-Mahfud sebelumnya memastikan mengajukan gugatan mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengajuan itu akan dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan hasil pemilu pada 20 Maret 2024.

Advertising
Advertising

Ketua Tim Demokrasi Keadilan Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, berharap hakim MK akan menguji perselisihan hasil pemiihan umum (PHPU) secara menyeluruh. MK harus menguji sengketa hasil pemilu dari tahap pra pencoblosan, tahap pencoblosan, hingga tahap perhitungan suara. Pengujian menyeluruh itu, kata Todung, penting untuk melihat dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Saya harapkan MK memeriksa sengketa pemilihan presiden secara teliti dan profesional. Tidak hanya fokus perbedaan surat suara. Karena pemilu itu holistik. Tidak parsial," kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud ini dalam konferensi pers di Media Center Ganjar - Mahfud, Jakarta, Selasa 5 Maret 2024.

Pilihan Editor: Mahfud Md Tanggapi Koalisi Besar: Tak Menutup Peluang Ada Oposisi

Berita terkait

Babak-Belur Mahkamah Konstitusi

1 jam lalu

Babak-Belur Mahkamah Konstitusi

Demokrasi Indonesia makin terancam. Kali ini lewat revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

3 hari lalu

Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

Palguna heran mengapa setiap revisi UU MK yang dipermasalahkan adalah persoalan yang tak ada relevansinya dengan penguatan MK sebagai peradilan yang berwibawa dan merdeka.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

3 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

Suap demi Predikat WTP dari BPK

3 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

3 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

3 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

3 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya