81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Senin, 11 Maret 2024 23:47 WIB

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI ke-13 bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi berhasil memenangi Pemilu 2019 mengalahkan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Ma'ruf Amin memiliki nama lahir Ma'ruf al-Karkhi. Ia lahir pada 11 Maret 1943, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1362 Hijriyah, di Desa Kresek, Tangerang. Ia adalah anak dari Kyai Haji Mohamad Amin dan Hajjah Maimoenah. Keluarganya sangat religius, dengan garis keturunan yang mencakup Nawawi al-Bantani, seorang ulama dari Banten, dan Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama yang memiliki hubungan ke Nabi Muhammad SAW.

Ayahnya memberinya nama "Ma'ruf al-Karkhi" dengan harapan agar ia menjadi seorang ahli agama, mirip dengan Ma'ruf al-Karkhi, seorang ahli sufi dari Persia. Nama "al-Karkhi" kemudian tidak digunakan lagi dalam dokumen resmi, dan ia menggunakan nama ayahnya, Amin, sehingga namanya menjadi "Ma'ruf Amin".

Ayah Ma'ruf menginginkan putranya untuk belajar di pesantren tradisional. Sebelum masuk pondok pesantren, Ma'ruf Amin menyelesaikan pendidikan dasarnya di sekolah rakyat di Kecamatan Kresek.

Ma'ruf Amin kemudian melanjutkan pendidikannya di pesantren yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari. Ia meraih gelar sarjana dalam bidang Filsafat Islam dari Universitas Ibnu Khaldun di Bogor, Jawa Barat. Ia juga dianugerahi gelar kehormatan dari Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim pada 2017.

Advertising
Advertising

Sebelum menjabat di lembaga eksekutif, Ma'ruf Amin memiliki sejumlah pengalaman legislatif sejak 1971.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin memiliki pengalaman legislatif dari tahun 1971 hingga 1999. Pada tahun 1971, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai NU. Kemudian, pada tahun 1977, ia terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Setelah itu, ia aktif dalam aktivitas sosial.

Pada tahun 1998, Ma'ruf menjadi penasehat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Wahid dan Presiden Gus Dur selama periode kepemimpinannya. Kemudian, ia kembali aktif dalam politik sebagai wakil rakyat dari PKB di DPR RI. Pada periode ini, Ma'ruf menjabat sebagai Ketua Komisi IV, anggota Komisi II, dan Dewan Anggaran.

Selain itu, Ma’ruf juga memiliki sejumlah jabatan publik, termasuk Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pada 9 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden. Kemudian, pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan kemenangan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019 dengan persentase suara 55,5 persen.

Ma'ruf dilantik sebagai Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019, menjadikannya wakil presiden tertua yang pernah dilantik hingga saat ini, dengan usia 76 tahun 223 hari.

Dua tahun kemudian, pada 20 Oktober 2021, Ma'ruf Amin telah menjabat sebagai Wakil Presiden selama dua tahun. Pada peringatan dua tahun masa jabatannya, kinerja Ma’ruf masih menjadi sorotan, dengan beberapa pihak menilainya sebagai sekadar alat politik dan kurangnya keterlibatan publikannya.

Kontroversi dengan Ahok

Ma'ruf Amin terlibat dalam kontroversi seputar pemilihan gubernur Jakarta pada 2017. Saat itu, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi sasaran protes massal di Jakarta pada November 2016.

Ahok menuduh Ma'ruf telah memihak dalam pemilihan karena melakukan panggilan telepon dengan Presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju sebagai kandidat melawan Ahok.

Ahok kemudian meminta maaf kepada Ma'ruf AMin melalui media sosial atas implikasi bahwa Ma'ruf telah dipengaruhi oleh tekanan politik. Ma'ruf menerima permintaan maaf Ahok dan menyatakan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan.

Namun, sebuah organisasi yang dikenal sebagai Pengusaha Indonesia Muda melaporkan Ahok ke Bareskrim Mabes Polri karena diduga telah melecehkan Ma'ruf dan menyadap percakapan teleponnya dengan mantan Presiden SBY, meskipun penolakan sebelumnya oleh tim kuasa hukum Ahok dari tuduhan tersebut.

Dalam sebuah wawancara terpisah setelah terpilih sebagai kandidat wakil presiden, Ma'ruf Amin menyatakan penyesalannya atas kesaksiannya melawan Ahok, menambahkan bahwa ia "terpaksa" untuk melakukannya.

MICHELLE GABRIELA | M ROSSENO AJI | IMAM HAMDI

Pilihan Editor: Ma'ruf Amin Bersuara Soal Fenomena Demokrasi Hari-hari Ini, Begini Tanggapannya tentang Dirty Vote

Berita terkait

Pengamat Politik Unair Menilai PKB Kikuk di Pilkada Jatim 2024 karena Belum Punya Calon Kuat Hadapi Khofifah

24 menit lalu

Pengamat Politik Unair Menilai PKB Kikuk di Pilkada Jatim 2024 karena Belum Punya Calon Kuat Hadapi Khofifah

PKB dinilai belum memiliki calon kandidat gubernur yang sepadan untuk bertarung dengan gubernur inkumben Khofifah Indar Parawansa.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

1 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

5 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

6 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

7 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

7 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

8 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

8 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

10 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

10 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya