Ma'ruf Amin Respons soal KPU Hilangkan Grafik Penghitungan Suara di Sirekap

Kamis, 7 Maret 2024 19:17 WIB

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan sambutan pada Peresmian Pasar Rakyat Pariaman, Sumatera Barat. ANTARA/Diskominfo Pariaman

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons soal grafik penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hilang di Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap. Ma’ruf mengatakan, bagaimanapun, sirekap itu tidak menunjukkan hasil daripada pemilu.

“Nanti, ada pengumuman resmi nanti kalau sudah diumumkan oleh KPU ya,” kata Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Archa, Tangerang, Banteng, pada Kamis, 7 Maret 2024, dikutip dari keterangan video.

Ma’ruf menyatakan, jika memang ada masalah, ada mekanisme yang bisa diikuti seperti melapor ke Badan Pengawas Pemilu atau menyampaikan gugatan ke Mahkamah konstitusi. “Misalnya ada ketidakpuasan, ketidakpercayaan, saya kira bisa seperti itu,” kata dia.

Dalam keterangan 5 Maret lalu, Komisioner KPU Idham Kholik mengatakan diagram perolehan suara Sirekap dihilangkan agar tidak menjadi prasangka. Menurut dia, hasil pembacaan teknologi Sirekap yang kurang akurat dan belum sempat diakurasi oleh pengunggah C Hasil di kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan operator Sirekap KPU di Kabupaten/Kota akan menjadi polemik dalam ruang publik.

“Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti otentik perolehan suara peserta pemilu,” kata Idham.

Advertising
Advertising

Pakar keamanan siber dan forensik digital Alfons Tanujaya mengatakan metode ‘hide’ menggunakan Cascading Style Sheet atau CSS pada diagram Sirekap KPU adalah fitur umum di website. Alfons menjelaskan CSS merupakan fitur pemrograman di webpage dan bagian dari website. Fitur CSS ini ada di hampir semua web hosting.

“Di CSS bisa disetel mau di on atau off kan tampilan teks, gambar, grafik dan lainnya. Ini adalah fitur umum di website,” kata Alfons kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2024.

Kendati demikian, Alfons mengungkapkan seharusnya menyembunyikan tampilan grafik tidak masalah selama data teks ditampilkan. Sebab, kata dia, tampilan grafik hanyalah variasi menampilkan data dari tampilan teks. Ia mendorong agar publik fokus ke data teks karena apabila teks diubah otomatis grafik akan ikut berubah.

Selain menyembunyikan grafik, KPU juga menyembunyikan total prolehan suara dalam bentuk teks di halaman Sirekap. Perolehan suara kini hanya bisa dilihat dengan mengecek satu per satu dapil. Alfons menyayangkan KPU yang tidak menampilkan data teks secara keseluruhan.

“Kalau memang tidak mau menampilkan data ya tidak usah di input saja. Kan buang-buang waktu saja sudah input data teks lalu tidak ditampilkan,” kata Alfons.

DANIEL A. FAJRI, EKA YUDHA SAPUTRA


Pilihan Editor:
Diagram Sirekap Hilang, BRIN: KPU Harus Betul-betul Transparan dan Akuntabel

Berita terkait

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

1 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

2 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

20 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

1 hari lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 hari lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

2 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya