TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kompak mendorong penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Bagaimana dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)?

Dilansir dari Tempo, anggota Fraksi PKS Aus Hidayat Nur, anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dan anggota Fraksi PDIP Aria Bima, kompak menyuarakan pengguliran hak angket lewat interupsi dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Selasa, 5 Maret 2024.

Interupsi disampaikan kepada pimpinan sidang yang merupakan politikus Partai Gerindra, yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

“Saya ingin menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata anggota DPR Fraksi PKS, Aus Nur Hidayat.

Menurut Aus, alasan pengguliran hak angket adalah untuk memastikan momen krusial Pemilu bisa dijaga agar tetap terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Selain itu, ujar Aus, hak angket bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga yang tumbuh di tengah masyarakat atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Sementara itu, politikus PKB Luluk Nur Hidayat menyatakan dukungannya terhadap proses hak angket tersebut. “Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat,” kata dia.

Luluk pun menyinggung dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu di Pilpres 2024. Dia menyatakan proses Pemilu 2024 sebagai Pemilu yang paling brutal yang pernah dia saksikan.

Sedangkan politikus PDIP Aria Bima meminta agar DPR RI bisa menggunakan fungsi pengawasan terhadap berbagai hal yang terjadi selama gelaran Pemilu 2024. Menurutnya, pengawasan itu dapat dilakukan melalui penggunaan hak interpelasi maupun hak angket.

"Kami berharap pimpinan menyikapi, dalam hal ini mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket," kata Aria.

Selanjutnya: Respons Anggota Fraksi PPP

<!--more-->

Respons Anggota Fraksi PPP

Anggota Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan partainya hingga saat ini belum tertarik menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Menurutnya, kebanyakan anggota parlemen dari PPP masih mengurusi proses penghitungan suara pemilihan legislatif di daerahnya masing-masing.

“Sampai saat ini, anggota Fraksi PPP tidak berminat untuk menggunakan hak angket,” kata Syaifullah melalui pesan singkat pada Senin malam, 4 Maret 2024.

Dia menyatakan hal tersebut setelah berkomunikasi dengan pelaksana tugas Ketua Umum PPP Mardiono dan Ketua Fraksi PPP DPR Amir Uskara.

Syaifullah menyampaikan bahwa belum ada arahan dari partai untuk ikut menandatangani wacana hak angket.

“Belum ada perintah partai ataupun fraksi untuk menandatangani usul hak angket,” ucap anggota Komisi I DPR itu.

Para anggota Fraksi PPP, kata Syaifullah, saat ini masih berada di daerah pemilihannya masing-masing untuk mengawal Pemilu 2024.

“Sampai saat ini hampir seluruh anggota FPPP masih berada di Dapil utk mengawal suara PPP,” ujar dia.

Sebelumnya, usulan penggunaan hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilu 2024 pertama kali disampaikan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo.

Ganjar mengatakan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak bisa diabaikan. Jika DPR tak siap dengan hak angket, dia akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.

Usulan itu kemudian mendapat dukungan dari partai-partai pengusung calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu NasDem, PKB, dan PKS.

Hak angket diusulkan untuk menelusuri dugaan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berlaku tidak netral untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya melalui kebijakan bantuan sosial yang dibagikan menjelang Pemilu hingga pengerahan aparat untuk mengarahkan pemilih. Gibran tak lain merupakan putra sulung Jokowi.

Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, sebelumnya memprediksi PPP tidak akan mendukung koalisinya menggulirkan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Diketahui, PPP tergabung bersama PDIP untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Ujang beralasan, pernyataan elite PPP mencerminkan partai berlambang kakbah itu lebih ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran jika kelak resmi menang di Pilpres 2024.

“PPP punya jalan, pilihan, dan sikap sendiri, bergabung pemerintah Prabowo-Gibran. Tidak akan mendorong hak angket itu,” kata Ujang saat dihubungi pada Rabu, 28 Februari 2024.

Rapat Paripurna DPR RI ke-13 di Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mewakili Ketua DPR RI Puan Maharani, yang sedang mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia 2024 di Paris, Prancis.

Rapat paripurna tersebut kembali digelar setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Dari total 575 Anggota DPR, 290 Anggota DPR dianggap hadir dan sisanya dianggap tidak hadir.

Pilihan editor: Sidang Paripurna DPR Perdana Usai Pemilu 2024 Digelar Hari ini, Wacana Hak Angket Siap Bergulir?